Selasa , 22 Mei 2018
iden

EU Indonesia Cepa

Civil groups demand CEPA bring fair outcome

Jakarta | Thu, February 22 2018 Several civil groups have called for transparency in the negotiation between Indonesia and the European Union over the comprehensive economic partnership agreement (CEPA) to ensure the deal would bring equitable and sustainable development. The demands come at a time when Indonesia and the EU are carrying out the fourth CEPA negotiation in Surakarta, Central …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini harus …

Read More »

Indonesian, European NGOs collaborate to respond to IEU-CEPA

Jakarta  – Some 50 Indonesian and European non-governmental organizations (NGOs) are collaborating to respond to the Indonesia- European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA) being discussed by the Indonesian and EU governments. “More than 50 NGOs from Indonesia and Europe have signed civil society statements against IEU-CEPA,” Climate Change Campaign Manager of the Indonesian Forum for the Environment Yuyun Harmono said …

Read More »

Aktivis: Jangan Atur Kelapa Sawit Dalam I-UE CEPA

JAKARTA- sia-Europe People Forum (AEPF) meminta negosiator dari Indonesia dan Uni Eropa tidak memasukan pembahasan tentang kelapa sawit dalam perundingan putaran ke-4 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), di Solo, Jawa Tengah 19-23 Februari. Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yuyun Harmono mengatakan, perundingan I-UE CEPA seharusnya tidak memasukan ketentuan apapun yang membatasi kapasitas negara untuk mengatur …

Read More »

Akses Pasar tak Terbatas Dikritik

JAKARTA (HN) -Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan ketidaksetujuannya terkait akses pasar tidak terbatas yang lazimnya muncul dalam perundingan perdagangan internasional. Hal tersebut dinilai bakal meningkatkan ketimpangan. “Perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa akan mendorong akses pasar yang tidak terbatas dan hak VIP bagi investor,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Selasa (20/2). Menurut Rachmi, hal tersebut dinilai bakal mengonsentrasikan pasar …

Read More »

Gugat UU Perjanjian Internasional ke MK, Aktivis Ingin Rakyat Berdaulat

Jakarta, Gatra.com – Menjelang Perundingan Indonesia-EU CEPA tanggal 19-23 Februari 2018 di Solo Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi. Sembilan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini …

Read More »

Masyarakat Sipil Gugat UU Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi

JAKARTA – Jelang perundingan Indonesia-EU CEPA pada19-23 Februari 2018 di Solo, Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang a quo. Pendaftaran uji materi Undang-Undang Perjanjian Internasional oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi telah …

Read More »

UU Perjanjian Internasional Inkonstitusional

Jakarta, 14 Februari 2018 – Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan …

Read More »

Petisi IEU-CEPA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE)

Kepada seluruh kawan-kawan Masyarakat Sipil, Indonesia-EU Comprehensive Economic Patnership Agreement (IEU-CEPA) merupakan liberalisasi dan akses pasar untuk perdagangan barang, jasa dan investasi yang telah digodok sejak 2010. Perundingan IEU-CEPA telah berlangsung sebanyak tiga putaran dan putaran keempat akan berlangsung pada 13-19 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Penting untuk memastikan bahwa perundingan yang akan berjalan berkontribusi terhadap pembangunan yang adil …

Read More »