Minggu , 24 Juni 2018
iden

Fokus Pemantauan

Masyarakat Sipil Minta CPO Keluar dari Topik Negosiasi IEU-CEPA

JAKARTA – Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa menandatangani pernyataan sikap mengenai perundingan Indonesia European Union – Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang putaran IV perundingannya dilakukan di Solo, Jateng pada 19-23 Februari 2018. Dalam pernyataan tersebut, sejumlah organisasi tersebut mendesak para pihak yang bernegosiasi untuk tidak memasukkan ketentuan apapun di bawah CEPA …

Read More »

Civil groups demand CEPA bring fair outcome

Jakarta | Thu, February 22 2018 Several civil groups have called for transparency in the negotiation between Indonesia and the European Union over the comprehensive economic partnership agreement (CEPA) to ensure the deal would bring equitable and sustainable development. The demands come at a time when Indonesia and the EU are carrying out the fourth CEPA negotiation in Surakarta, Central …

Read More »

Indonesian, European NGOs collaborate to respond to IEU-CEPA

Jakarta  – Some 50 Indonesian and European non-governmental organizations (NGOs) are collaborating to respond to the Indonesia- European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA) being discussed by the Indonesian and EU governments. “More than 50 NGOs from Indonesia and Europe have signed civil society statements against IEU-CEPA,” Climate Change Campaign Manager of the Indonesian Forum for the Environment Yuyun Harmono said …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini …

Read More »

Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan

Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan (SP) dan …

Read More »

CATATAN AWAL TAHUN 2018 INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

Daya Saing Indonesia Dalam Perdagangan Global Mengandalkan ekspor bahan mentah tidak memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang diperoleh oleh negara kopetitif lainnya.   Sepanjang tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berjalan cenderung stagnan tanpa adanya akeselerasi, dibandingkan tahun 2016. Struktur perekonomian masih didominasi oleh kekuatan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,1 %. Secara umum perkembangan Indonesia mengalami kenaikan …

Read More »

Petisi IEU-CEPA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE)

Kepada seluruh kawan-kawan Masyarakat Sipil, Indonesia-EU Comprehensive Economic Patnership Agreement (IEU-CEPA) merupakan liberalisasi dan akses pasar untuk perdagangan barang, jasa dan investasi yang telah digodok sejak 2010. Perundingan IEU-CEPA telah berlangsung sebanyak tiga putaran dan putaran keempat akan berlangsung pada 13-19 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Penting untuk memastikan bahwa perundingan yang akan berjalan berkontribusi terhadap pembangunan yang adil …

Read More »

Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat

“Saatnya Nelayan Tradisional Berdaulat” Jakarta, 6 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag …

Read More »

Petani Berdaulat Tanpa WTO

“Petani Berdaulat Tanpa WTO” Jakarta, 11 Desember 2017 Kepada Yth Bapak Joko Widodo, Presiden RI Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI Bapak Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI Ibu Sondang Anggraini, Duta Besar Indonesia untuk WTO Bapak Iman Pambagyo, Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional, Kemendag RI Bapak Jully Paruhum Tambunan, Direktur Perundingan Multilateral, Kemendag RI Bapak Adi Dzulfuat, Kasubdit Penanganan Sengketa Perdagangan …

Read More »

NELAYAN KECIL : Indonesia Pertahankan Subsidi

JAKARTA – Kompak dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah dalam perundingan Organisasi Perdagangan Dunia di Buenos Aires, Argentina, pekan ini, bertahan pada posisi memperjuangkan agar subsidi perikanan tetap dapat diberikan kepada nelayan kecil. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan Indonesia bahkan mendorong supaya subsidi perikanan dikaitkan dengan upaya setiap negara menghentikan praktik illegal, unreported, and unregulated …

Read More »