Kamis , 16 Agustus 2018
iden

WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai organisasi yang mendorong pembukaan perdagangan melalui penghapusan hambatan perdagangan saat ini telah terbukti gagal menciptakan perdagangan yang adil bagi Negara anggotanya. Berbagai perjanjian di dalam negosiasi WTO mengalami kemandekan semenjak diluncurkannya Putaran Doha pada 2001.

Indonesia for Global Justice memfokuskan monitoring terhadap berbagai negosiasi di dalam WTO. Semenjak IGJ didirikan pada tahun 2001 sampai pada tahun ini, Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-IX yang diadakan di Bali, IGJ memberikan masukan kepada pemerintah atas sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat untuk kebijakan perdagangan yang adil. IGJ juga terlibat aktif di dalam koalisi nasional untuk melawan WTO melalui koalisi Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme).

Sektor Pertanian I Perdagangan Bebas Batasi Peran Negara Memperkuat Petani Lokal

Subsidi bagi Petani Jangan Dibatasi Banyak kerja sama perdagangan dikhawatirkan menyandera pemerintah untuk memperkuat petani lokal. JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperjuangkan pemberian subsidi tanpa limitasi terhadap para petani kecil. Pasalnya, akibat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional yang diikuti, pemerintah terpaksa harus membatasi pemberian subsidi, termasuk kepada para petani kecil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, menegaskan …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Kementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri memperjuangkan keputusan panel Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO) melalui forum Appellate Body WTO terkait sengketa certain fatty alcohols asal Indonesia. “Indonesia mengajukan banding ke AB-WTO yang akan berfokus pada SEE karena mempunyai arti penting khususnya bagi metodologi penentuan normal value untuk harga ekspor dan harga domestik bagi …

Read More »

Kekhawatiran Anggota WTO Terhadap Persyaratan Muatan Lokal

  26 Januari 2017. Pertemuan komite Trade-Related Investment Measures (TRIMS) WTO yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2016, memperdengarkan kekhawatiran beberapa anggota pada aturan baru yang dibuat oleh Argentina terkait onderdil yang menggunakan komponen buatan lokal. Pada pertemuan tersebut juga terlihat beberapa anggota WTO khawatir pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Cina, Indonesia, dan Rusia yang konon berpihak pada penggunaan produk lokal …

Read More »

Tahun 2017, Konferensi Tingkat Menteri WTO Ke-11 Akan Berlangsung Di Buenos Aires

Artikel Monitoring IGJ   Tahun 2017, Konferensi Tingkat Menteri WTO Ke-11 Akan Berlangsung Di Buenos Aires   25 Januari 2017. Rapat Dewan Umum WTO resmi menunjuk Argentina sebagai negara tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Menteri WTO ke-11 di Buenos Aires pada Desember 2017 mendatang. Penunjukan ini merupakan konsekuensi dari pengunduran diri Uruguay sebagai salah satu negara yang turut menawarkan untuk menjadi …

Read More »

Update Perundingan KTM Ke-10 WTO, Nairobi, Kenya

Nairobi, 16 Desember 2015. Sesi Pembukaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada hari Selasa, 15 Desember 2015 kemarin, mendatangkan kekhawatiran yang sangat besar pada masyarakat dunia. Bahkan, KTM10 ini mungkin akan lebih berbahaya daripada kegagalan KTM9, Bali. Ambassador Amina Mohammed yang mengambil posisi sebagai pimpinan jalannya konferensi sekaligus tuan rumah dari KTM10 berulangkali menekankan …

Read More »

The 5 WTO rules to change to allow food sovereignty of all countries

Food sovereignty does not imply autarky but the right of every country to defineits import protection without dumping. Countries can choose free trade for products without a sufficient potential of production increases at reasonable costs. REAUTHORIZE the GATT exceptions on the import protection of agricultural products Because free trade has never worked in agricultural markets as they cannot self-regulate. Continue …

Read More »

Lima Peraturan WTO yang Perlu Diubah untuk Memungkinkan Kedaulatan Pangan dari Semua Negara

Kedaulatan pangan tidak berarti autarki tetapi merupakan hak setiap negara untuk menentukan proteksi impor tanpa dumping. Negara dapat memilih perdagangan bebas untuk produk tanpa potensi cukup dari peningkatan produksi dengan biaya yang terjangkau PEMBERIAN OTORISASI ULANG pengecualian GATT tentang proteksi import produk-produk pertanian Karena perdagangan bebas tidak akan pernah bekerja di pasar pertanian karena pasar pertanian tidak dapat mengatur diri …

Read More »

Irrelevant Fighting In Ministerial Conference (MC) 10th WTO, Nairobi

Abstract Indonesia for Global Justice (IGJ) as one of the institutions concerned with the issue of trade and investment, which was also play an active role in the #EndWTO campaign in 2013 together with the Alliance in Gerak Lawan, called for an end and reject the ongoing WTO Ministerial Conference (MC) 10th WTO , Nairobi, Kenya.MC Read More : IGJ’s Position …

Read More »

Irrelevan Berjuang Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO, Nairobi

Intisari Indonesia for Global Justice (IGJ) sebagai salah satu lembaga yang menaruh perhatian pada isu perdagangan dan investasi, dengan juga berperan aktif pada kampanye #EndWTO 2013 bersama Aliansi Gerak Lawan, menyerukan Akhiri WTO dan tolak berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-10, Nairobi, Kenya. Selengkapnya : IGJ’s Position Paper – WTO FINAL 021015-1

Read More »