Minggu , 22 April 2018
iden

RCEP

Pemerintah Kaji Dampak Rancangan TPP Bagi Pasar Domestik

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah mengkaji dampak dari kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) terhadap pasar domestik Indonesia. Sebelumnya, sebanyak 11 negara penggagas baru saja merampungkan rancangan akhir kesepakatan terkait perdagangan bebas antar-kawasan tersebut. “Nanti akan dilihat dulu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui selepas mengikuti konferensi pers terkait penyelundupan 71 ribu ekor benih lobster di Kantor Bea dan Cukai, Bandara Soekarno …

Read More »

Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan

Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan (SP) dan …

Read More »

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan Jakarta, 30 Oktober 2017. Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan perundingan perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini dikarenakan perundingan perdagangan bebas RCEP ini hanya akan merugikan Indonesia ditengah berbagai negara mitra ekonomi ASEAN masih menerapkan tindakan proteksi terhadap pasarnya. Perundingan Putaran ke-20 RCEP telah …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEP

SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina 25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya …

Read More »

Statement Indian CSOs on RCEP Meeting

Statement Indian CSOs on RCEP Meeting, Hyderabad, India  “Stakeholder Consultation a Sham” – Boycott by People’s Organizations* The People’s Resistance Forum against FTAs & RCEP calls the so-called “Stakeholder Consultation” on 25th July 2017 by the RCEP chief negotiators a sham – it is neither a meaningful consultation nor includesmost stakeholders. We declare that we do not recognize this as …

Read More »

Oral Statement IGJ for RCEP 19th Hyderabad

Oral Statement Indonesia for Global Justice For the 19th Round RCEP Negotiations, Hyderabad, India,  July 25th, 2017     “ISDS Undermines Rule of Law and Democracy”   Thank you Mr. Chair person, and all Trade Negotiating Committee for your time.   My name is Megawati, I’m from Indonesia and working with Indonesia for Global Justice, an organization who have concerns …

Read More »

RCEP Legalkan Praktek Dominasi dan Monopoli Korporasi Asing

JAKARTA-Praktek dominasi dan monopoli korporasi asing dalam perekonomian Indonesia akan semakin terlindungi di dalamR Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), melalui bab investasi. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, memaparkan bahwa selain memuat aturan perlindungan yang wajib dilakukan oleh Host State kepada investor, bab ini juga memuat mekanisme sengketa yang dapat digunakan oleh investor menggugat negara secara langsung jika …

Read More »

RCEP Legalkan Praktek Dominasi dan Monopoli Korporasi Asing

JAKARTA-Praktek dominasi dan monopoli korporasi asing dalam perekonomian Indonesia akan semakin terlindungi di dalamR Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), melalui bab investasi. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti, memaparkan bahwa selain memuat aturan perlindungan yang wajib dilakukan oleh Host State kepada investor, bab ini juga memuat mekanisme sengketa yang dapat digunakan oleh investor menggugat negara secara langsung jika …

Read More »