Minggu , 24 Juni 2018
iden

IGJ On Media

Indonesian, European NGOs collaborate to respond to IEU-CEPA

Jakarta  – Some 50 Indonesian and European non-governmental organizations (NGOs) are collaborating to respond to the Indonesia- European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA) being discussed by the Indonesian and EU governments. “More than 50 NGOs from Indonesia and Europe have signed civil society statements against IEU-CEPA,” Climate Change Campaign Manager of the Indonesian Forum for the Environment Yuyun Harmono said …

Read More »

Aktivis: Jangan Atur Kelapa Sawit Dalam I-UE CEPA

JAKARTA- sia-Europe People Forum (AEPF) meminta negosiator dari Indonesia dan Uni Eropa tidak memasukan pembahasan tentang kelapa sawit dalam perundingan putaran ke-4 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), di Solo, Jawa Tengah 19-23 Februari. Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yuyun Harmono mengatakan, perundingan I-UE CEPA seharusnya tidak memasukan ketentuan apapun yang membatasi kapasitas negara untuk mengatur …

Read More »

Akses Pasar tak Terbatas Dikritik

JAKARTA (HN) -Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan ketidaksetujuannya terkait akses pasar tidak terbatas yang lazimnya muncul dalam perundingan perdagangan internasional. Hal tersebut dinilai bakal meningkatkan ketimpangan. “Perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa akan mendorong akses pasar yang tidak terbatas dan hak VIP bagi investor,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Selasa (20/2). Menurut Rachmi, hal tersebut dinilai bakal mengonsentrasikan pasar …

Read More »

Gugat UU Perjanjian Internasional ke MK, Aktivis Ingin Rakyat Berdaulat

Jakarta, Gatra.com – Menjelang Perundingan Indonesia-EU CEPA tanggal 19-23 Februari 2018 di Solo Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi. Sembilan organisasi masyarakat sipil Indonesia dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan Judicial Review Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini …

Read More »

Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan

Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan (SP) dan …

Read More »

UU Perjanjian Internasional Inkonstitusional

Jakarta, 14 Februari 2018 – Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan …

Read More »

IGJ: Kerja Sama Perdagangan Bebas Desak Produk Lokal Indonesia

Sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia dinilai malah memberikan dampak buruk terhadap nasib produk-produk lokal. tirto.id – Indonesia for Global Justice (IGJ), lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu perdagangan bebas, mengkritik sejumlah kerja sama internasional untuk perdagangan bebas, yang diteken oleh pemerintah Indonesia, justru meningkatkan ketergantungan pasar dalam negeri terhadap produk-produk impor. Direktur IGJ Rachmi Hertanti menilai kerja sama perdagangan …

Read More »

Pemerintah perlu segera atasi ketimpangan akses digital di Indonesia

Jakarta – Pemerintah perlu mengatasi permasalahan ketimpangan akses digital antara berbagai wilayah di Nusantara yang masih dihinggapi persoalan beragamnya kondisi geografis hingga besarnya populasi di negara ini. Anggota Komisi X DPR Irine Yusiana Roba Putri dalam rilis, Senin, mengingatkan infrastruktur digital saat ini belum merata dan menjangkau semua kalangan sehingga menjadikan promosi partisipasi kaum muda dalam politik saat ini lebih …

Read More »

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan

JAKARTA-Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan perundingan perdagangan bebas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Hal ini dikarenakan perundingan perdagangan bebas RCEP ini hanya akan merugikan Indonesia ditengah berbagai negara mitra ekonomi ASEAN yang masih menerapkan tindakan proteksi terhadap pasarnya. Desakan ini Direktur Eksekutif Indoesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti di Jakarta, Senin (30/10). …

Read More »