Jumat , 20 Oktober 2017
iden

Fokus Pemantauan

Perundingan RCEP Tidak Transparan, Pemerintah Tidak Demokratis

Siaran Pers bersama Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Perundingan RCEP Tidak Transparan, Pemerintah Tidak Demokratis Jakarta, 24 Agustus 2016. Gabungan Masyarakat sipil Indonesia Pemantau FTA mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih transparan dan membuka informasi lebih luas kepada public mengenai isi dari perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang rencananya akan diselesaikan pada akhir tahun 2016 ini. Perundingan RCEP dimulai …

Read More »

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Disepakati Final Akhir Tahun 2016

Enam belas negara anggota RCEP telah menyekapai negosiasi RCEP akan diselesaikan sebelum tahun 2017. Percepatan kesepakatan dihasilakan dari pandangan masing-masing anggota RECP terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi USA dan Rusia serta untuk meminimalisir dampak pasca keluarnya Inggris dari Eropa. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan setingkat menteri ekonomi di Laos  pada 3-6 Agustus yang lalu. Menteri perdagangan Thailand menyatakan “Asean dan …

Read More »

Civil society groups say No to investors suing States in RCEP

Civil society groups say No to investors suing States in RCEP August, July 3rd 2016. The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is being negotiated in secret by 16 countries* and a leaked copy of its investment chapter includes proposals to allow foreign investors to sue governments at an international tribunal. These investor suits can be for unlimited cash damages and …

Read More »

EU’s aggressive new trade agenda, after sinking Doha talks

Geneva, 28 Apr (D. Ravi Kanth) – The European Union has come out in the open by unveiling an aggressive trade agenda to be pursued at the World Trade Organization, after collaborating with the United States in torpedoing the Doha Development Agenda trade negotiations at Nairobi, Kenya, over four months ago, several trade envoys told the SUNS. [In a comment, …

Read More »

Kedaulatan dan Sengketa Investasi

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Mei 2016 Dalam setiap perundingan free trade agreement (FTA) atau bilateral investment treaty (BIT), salah satu isu yang paling kontroversial adalah persoalan penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dan negara di arbitrase internasional. Perdebatan tentang isu tersebut berlangsung sangat tajam dalam konteks pertentangan antara keperluan untuk melindungi hak investor asing …

Read More »

Revised Mining (Mineral & Coal) Law

Revised Mining (Mineral & Coal) Law: “There Needs To Be a Strategy to Avoid an ISDS Lawsuit” In the list of National Legislation Programs (Prolegnas), Mineral and Coal Regulation (UU Minerba) No. 4/2009 entered the list of the Regulation which will be revised by the House of Representatives (DPR). There are indications that the discussion completed in this 2016 and …

Read More »

UU Minerba Direvisi – Perlu ada Strategi Untuk Menghindar Dari Gugatan ISDS

UU Minerba Direvisi: “Perlu Ada Strategi Untuk Menghindar Dari Gugatan ISDS” Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) No.4/2009 masuk menjadi daftar UU yang akan direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada indikasi bahwa tahun 2016 ini pembahasan selesai dan bisa segera disahkan. Terhadap rencana pembahasan perubahan UU Minerba dari materi versi pemerintah, Indonesia for …

Read More »

Update Perundingan KTM Ke-10 WTO, Nairobi, Kenya

Nairobi, 16 Desember 2015. Sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada hari Selasa, 15 Desember 2015 kemarin, mendatangkan kekhawatiran yang sangat besar pada masyarakat dunia. Bahkan, KTM10 ini mungkin akan lebih berbahaya daripada kegagalan KTM9, Bali. Ambassador Amina Mohammed yang mengambil posisi sebagai pimpinan jalannya konferensi sekaligus tuan rumah dari KTM10 berulangkali menekankan …

Read More »

Catatan Kritis Terhadap “Bab Investasi Teks Perjanjian TPP” IGJ, 20 November 2015

Investasi diatur secara khusus dalam bab ke 9 Perjanjian TPP guna memastikan penerapan standar perlindungan investasi asing di negara-negara anggota TPP. TPP tidak hanya mengatur liberalisasi perdagangan barang, tetapi lebih luas dari itu dan sangat komprehensive. Bahkan, melebihi aturan umum WTO. Liberalisasi sektor jasa, investasi, dan tenaga kerja juga menjadi fokus perjanjian. Selengkapnya : Catatan Diskusi Mengkritisi Teks TPP

Read More »

The 5 WTO rules to change to allow food sovereignty of all countries

Food sovereignty does not imply autarky but the right of every country to defineits import protection without dumping. Countries can choose free trade for products without a sufficient potential of production increases at reasonable costs. REAUTHORIZE the GATT exceptions on the import protection of agricultural products Because free trade has never worked in agricultural markets as they cannot self-regulate. Continue …

Read More »