Kamis , 23 November 2017
iden

IGJ On Media

PERDAGANGAN BEBAS: IGJ Nilai Trans Pacific Partnership Lebih Banyak Bawa Dampak Negatif

Bisnis.com, JAKARTA – Masuknya Indonesia dalam perjanjian kerja sama ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP) dinilai membawa lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positifnya. Ketua Umum Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan dalam perkembangan situasi ekonomi kawasan, tidak hanya Asia, sesungguhnya TPP tidak memiliki relevansi dalam menyelamatkan ekonomi tiap-tiap negara anggotanya. Menurutnya, harmonisasi dan integrasi sistem ekonomi yang ada …

Read More »

Pemerintah Perlu Lindungi Produsen Pangan

MedanBisnis – Jakarta. Pemerintah perlu melindungi produsen pangan skala kecil di berbagai daerah sebagai dasar kebijakan untuk mencapai kedaulatan pangan di Tanah Air. “Aliansi untuk Desa Sejahtera menegaskan kembali perlunya perlindungan bagi para produsen pangan skala kecil di tengah situasi perlambatan ekonomi, keterbukaan ekonomi dan dampak perubahan iklim,” kata Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, …

Read More »

RI Harus Perjuangkan Proposal G33

KONFERENSI TINGKAT MENTERI WTO RI Harus Perjuangkan Proposal G33 JAKARTA-Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan proposal G33 dalam Konferesi Tingkat Menteri World Trade Organization atau WTO yang akan diselenggarakan di Nairobi,Kenya karena bisa memberikan akses yang lebih besar bagi kedaulatan pangan. Jika dalam konferensi itu proposal G33 tidak diterima secara konsekuen,maka keberadan organisasi WTO harus diakhiri karena tidak memberikan faedah bagi mayoritas …

Read More »

Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO

JAKARTA-Indonesia for Global Justice  (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia agar serius memperjuangkan kepentingan Sektor Pertanian Indonesia dalam Perundingan KTM ke-10 World Trade Organization (WTO) yang akan dilaksanakan pada 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya. Hal ini karena Kelompok Negara Maju di WTO akan kembali menghambat pencapaian kesepakatan Proposal Cadangan Pangan Publik yang didorong oleh negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok-33 (G33). …

Read More »

Kinerja Ekspor: Terobosan Konkret Dinantikan

Bisnis Indonesia, Jakarta 11 September 2015. Peningkatan daya saing industry untuk menggenjot kinerja ekspor melalui paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada Rabu (9/9) lalu, dikhawatirkan hanya menjadi langkah normative. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan dengan kondisi kemacetan bisnis dan penurunan daya beli saat ini, pemerintah mesti melakukan terobosan konkret. “Sekarang …

Read More »

Hapus Kewajiban Berbahasa Indonesia, Pemerintah Teledor

JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK bertindak teledor. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 16/2015 yang merupakan revisi Permenaker 12/2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memasukkan syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Sejumlah elemen masyarakat menyesalkan keputusan pemerintah itu. Pasalnya dengan kewajiban TKA menguasai bahasa Indonesia akan melindungi tenaga kerja …

Read More »

Persoalan Daging Harus Mendorong Akselerasi Perpres 71/2015

Jakarta, 11 Agustus 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai persoalan lonjakan harga daging harus mampu mendorong akselerasi Perpres No.71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam menjawab masalah lonjakan harga pangan. Hal ini karena solusi stabilisasi harga harus sudah mulai menyentuh pada persoalan mendasarnya ketimbang solusi jangka pendek seperti operasi pasar dan membuka …

Read More »

Mengurai Pangkal Kisruh Daging Sapi

YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN – Rachmi Hertanti, Manajer Riset dan Pusat Pengetahuan Indonesia for Global Justice (IGJ), menilai persoalan lonjakan harga daging harus mampu mendorong akselerasi Perpres Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres ini merupakan amanat Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 …

Read More »

Atasi Harga Daging, Pemerintah Harus Berpegang Perpres Ini

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai persoalan lonjakan harga daging sapi harus mampu mendorong akselerasi Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam menjawab masalah lonjakan harga pangan. Hal ini karena solusi stabilisasi harga harus sudah mulai menyentuh pada persoalan mendasarnya ketimbang solusi jangka pendek seperti operasi pasar dan membuka …

Read More »

WTO Tidak Layak Mengabulkan Gugatan UU Minerba Oleh Jepang

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dinilai tidak perlu gentar menghadapi ancaman pelaporan Jepang ke Dispute Settlement Body WTO terkait keberatan Negeri Sakura terhadap penerapan undang-undang mineral dan batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik berpendapat Indonesia tidak perlu khawatir terhadap posisi tawarnya apabila penolakan terhadap UU Minerba tersebut benar-benar dibawa ke DSB WTO. “Karena dalam kondisi ideal, …

Read More »