Senin , 23 Oktober 2017
iden

IGJ On Media

Sektor Pertanian I Perdagangan Bebas Batasi Peran Negara Memperkuat Petani Lokal

Subsidi bagi Petani Jangan Dibatasi Banyak kerja sama perdagangan dikhawatirkan menyandera pemerintah untuk memperkuat petani lokal. JAKARTA – Pemerintah diminta serius memperjuangkan pemberian subsidi tanpa limitasi terhadap para petani kecil. Pasalnya, akibat dari banyaknya kerja sama perdagangan internasional yang diikuti, pemerintah terpaksa harus membatasi pemberian subsidi, termasuk kepada para petani kecil. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hartanti, menegaskan …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Izin Pertambangan I Freeport Inginkan Perjanjian Tertulis soal Stabilitas Fiskal dan Hukum

Pemerintah Tolak Tawaran Freeport Jaminan investasi bagi perusahaan tam­bang, termasuk Freeport, telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah (PP) JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mine­ral (ESDM) menolak usulan PT Freeport terkait perjanjian tertulis soal stabilitas inves­tasi. Pemerintah menegaskan hal tersebut tidak termuat da­lam produk hukum RI, tetapi jaminan investasi itu telah dia­komodir dalam peraturan pe­merintah (PP). “Kami sampaikan ke Free­port …

Read More »

Tinjauan Kritis Atas UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional dan UU No 7/2014 tentang Perdagangan

Kegagalan Undang-Undang Dalam Membatasi Kekuasaan Pemerintah Atas Pengikatan Kepada Perjanjian Perdagangan Bebas.   Ketika rakyat merasa dirugikan atas pengikatan negara kepada sebuah perjanjian internasioal dan menganggap bahwa perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945, apa yang harus dilakukan? Apakah system hukum nasional bisa menjawabnya ? Selengkapnya  Download disini  Atau Baca di Bawah ini

Read More »

Stakeholder Intervention at 19th RCEP negotiations round- Megawati, Indonesia for Global Justice

“Undermines Rule of Law and Democracy” Thank you Mr. Chair person, and all Trade Negotiating Committee for your time. My name is Megawati, I’m from Indonesia and working with Indonesia for Global Justice, an organization who have concerns on free trade agreements and investment treaty. We aware that RCEP is now negotiating on Investment chapter that will give maximum protection for investor, by including Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Referred …

Read More »

IGJ: Perpres TKDN Harus Jadi Kekuatan Posisi Runding Indonesia dengan Uni Eropa

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menyatakan bahwa Perpres ini merupakan langkah tepat yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat …

Read More »

Implementasi TKDN Harus Tepat

SAAT ini pemerintah Indonesia sedang menyusun peraturan presiden tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang mesti dilaksanakan beragam bidang usaha di Tanah Air. Hal itu bertujuan mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri mengurangi ketergantungan terhadap impor. Langkah ini dinilai positif, tetapi implementasinya di lapangan harus tepat. “Aturan TKDN yang ada selama ini sudah cukup. Masalahnya di implementasinya. Misalnya, ada perusahan domestik …

Read More »

RCEP misses deadline, again

The Jakarta Post, 2 Aug 2017,  Stefani Ribka The world’s biggest economic pact, the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), will not make its deadline this year as a result of unsettled disagreements on various topics involving 16 countries with different economic levels. Due to wrap up this year, RCEP’s duration has been extended until the first half of 2018. This …

Read More »

Menteri ESDM ke Freeport, IGJ: Bukti Pemerintah Masih Berada di Bawah Kendalinya

Jakarta, Aktual.com – Indonesia for Global Justise (IGJ) menilai kedatangan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi Freeport ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan UU Minerba No.4 Tahun 2009. Pertemuan Menteri ESDM dengan …

Read More »

IGJ Nilai Negosiasi Dengan Freeport Masih Jauh dari Harapan – Industri Pertambangan

NERACA Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi Freeport ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan UU Minerba No.4 Tahun 2009. Pertemuan Menteri ESDM dengan …

Read More »