Jumat , 24 November 2017
iden

Fokus Pemantauan

IGJ Monitoring Analysis Menuju KTM ke-10 WTO

“Agenda WTO Pasca Bali & Kepentingan Indonesia” Disusun oleh Rachmi Hertanti Latarbelakang Paska KTM 9 di Bali tahun 2013, Kesepakatan Paket Bali dianggap sebagai tahap awal penyelesaian Putaran Doha terhadap kesepakatan Doha Development Agenda (DDA). Ada 3 isu yang disepakati yaitu: Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan Paket untuk negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Kesepakatan Paket Bali bukanlah sebuah …

Read More »

Indonesia Sudah Menghentikan 18 BITs

Jakarta, 16 Maret 2015. Berkaitan dengan proses review BITs yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama-sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Direktur Perjanjian Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Luar Negeri, Abdulkadir Jailani, dan dua stafnya.  Dalam dialog tersebut, Abdulkadir menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan assesment …

Read More »

Letter from civil society regarding public food stockholding programs

Surat dari 116 Organisasi Masyarakat Sipil sedunia yang tergabung dalam Aliansi “Our World is Not for Sale” kepada 860 negosiator WTO di Jenewa. Surat ini berisi dorongan kepada para negosiator untuk hanya menerima peace clause, yaitu: solusi sementara untuk masalah public stockholding, dengan ketentuan program ini dapat dijalankan bersama dengan program “solusi permanen”. Di dalam Paket Bali yang dinegosiasikan di …

Read More »

Media Release Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Global (Icfp) Merespond Pertemuan G20

“Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan”                         Setelah menghadiri dua pertemuan internasional yaitu APEC dan ASEAN, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan puncak G20 yang berlangsung mulai hari ini (15/11) hingga besok (16/11) di Brisbane, Australia. Agenda pertemuan G20 seperti yang sudah dihasilkan di pertemuan-pertemuan pendahuluan tingkat …

Read More »

APEC BEIJING 2014: Indonesia Desak Penyelesaian Krisis WTO Sesuai Paket Bali

Bisnis.com, BEIJING—Indonesia menyuarakan desakan kepada anggota APEC untuk bertanggung jawab menyelesaikan krisis di tubuh WTO yang sampai saat ini masih belum mencapai titik terang, setelah implementasi protokol Paket Bali gagal tercapai sesuai tenggat Juli 2014. Seperti diketahui, Paket Bali adalah produk dari Ninth Ministerial Conference (MC-9) World Trade Organization di Pulau Dewata pada 3-7 Desember 2013. Kesepakatan tersebut antara lain menyoal …

Read More »

Indonesia’s termination of the Netherlands–Indonesia BIT: Broader implications in the Asia-Pacific?

By Leon E. Trakman and Kunal Sharma Faculty of Law, University of New South Wales The value of investor-state dispute settlement (ISDS) procedures has lately been questioned by a number of countries. The Australian Government’s 2011 Trade Policy Statement – stating that Australia would not agree to ISDS in its treaties – caused much debate and controversy. In part, Australia’s …

Read More »

Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia

Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Oleh: Indonesia for Global Justice Jakarta, 14 Agustus 2014. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan proposal subsidi pertanian di WTO. Desakan ini dilakukan atas langkah India yang menolak untuk menandatangani Perjanjian Trade Facilitation akibat proposal subsidi pertanian yang diajukan oleh negara berkembang tidak kunjung menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. …

Read More »

After South Africa, Indonesia takes a brave decision to terminate its Bilateral Investment Treaty with the Netherlands

Press release Indonesia for Global Justice, Both ENDS, Centre for Research on Multinational Corporation (SOMO), Transnational Institute (TNI) After South Africa, Indonesia takes a brave decision to terminate its Bilateral Investment Treaty with the Netherlands Amsterdam/Jakarta, 24-03-2014 Last week, the Indonesian government announced that it will terminate its Bilateral Investment Treaty (BIT) with the Netherlands. With this move, Indonesia joins …

Read More »

WTO Tidak Layak Mengabulkan Gugatan UU Minerba Oleh Jepang

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dinilai tidak perlu gentar menghadapi ancaman pelaporan Jepang ke Dispute Settlement Body WTO terkait keberatan Negeri Sakura terhadap penerapan undang-undang mineral dan batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik berpendapat Indonesia tidak perlu khawatir terhadap posisi tawarnya apabila penolakan terhadap UU Minerba tersebut benar-benar dibawa ke DSB WTO. “Karena dalam kondisi ideal, …

Read More »

Booklet Panduan WTO dan FTA

Read More »