Kamis , 22 Februari 2018
iden

IGJ On Media

Hapus Kewajiban Berbahasa Indonesia, Pemerintah Teledor

JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK bertindak teledor. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 16/2015 yang merupakan revisi Permenaker 12/2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memasukkan syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Sejumlah elemen masyarakat menyesalkan keputusan pemerintah itu. Pasalnya dengan kewajiban TKA menguasai bahasa Indonesia akan melindungi tenaga kerja …

Read More »

Persoalan Daging Harus Mendorong Akselerasi Perpres 71/2015

Jakarta, 11 Agustus 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai persoalan lonjakan harga daging harus mampu mendorong akselerasi Perpres No.71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam menjawab masalah lonjakan harga pangan. Hal ini karena solusi stabilisasi harga harus sudah mulai menyentuh pada persoalan mendasarnya ketimbang solusi jangka pendek seperti operasi pasar dan membuka …

Read More »

Mengurai Pangkal Kisruh Daging Sapi

YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN – Rachmi Hertanti, Manajer Riset dan Pusat Pengetahuan Indonesia for Global Justice (IGJ), menilai persoalan lonjakan harga daging harus mampu mendorong akselerasi Perpres Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres ini merupakan amanat Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 …

Read More »

Atasi Harga Daging, Pemerintah Harus Berpegang Perpres Ini

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai persoalan lonjakan harga daging sapi harus mampu mendorong akselerasi Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam menjawab masalah lonjakan harga pangan. Hal ini karena solusi stabilisasi harga harus sudah mulai menyentuh pada persoalan mendasarnya ketimbang solusi jangka pendek seperti operasi pasar dan membuka …

Read More »

WTO Tidak Layak Mengabulkan Gugatan UU Minerba Oleh Jepang

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dinilai tidak perlu gentar menghadapi ancaman pelaporan Jepang ke Dispute Settlement Body WTO terkait keberatan Negeri Sakura terhadap penerapan undang-undang mineral dan batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik berpendapat Indonesia tidak perlu khawatir terhadap posisi tawarnya apabila penolakan terhadap UU Minerba tersebut benar-benar dibawa ke DSB WTO. “Karena dalam kondisi ideal, …

Read More »

Pembukaan WTO Disambut Aksi Massa Untuk Mengakhiri WTO

IGJ UPDATE – KTM IX WTO, 3-6 Desember 2013 Nusa Dua, Bali Denpasar, 3 Desember 2013. Pertemuan World Trade Organization (WTO) di buka tanggal 3 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali dan akan berlangsung selama empat hari hingga 6 Desember 2013 nanti. Pembukaan WTO disambut dengan aksi penolakan secara serentak masyarakat sipil tidak hanya di Indonesia, tetapi masyarakat Asia maupun …

Read More »