Rabu , 24 Mei 2017
iden

Fokus Pemantauan

Ingin Menghadang AS di ASEAN, China Mendorong RCEP Selesai

IGJ Monitoring on FTAs   Perundingan Kerjasama Komprehensive Ekonomi Regional ASEAN (RCEP): “Ingin Menghadang AS di ASEAN, China Mendorong RCEP Selesai” Tak terasa perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah memasuki putaran kesepuluh. Perundingan ini menambah catatan “warning” bagi Indonesia yang telah banyak meratifikasi Free Trade Agreement (FTA). Alih-alih menguatkan perekonomian domestik, justru policy space Indonesia semakin lemah sebagai negara …

Read More »

HR Standard and Investor Liability in the New Model of Indonesian BITs

IGJ Monitoring – Investment, September 2015 HR Standard and Investor Liability in the New Model of Indonesian BITs Jakarta, 3rd September 2015.  Along with the increasing cases filed by investors against Indonesia to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), the Government plan to reassess the 64 Bilateral Investment Treaties (BITs) that have been signed by Indonesia immediately. …

Read More »

Standard HAM Dan Pertanggungjawaban Investor Dalam Model Baru BITs Indonesia

Jakarta, 3 September 2015. Seiiring meningkatnya kasus gugatan investor terhadap Indonesia di International Centre for Settlement on Investment Disputes (ICSID), Pemerintah meminta agar 64 BITs yang telah ditandatangani Indonesia segera dikaji kembali. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim kajian yang bernama Tim Ahli Bilateral Investment Treaty (BIT). Bulan lalu, Indonesia for Global Justice (IGJ) mendapat kesempatan untuk berdiskusi secara khusus dengan …

Read More »

Menjelang KTM 10 WTO: “Program Kerja Pasca Bali Masih Sulit Disepakati”

Menjelang KTM 10 WTO: “Program Kerja Pasca Bali Masih Sulit Disepakati” Pasca Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) ke-9 di Bali, terdapat dua tugas pokok yang harus dirundingkan oleh para Negara anggota, yaitu implementasi dari Paket Bali dan pembentukan Program Kerja untuk menyelesaikan Putaran Doha. Dua tugas ini merupakan program kerja Pasca Bali yang akan kembali …

Read More »

Government mulling strong model BIT to revise investment pacts

Government mulling strong model BIT to revise investment pacts NEW DELHI: The government will soon come with a comprehensive model Bilateral Investment Treaty (BIT), which will form basis for fixing shortcomings in existing pacts and negotiations with different countries. Government had decided to come out with a new framework after several multinational firms invoked bilateral investment protection agreements. The model …

Read More »

Indonesia Bilateral Investment Treaties (BITs)

Seri Buku Panduan Memahami BITs: Perjanjian Perlindungan Investasi Internasional dan Gugatan Investor Melawan Indonesia Indonesia for Global Justice, 2014 Download : Versi Bahasa Indonesia >> MODUL BITs_Indonesia English Version   >>Modul Indonesia BITs Eng

Read More »

IGJ Monitoring Analysis Menuju KTM ke-10 WTO

“Agenda WTO Pasca Bali & Kepentingan Indonesia” Disusun oleh Rachmi Hertanti Latarbelakang Paska KTM 9 di Bali tahun 2013, Kesepakatan Paket Bali dianggap sebagai tahap awal penyelesaian Putaran Doha terhadap kesepakatan Doha Development Agenda (DDA). Ada 3 isu yang disepakati yaitu: Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan Paket untuk negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Kesepakatan Paket Bali bukanlah sebuah …

Read More »

Indonesia Sudah Menghentikan 18 BITs

Jakarta, 16 Maret 2015. Berkaitan dengan proses review BITs yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama-sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Direktur Perjanjian Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Luar Negeri, Abdulkadir Jailani, dan dua stafnya.  Dalam dialog tersebut, Abdulkadir menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan assesment …

Read More »

Letter from civil society regarding public food stockholding programs

Surat dari 116 Organisasi Masyarakat Sipil sedunia yang tergabung dalam Aliansi “Our World is Not for Sale” kepada 860 negosiator WTO di Jenewa. Surat ini berisi dorongan kepada para negosiator untuk hanya menerima peace clause, yaitu: solusi sementara untuk masalah public stockholding, dengan ketentuan program ini dapat dijalankan bersama dengan program “solusi permanen”. Di dalam Paket Bali yang dinegosiasikan di …

Read More »

Media Release Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Global (Icfp) Merespond Pertemuan G20

“Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan”                         Setelah menghadiri dua pertemuan internasional yaitu APEC dan ASEAN, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan puncak G20 yang berlangsung mulai hari ini (15/11) hingga besok (16/11) di Brisbane, Australia. Agenda pertemuan G20 seperti yang sudah dihasilkan di pertemuan-pertemuan pendahuluan tingkat …

Read More »