Jumat , 18 Agustus 2017
iden

Fokus Pemantauan

UU Minerba Direvisi – Perlu ada Strategi Untuk Menghindar Dari Gugatan ISDS

UU Minerba Direvisi: “Perlu Ada Strategi Untuk Menghindar Dari Gugatan ISDS” Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) No.4/2009 masuk menjadi daftar UU yang akan direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada indikasi bahwa tahun 2016 ini pembahasan selesai dan bisa segera disahkan. Terhadap rencana pembahasan perubahan UU Minerba dari materi versi pemerintah, Indonesia for …

Read More »

Update Perundingan KTM Ke-10 WTO, Nairobi, Kenya

Nairobi, 16 Desember 2015. Sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada hari Selasa, 15 Desember 2015 kemarin, mendatangkan kekhawatiran yang sangat besar pada masyarakat dunia. Bahkan, KTM10 ini mungkin akan lebih berbahaya daripada kegagalan KTM9, Bali. Ambassador Amina Mohammed yang mengambil posisi sebagai pimpinan jalannya konferensi sekaligus tuan rumah dari KTM10 berulangkali menekankan …

Read More »

Catatan Kritis Terhadap “Bab Investasi Teks Perjanjian TPP” IGJ, 20 November 2015

Investasi diatur secara khusus dalam bab ke 9 Perjanjian TPP guna memastikan penerapan standar perlindungan investasi asing di negara-negara anggota TPP. TPP tidak hanya mengatur liberalisasi perdagangan barang, tetapi lebih luas dari itu dan sangat komprehensive. Bahkan, melebihi aturan umum WTO. Liberalisasi sektor jasa, investasi, dan tenaga kerja juga menjadi fokus perjanjian. Selengkapnya : Catatan Diskusi Mengkritisi Teks TPP

Read More »

The 5 WTO rules to change to allow food sovereignty of all countries

Food sovereignty does not imply autarky but the right of every country to defineits import protection without dumping. Countries can choose free trade for products without a sufficient potential of production increases at reasonable costs. REAUTHORIZE the GATT exceptions on the import protection of agricultural products Because free trade has never worked in agricultural markets as they cannot self-regulate. Continue …

Read More »

Lima Peraturan WTO yang Perlu Diubah untuk Memungkinkan Kedaulatan Pangan dari Semua Negara

Kedaulatan pangan tidak berarti autarki tetapi merupakan hak setiap negara untuk menentukan proteksi impor tanpa dumping. Negara dapat memilih perdagangan bebas untuk produk tanpa potensi cukup dari peningkatan produksi dengan biaya yang terjangkau PEMBERIAN OTORISASI ULANG pengecualian GATT tentang proteksi import produk-produk pertanian Karena perdagangan bebas tidak akan pernah bekerja di pasar pertanian karena pasar pertanian tidak dapat mengatur diri …

Read More »

Irrelevant Fighting In Ministerial Conference (MC) 10th WTO, Nairobi

Abstract Indonesia for Global Justice (IGJ) as one of the institutions concerned with the issue of trade and investment, which was also play an active role in the #EndWTO campaign in 2013 together with the Alliance in Gerak Lawan, called for an end and reject the ongoing WTO Ministerial Conference (MC) 10th WTO , Nairobi, Kenya.MC Read More : IGJ’s Position …

Read More »

Irrelevan Berjuang Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO, Nairobi

Intisari Indonesia for Global Justice (IGJ) sebagai salah satu lembaga yang menaruh perhatian pada isu perdagangan dan investasi, dengan juga berperan aktif pada kampanye #EndWTO 2013 bersama Aliansi Gerak Lawan, menyerukan Akhiri WTO dan tolak berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-10, Nairobi, Kenya. Selengkapnya : IGJ’s Position Paper – WTO FINAL 021015-1

Read More »

Ingin Menghadang AS di ASEAN, China Mendorong RCEP Selesai

IGJ Monitoring on FTAs   Perundingan Kerjasama Komprehensive Ekonomi Regional ASEAN (RCEP): “Ingin Menghadang AS di ASEAN, China Mendorong RCEP Selesai” Tak terasa perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah memasuki putaran kesepuluh. Perundingan ini menambah catatan “warning” bagi Indonesia yang telah banyak meratifikasi Free Trade Agreement (FTA). Alih-alih menguatkan perekonomian domestik, justru policy space Indonesia semakin lemah sebagai negara …

Read More »

HR Standard and Investor Liability in the New Model of Indonesian BITs

IGJ Monitoring – Investment, September 2015 HR Standard and Investor Liability in the New Model of Indonesian BITs Jakarta, 3rd September 2015.  Along with the increasing cases filed by investors against Indonesia to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), the Government plan to reassess the 64 Bilateral Investment Treaties (BITs) that have been signed by Indonesia immediately. …

Read More »

Standard HAM Dan Pertanggungjawaban Investor Dalam Model Baru BITs Indonesia

Jakarta, 3 September 2015. Seiiring meningkatnya kasus gugatan investor terhadap Indonesia di International Centre for Settlement on Investment Disputes (ICSID), Pemerintah meminta agar 64 BITs yang telah ditandatangani Indonesia segera dikaji kembali. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim kajian yang bernama Tim Ahli Bilateral Investment Treaty (BIT). Bulan lalu, Indonesia for Global Justice (IGJ) mendapat kesempatan untuk berdiskusi secara khusus dengan …

Read More »