Selasa , 25 April 2017
iden

Fokus Pemantauan

Standard HAM Dan Pertanggungjawaban Investor Dalam Model Baru BITs Indonesia

Jakarta, 3 September 2015. Seiiring meningkatnya kasus gugatan investor terhadap Indonesia di International Centre for Settlement on Investment Disputes (ICSID), Pemerintah meminta agar 64 BITs yang telah ditandatangani Indonesia segera dikaji kembali. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim kajian yang bernama Tim Ahli Bilateral Investment Treaty (BIT). Bulan lalu, Indonesia for Global Justice (IGJ) mendapat kesempatan untuk berdiskusi secara khusus dengan …

Read More »

Menjelang KTM 10 WTO: “Program Kerja Pasca Bali Masih Sulit Disepakati”

Menjelang KTM 10 WTO: “Program Kerja Pasca Bali Masih Sulit Disepakati” Pasca Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) ke-9 di Bali, terdapat dua tugas pokok yang harus dirundingkan oleh para Negara anggota, yaitu implementasi dari Paket Bali dan pembentukan Program Kerja untuk menyelesaikan Putaran Doha. Dua tugas ini merupakan program kerja Pasca Bali yang akan kembali …

Read More »

Government mulling strong model BIT to revise investment pacts

Government mulling strong model BIT to revise investment pacts NEW DELHI: The government will soon come with a comprehensive model Bilateral Investment Treaty (BIT), which will form basis for fixing shortcomings in existing pacts and negotiations with different countries. Government had decided to come out with a new framework after several multinational firms invoked bilateral investment protection agreements. The model …

Read More »

Indonesia Bilateral Investment Treaties (BITs)

Seri Buku Panduan Memahami BITs: Perjanjian Perlindungan Investasi Internasional dan Gugatan Investor Melawan Indonesia Indonesia for Global Justice, 2014 Download : Versi Bahasa Indonesia >> MODUL BITs_Indonesia English Version   >>Modul Indonesia BITs Eng

Read More »

IGJ Monitoring Analysis Menuju KTM ke-10 WTO

“Agenda WTO Pasca Bali & Kepentingan Indonesia” Disusun oleh Rachmi Hertanti Latarbelakang Paska KTM 9 di Bali tahun 2013, Kesepakatan Paket Bali dianggap sebagai tahap awal penyelesaian Putaran Doha terhadap kesepakatan Doha Development Agenda (DDA). Ada 3 isu yang disepakati yaitu: Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan Paket untuk negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Kesepakatan Paket Bali bukanlah sebuah …

Read More »

Indonesia Sudah Menghentikan 18 BITs

Jakarta, 16 Maret 2015. Berkaitan dengan proses review BITs yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama-sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Direktur Perjanjian Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Luar Negeri, Abdulkadir Jailani, dan dua stafnya.  Dalam dialog tersebut, Abdulkadir menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan assesment …

Read More »

Letter from civil society regarding public food stockholding programs

Surat dari 116 Organisasi Masyarakat Sipil sedunia yang tergabung dalam Aliansi “Our World is Not for Sale” kepada 860 negosiator WTO di Jenewa. Surat ini berisi dorongan kepada para negosiator untuk hanya menerima peace clause, yaitu: solusi sementara untuk masalah public stockholding, dengan ketentuan program ini dapat dijalankan bersama dengan program “solusi permanen”. Di dalam Paket Bali yang dinegosiasikan di …

Read More »

Media Release Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Global (Icfp) Merespond Pertemuan G20

“Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan”                         Setelah menghadiri dua pertemuan internasional yaitu APEC dan ASEAN, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan puncak G20 yang berlangsung mulai hari ini (15/11) hingga besok (16/11) di Brisbane, Australia. Agenda pertemuan G20 seperti yang sudah dihasilkan di pertemuan-pertemuan pendahuluan tingkat …

Read More »

APEC BEIJING 2014: Indonesia Desak Penyelesaian Krisis WTO Sesuai Paket Bali

Bisnis.com, BEIJING—Indonesia menyuarakan desakan kepada anggota APEC untuk bertanggung jawab menyelesaikan krisis di tubuh WTO yang sampai saat ini masih belum mencapai titik terang, setelah implementasi protokol Paket Bali gagal tercapai sesuai tenggat Juli 2014. Seperti diketahui, Paket Bali adalah produk dari Ninth Ministerial Conference (MC-9) World Trade Organization di Pulau Dewata pada 3-7 Desember 2013. Kesepakatan tersebut antara lain menyoal …

Read More »

Indonesia’s termination of the Netherlands–Indonesia BIT: Broader implications in the Asia-Pacific?

By Leon E. Trakman and Kunal Sharma Faculty of Law, University of New South Wales The value of investor-state dispute settlement (ISDS) procedures has lately been questioned by a number of countries. The Australian Government’s 2011 Trade Policy Statement – stating that Australia would not agree to ISDS in its treaties – caused much debate and controversy. In part, Australia’s …

Read More »