Sabtu , 25 November 2017
iden

WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai organisasi yang mendorong pembukaan perdagangan melalui penghapusan hambatan perdagangan saat ini telah terbukti gagal menciptakan perdagangan yang adil bagi Negara anggotanya. Berbagai perjanjian di dalam negosiasi WTO mengalami kemandekan semenjak diluncurkannya Putaran Doha pada 2001.

Indonesia for Global Justice memfokuskan monitoring terhadap berbagai negosiasi di dalam WTO. Semenjak IGJ didirikan pada tahun 2001 sampai pada tahun ini, Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-IX yang diadakan di Bali, IGJ memberikan masukan kepada pemerintah atas sektor yang menyangkut kepentingan masyarakat untuk kebijakan perdagangan yang adil. IGJ juga terlibat aktif di dalam koalisi nasional untuk melawan WTO melalui koalisi Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme).

Irrelevant Fighting In Ministerial Conference (MC) 10th WTO, Nairobi

Abstract Indonesia for Global Justice (IGJ) as one of the institutions concerned with the issue of trade and investment, which was also play an active role in the #EndWTO campaign in 2013 together with the Alliance in Gerak Lawan, called for an end and reject the ongoing WTO Ministerial Conference (MC) 10th WTO , Nairobi, Kenya.MC Read More : IGJ’s Position …

Read More »

Irrelevan Berjuang Dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO, Nairobi

Intisari Indonesia for Global Justice (IGJ) sebagai salah satu lembaga yang menaruh perhatian pada isu perdagangan dan investasi, dengan juga berperan aktif pada kampanye #EndWTO 2013 bersama Aliansi Gerak Lawan, menyerukan Akhiri WTO dan tolak berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-10, Nairobi, Kenya. Selengkapnya : IGJ’s Position Paper – WTO FINAL 021015-1

Read More »

Menjelang KTM 10 WTO: “Program Kerja Pasca Bali Masih Sulit Disepakati”

Menjelang KTM 10 WTO: “Program Kerja Pasca Bali Masih Sulit Disepakati” Pasca Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) ke-9 di Bali, terdapat dua tugas pokok yang harus dirundingkan oleh para Negara anggota, yaitu implementasi dari Paket Bali dan pembentukan Program Kerja untuk menyelesaikan Putaran Doha. Dua tugas ini merupakan program kerja Pasca Bali yang akan kembali …

Read More »

IGJ Monitoring Analysis Menuju KTM ke-10 WTO

“Agenda WTO Pasca Bali & Kepentingan Indonesia” Disusun oleh Rachmi Hertanti Latarbelakang Paska KTM 9 di Bali tahun 2013, Kesepakatan Paket Bali dianggap sebagai tahap awal penyelesaian Putaran Doha terhadap kesepakatan Doha Development Agenda (DDA). Ada 3 isu yang disepakati yaitu: Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan Paket untuk negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Kesepakatan Paket Bali bukanlah sebuah …

Read More »

Letter from civil society regarding public food stockholding programs

Surat dari 116 Organisasi Masyarakat Sipil sedunia yang tergabung dalam Aliansi “Our World is Not for Sale” kepada 860 negosiator WTO di Jenewa. Surat ini berisi dorongan kepada para negosiator untuk hanya menerima peace clause, yaitu: solusi sementara untuk masalah public stockholding, dengan ketentuan program ini dapat dijalankan bersama dengan program “solusi permanen”. Di dalam Paket Bali yang dinegosiasikan di …

Read More »

Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia

Paket Bali WTO: Menggugat Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Oleh: Indonesia for Global Justice Jakarta, 14 Agustus 2014. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan proposal subsidi pertanian di WTO. Desakan ini dilakukan atas langkah India yang menolak untuk menandatangani Perjanjian Trade Facilitation akibat proposal subsidi pertanian yang diajukan oleh negara berkembang tidak kunjung menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. …

Read More »

WTO Tidak Layak Mengabulkan Gugatan UU Minerba Oleh Jepang

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dinilai tidak perlu gentar menghadapi ancaman pelaporan Jepang ke Dispute Settlement Body WTO terkait keberatan Negeri Sakura terhadap penerapan undang-undang mineral dan batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik berpendapat Indonesia tidak perlu khawatir terhadap posisi tawarnya apabila penolakan terhadap UU Minerba tersebut benar-benar dibawa ke DSB WTO. “Karena dalam kondisi ideal, …

Read More »

Booklet Panduan WTO dan FTA

Read More »

Pembukaan WTO Disambut Aksi Massa Untuk Mengakhiri WTO

IGJ UPDATE – KTM IX WTO, 3-6 Desember 2013 Nusa Dua, Bali Denpasar, 3 Desember 2013. Pertemuan World Trade Organization (WTO) di buka tanggal 3 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali dan akan berlangsung selama empat hari hingga 6 Desember 2013 nanti. Pembukaan WTO disambut dengan aksi penolakan secara serentak masyarakat sipil tidak hanya di Indonesia, tetapi masyarakat Asia maupun …

Read More »

Significance of WTO Bali Ministerial: An Attempt to Revive System Failure

Significance of WTO Bali Ministerial: An Attempt to Revive System Failure[1] M. Riza Damanik[2] Fellow comrades, activists, academicians, distinguish ladies and gentlemen, We all see how the world economy continues to grow and increasing. The World Development Report (World Bank, 2012) shows that during the period of 2000-2008 low and middle-income countries averaged economic growth of 6.2 percent a year. …

Read More »