Kamis , 22 Februari 2018
iden

IGJ On Media

IGJ: Bergabung di TPP, Jokowi Mengkhianati Konstitusi

RochimawatiRabu, 28 Oktober 2015, 10:35 WIB  VIVA.co.id – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai Jokowi telah melakukan kesalahan fatal dengan menyepakati Indonesia bergabung ke dalam TPP selepas kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) minggu ini. Hal ini karena ketentuan Trans Pacific Partnership (TPP) bertentangan dengan Konstitusi. Khususnya terkait dengan kedaulatan negara atas penguasaan dan pengelolaan perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal …

Read More »

Menteri Susi: Tanpa TPP, indonesia sudah inisiasi dialog

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, tanpa mengikuti Kemitraan Trans-Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP), Indonesia sudah menginisiasi sejumlah dialog dengan sejumlah negara di berbagai kawasan Pasifik. “Tanpa TPP, kami telah menginisiasi beberapa dialog dan diskusi bersama negara-negara Fiji, Papua Nugini, dan Timor Leste,” katanya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa. Menurut Susi, bila …

Read More »

Trans Pacific Dinilai Lemahkan RI

JAKARTA (HN) -Manajer Advokasi dan Kampanye Indonesia for Global Justice (IGJ) Niko Amrullah meminta Presiden Jokowi untuk tidak memanfaatkan kunjungan ke AS pada 24-26 Oktober 2015, untuk membahas keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP). “TPP yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40 persen kekuatan ekonomi dunia. Berdasarkan …

Read More »

IGJ: Presiden Jokowi Tak Boleh Bahas TPP di AS

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta agar Jokowi tidak menggunakan kunjungannya itu untuk membahas mengenai keterlibatan Indonesia ke dalam Perjanjian Kerjasama Ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP). Permintaan ini disampaikan Research & Monitoring Manager IGJ, Rachmi Hertanti terkait kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat (AS) pada 24-26 Oktober 2015. TPP merupakan suatu mega trading blok yang mendorong kerja sama perdagangan bebas …

Read More »

Berkunjung Ke AS, Jokowi Diminta Tak Bahas Mega Blok Perdagangan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak membahas keterlibatan Indonesia dalam Trans Pacific Partnership (TPP) saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pada 24-26 Oktober 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) berpendapat TPP merupakan suatu mega trading blok yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40% kekuatan ekonomi dunia. Pada 5 Oktober …

Read More »

PERDAGANGAN BEBAS: IGJ Nilai Trans Pacific Partnership Lebih Banyak Bawa Dampak Negatif

Bisnis.com, JAKARTA – Masuknya Indonesia dalam perjanjian kerja sama ekonomi Trans Pacific Partnership (TPP) dinilai membawa lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positifnya. Ketua Umum Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan dalam perkembangan situasi ekonomi kawasan, tidak hanya Asia, sesungguhnya TPP tidak memiliki relevansi dalam menyelamatkan ekonomi tiap-tiap negara anggotanya. Menurutnya, harmonisasi dan integrasi sistem ekonomi yang ada …

Read More »

Pemerintah Perlu Lindungi Produsen Pangan

MedanBisnis – Jakarta. Pemerintah perlu melindungi produsen pangan skala kecil di berbagai daerah sebagai dasar kebijakan untuk mencapai kedaulatan pangan di Tanah Air. “Aliansi untuk Desa Sejahtera menegaskan kembali perlunya perlindungan bagi para produsen pangan skala kecil di tengah situasi perlambatan ekonomi, keterbukaan ekonomi dan dampak perubahan iklim,” kata Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, …

Read More »

RI Harus Perjuangkan Proposal G33

KONFERENSI TINGKAT MENTERI WTO RI Harus Perjuangkan Proposal G33 JAKARTA-Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan proposal G33 dalam Konferesi Tingkat Menteri World Trade Organization atau WTO yang akan diselenggarakan di Nairobi,Kenya karena bisa memberikan akses yang lebih besar bagi kedaulatan pangan. Jika dalam konferensi itu proposal G33 tidak diterima secara konsekuen,maka keberadan organisasi WTO harus diakhiri karena tidak memberikan faedah bagi mayoritas …

Read More »

Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO

JAKARTA-Indonesia for Global Justice  (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia agar serius memperjuangkan kepentingan Sektor Pertanian Indonesia dalam Perundingan KTM ke-10 World Trade Organization (WTO) yang akan dilaksanakan pada 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya. Hal ini karena Kelompok Negara Maju di WTO akan kembali menghambat pencapaian kesepakatan Proposal Cadangan Pangan Publik yang didorong oleh negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok-33 (G33). …

Read More »

Kinerja Ekspor: Terobosan Konkret Dinantikan

Bisnis Indonesia, Jakarta 11 September 2015. Peningkatan daya saing industry untuk menggenjot kinerja ekspor melalui paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah pada Rabu (9/9) lalu, dikhawatirkan hanya menjadi langkah normative. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan dengan kondisi kemacetan bisnis dan penurunan daya beli saat ini, pemerintah mesti melakukan terobosan konkret. “Sekarang …

Read More »