Kamis , 14 November 2019
iden

IGJ On Media

Waspadai Potensi Eksploitasi oleh Asing dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional

JAKARTA, KOMPAS — Perundingan perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang kini hampir selesai, berpotensi diumumkan pemerintah jilid II Presiden Joko Widodo pada November mendatang. Namun, sejumlah pihak meminta pemerintah berhati-hati terhadap potensi eksploitasi asing melalui RCEP. Pesan itu dinyatakan lewat surat terbuka yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi kepada Jokowi. Koalisi ini terdiri dari, Indonesia …

Read More »

UU Pertanian Lindungi Korporasi

Undang-Undang (UU) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan masih polemik, karena dinilai cenderung mendukung perlindungan korporasi ketimbang pengembangan petani. JAKARTA – Polemik soal Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) terus berlanjut. Setelah jaringan petani menolak aturan baru tersebut pemerintah mela­lui Kementerian Pertanian (Ke­mentan) bersama Asosiasi Per­benihan Indonesia (Asbenindo) menegaskan regulasi baru itu untuk melindungi petani kecil. “Pengesahan undang-un­dang ini …

Read More »

Kalah dengan Brasil di WTO, Indonesia Korbankan Label Halal

JAKARTA, KOMPAS — Kekalahan Indonesia dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO membuat pemerintah menerbitkan aturan baru. Aturan baru tersebut menghapuskan kewajiban pencantuman label halal. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Perdagangan menyatakan, aturan ini diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap WTO …

Read More »

Polisi dan TNI Adang Massa Aksi GEBRAK Menuju Gedung DPR/MPR

JAKARTA – Ribuan peserta aksi massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang akan bergerak menuju depan Gedung MPR/DPR RI untuk melaksanakan unjuk rasa menolak revisi UU Ketenagakerjaan dihadang oleh kepolisian dan TNI. Penghadangan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Jakarta Utara. Di Koja, Kepolisian Jakarta Utara menghalangi mobil komando milik Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) …

Read More »

IGJ: Mekanisme ISDS Harus Dihindari Indonesia

AKURAT.CO, Indonesia for Global Justice (IGJ) kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih berpotensi untuk dapat digugat oleh investor asing di lembaga arbitrase internasional. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menuturkan, hal ini dikarenakan Perjanjian Perdagangan dan Investasi internasional Indonesia masih mengatur mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yaitu mekanisme yang memberikan hak kepada investor untuk dapat menggugat negara di arbitrase internasional. “Walaupun Pemerintah Indonesia sudah …

Read More »

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar HAM, Bukan Karena Sawit

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menyatakan seharusnya kaji ulang kerjasama IEU CEPA dilakukan berdasarkan penilaian dampak …

Read More »

Harapan Jelang Debat Cawapres, Lindungi Akses Obat Murah

Jakarta – Koalisi Obat Murah menyuarakan harapan menjelang debat cawaprespada Minggu (17/3/2019) yang salah satu topiknya adalah kesehatan. Harapan tersebut adalah akses obat murah untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. “Tersedianya obat yang tidak terlalu mahal akan menghemat anggaran penyakit katastropik, yang juga berdampak baik pada tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” kata Staff Riset dan Advokasi Isu Kesehatan dan Perburuhan Indonesia for …

Read More »

EKSPOR – IMPOR DPR Didesak Tunda Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

JAKARTA, KOMPAS – Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menunda proses ratifikasi berbagai perjanjian perdagangan internasional. Pasalnya, tanpa kajian mendalam dan komprehensif, perjanjian perdagangan internasional bisa berpotensi merugikan masyarakat. Catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Maret 2019, terdapat 12 perjanjian perdagangan internasional yang berada dalam tahap ratifikasi. Beberapa di antaranya, yaitu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif …

Read More »

Produksi Nasional Perlu Dipacu untuk Substitusi Impor

Foto : Sumber: World Bank, OECD, IMF – Litbang KJ/and   >>Konten impor tinggi, andalkan konsumsi untuk pertumbuhan akan sangat riskan. >> Ekonomi Indonesia masih dalam posisi hati-hati, perkuat pembenahan ekspor. JAKARTA – Sejumlah kalangan meng­ingatkan di tengah-tengah tren perlambatan ekonomi global, pemerintah semestinya ti­dak terlalu mengandalkan sektor konsum­si sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pemerin­tah justru perlu mendorong …

Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Indonesia Tolak RCEP

DENPASAR, kanalbali.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak Pemerintah Indonesia tidak menyepakati perjanjian Regional Comprehensive Economic Pratnership (RCEP) . Tuntutan disampaikan saat RCEP putaran ke-25 sedang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali. Tuntutan itu karena RCEP cenderung bersifat rahasia dan membatasi akses publik mengenai materinya. Padahal publik ikut menanggung resiko dari perjanjian itu. “Seperti sekarang kami disini hanya diberi …

Read More »