Jumat , 17 Agustus 2018
iden

IGJ On Media

Ombudsman Awasi Revisi Aturan Pemerintah Terkait Rekomendasi WTO

  Penulis: Michael Reily Editor: Ekarina Penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk hewan di WTO akan dilematis bagi kepentingan petani dan agenda kedaulatan pangan. Ombudsman Republik Indonesia akan mengawasi perubahan aturan yang  dilakukan pihak pemerintah terkait rekomendasi World Trade Organization (WTO) dalam  Dispute Settlement 477 dan 478 tentang produk hortikultura, hewan, dan produk hewan.  Dalam sengketa tersebut, Indonesia diberikan 18 rekomendasi untuk …

Read More »

Indonesia ajukan ‘panel kepatuhan’ bahas permintaan retaliasi AS

Muhammad Latief JAKARTA Indonesia mengajukan pembentukan compliance panel atau panel kepatuhan pada World Trade Organization (WTO) untuk menilai secara independen permintaan nilai retaliasi sebesar Rp5 triliun dari Amerika Serikat (AS) atas larangan kebijakan impor hortikultura yang diterapkan pemerintah. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan pada dasarnya Indonesia sudah mematuhi rekomendasi dari Badan Penyelesaian Sengketa WTO untuk …

Read More »

Sanksi Dagang AS Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat (AS) dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO, akan dilematis bagi kepentingan petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif IGJ, …

Read More »

IGJ : Posisi Indonesia Dilematis, Menghadapi Ancaman “Perang Dagang” AS

Jakarta, Gatra.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO jadi dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif Indonesia …

Read More »

IGJ Sampaikan Sejumlah Catatan Merah dalam Perundingan RCEP

AKURAT.CO, Indonesia for Global Justice (IGJ), menyoroti sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian dalam Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-23 di Bangkok, Thailand. Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menyampaikan bahwa ada beberapa catatan merah yang harus diperhatikan oleh negosiator terkait dengan perundingan bab investasi di dalam RCEP. “Tiga isu investasi yang menjadi garis merah untuk para negosiator, seperti aturan ISDS, performance requirements, dan Export …

Read More »

Perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia dilarang berikan batasan Investasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perundingan kelima Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dilakukan pada 9 Juli-13 Juli 2018 membuahkan kesepakatan penting. Salah satunya terkait aturan perlindungan investor asing termasuk pilihan mengenai mekanisme sengketanya. Direktur eksekutif dari Indonesia Global Justice (IGJ), Rahmi Hartanti mengatakan, dalam pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat sipil Indonesia dengan negosiator Indonesia di Brussels, terdapat beberapa poin yang disampaikan kepada …

Read More »

Ekspor Belum Signifikan, Kerja Sama Dagang Digenjot

Bisnis.com, JAKARTA — Belum siginifikannya dampak kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dengan negara mitra terhadap ekspor Tanah Air, disebabkan masih terbatasnya jumlah kerja sama dagang bebas yang telah terjalin. Di sisi lain, pemerintah dan pelaku usaha masih terus melakukan evaluasi yang mendalam terhadap beberapa kerja sama perdagangan yang dinilai berat sebelah. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri …

Read More »

Kurangi Defisit Dagang, Indonesia Akan Seleksi Impor

JAKARTA – Pemerintah berupaya mengurangi defisit neraca perdagangan, yang sepanjang tahun ini (Januari–Mei) mencapai 2,83 miliar dollar AS, dengan cara mengurangi kebergantungan pada impor dan mendorong ekspor. Upaya yang akan dilakukan adalah selektif mengimpor barang. Impor barang per sektor industri akan disaring oleh pemerintah. Kemudian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank diminta bantuannya untuk mendongkrak ekspor. Menteri Keuangan, …

Read More »

MK lanjutkan sidang UU Perjanjian Internasional

Elshinta.com – Mahkamah konstitusi pada Selasa (22/5) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mahkamah kembali menggelar sidang perkara pengujian UU Perjanjian Internasional dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak pemohon dan DPR,” ujar juru bicara MK, Fajar Laksono melalui pesan …

Read More »

Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

Peran DPR seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikatkan diri dalam kesepakatan/perjanjian internasional sesuai maksud Pasal 11 UUD 1945. Setiap perjanjian internasional seharusnya membutuhkan persetujuan DPR terutama ketika substansi perjanjiannya berdampak terhadap masyarakat luas. Hal ini wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimanatkan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945 agar tercipta partisipasi, transparansi dan akutanbilitas dalam alam demokrasi. …

Read More »