Selasa , 19 Juni 2018
iden

IGJ On Media

MK lanjutkan sidang UU Perjanjian Internasional

Elshinta.com – Mahkamah konstitusi pada Selasa (22/5) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mahkamah kembali menggelar sidang perkara pengujian UU Perjanjian Internasional dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak pemohon dan DPR,” ujar juru bicara MK, Fajar Laksono melalui pesan …

Read More »

Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

Peran DPR seharusnya menyetujui atau menolak tindakan pemerintah yang akan mengikatkan diri dalam kesepakatan/perjanjian internasional sesuai maksud Pasal 11 UUD 1945. Setiap perjanjian internasional seharusnya membutuhkan persetujuan DPR terutama ketika substansi perjanjiannya berdampak terhadap masyarakat luas. Hal ini wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dimanatkan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945 agar tercipta partisipasi, transparansi dan akutanbilitas dalam alam demokrasi. …

Read More »

Sidang MK Mendengarkan Keterangan Pihak Presiden dan DPR

JAKARTA, iNews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional. Pasal tersebut digugat oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM tersebut, Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Aliansi Petani Indonesia (API), …

Read More »

Peran DPR Tereduksi, Sejumlah LSM Uji UU Perjanjian Internasional

Peran DPR dalam menyetujui penyusunan sebuah perjanjian internasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah LSM dan perseorangan tercatat sebagai Pemohon perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 tersebut. Pemohon, yakni Indonesia For Global Justice (IGJ), Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), …

Read More »

AEPF: Korporasi Tak Boleh Kendalikan Perjanjian Ekonomi Indonesia

RILIS.ID, Jakarta— Asia-Europe People Forum (AEPF) meminta perundingan putaran ke-4 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) tidak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan perusahaan besar.Rachmi Hertanti, perwakilan Asia pada AEPF mengatakan, negosiasi perdagangan ini tidak didesain untuk melindungi hak dasar masyarakat.Menurut Rachmi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), negosiasi ini memberi jalan mulus bagi investor asing yang …

Read More »

Aliansi Mahasiswa & Masyarakat di Solo Berunjuk Rasa Menolak Perjanjian Ekonomi Indonesia-Uni Eropa

TRIBUNWOW.COM – Puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa–Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Ekonomi melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU CEPA) di depan Alila Hotel, Solo, Kamis (22/2/2018). Massa berasal dari sejumlah kalangan, antara lain; HMI Surakarta, GMNI Surakarta, PMII Surakarta, BEM UNS, PMII Sukoharjo, DEMA IAIN Surakarta, SP Kinasih Yogyakarta, LPTP, Jerami, KPA Jawa Tengah, SARI, …

Read More »

Mengapa Vietnam Ngotot Menghambat Ekspor Mobil Indonesia

“ASEAN harus menetapkan kawasan perdagangan bebas di ASEAN dengan memakai skema CEPT sebagai mekanisme utama dalam jangka waktu 15 tahun, mulai 1 januari 1993 dengan tarif efektif antara 0 persen sampai 5 persen.” Petikan ini merupakan perjanjian yang tertuang dalam Singapore Declaration of 1992, sekaligus menjadi tonggak awal berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau biasa dikenal ASEAN Free Trade Area …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta CPO Keluar dari Topik Negosiasi IEU-CEPA

JAKARTA – Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa menandatangani pernyataan sikap mengenai perundingan Indonesia European Union – Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang putaran IV perundingannya dilakukan di Solo, Jateng pada 19-23 Februari 2018. Dalam pernyataan tersebut, sejumlah organisasi tersebut mendesak para pihak yang bernegosiasi untuk tidak memasukkan ketentuan apapun di bawah CEPA …

Read More »

Civil groups demand CEPA bring fair outcome

Jakarta | Thu, February 22 2018 Several civil groups have called for transparency in the negotiation between Indonesia and the European Union over the comprehensive economic partnership agreement (CEPA) to ensure the deal would bring equitable and sustainable development. The demands come at a time when Indonesia and the EU are carrying out the fourth CEPA negotiation in Surakarta, Central …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini harus …

Read More »