Kamis , 22 Februari 2018
iden

IGJ On Media

IGJ Desak Pemerintah Tolak Mekanisme ISDS

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Direktur Eksekutif LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan sistem ekonomi Indonesia jangan sampai didominasi investasi yang berujung kepada monopoli korporasi asing Dia mencontohkan, perjanjian ekonomi komprehensif regional (RCEP) yang sedang dibahas pemerintah saat ini memuat mekanisme sengketa yang dapat digunakan investor untuk menggugat kebijakan negara yang merugikan sang investor. Hal tersebut juga dikenal dengan istilah …

Read More »

Ketentuan Investasi Perundingan RCEP Berikan Privilege Asing di Indonesia

Ketentuan Investasi Perundingan RCEP Berikan Privilege Asing di Indonesia Memuat mekanisme sengketa yang dapat digunakan oleh investor untuk menggugat negara.  Tidak sedikit kekhawatiran yang disampaikan berbagai pihak terkait negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang saat ini memasukiround ke 19 di Hyderabad, India. Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi yang terdiri dari sejumlah LSM dan organisasi masyarakat, sepakat bahwa perkembangan yang terjadi …

Read More »

Hak Digital Publik Jadi Pertaruhan di RCEP, Pemerintah Harus Tegas Khususnya terkait posisi tawar.

Hak Digital Publik Jadi Pertaruhan di RCEP, Pemerintah Harus Tegas Khususnya terkait posisi tawar. Pasar potensial digital di Indonesia sangat besar. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk memiliki posisi tawar strategis dalam perundingan bab e-commerce dalam perundingan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India, pada 18-28 Juli 2017. Direktur Eksekutif …

Read More »

IGJ: Indonesia Disalip Vietnam dalam Penggunaan Internet

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Posisi Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, Brunei Darusalam, Malaysia, dan Singapura dalam penggunaan internet. Indonesia berada pada kelompok pengguna 51% hingga 75%. “Hingga akhir tahun 2016, jumlah orang yang belum menggunakan internet di dunia adalah 3,9 milyar orang atau sekitar 53% dari seluruh populasi dunia,” kata Peneliti Senior Indonesia for Global Justice (IGJ), Olisias …

Read More »

Pemerintah Harus Mempertegas Posisi Tawar Isu E-Commerce Dalam RCEP

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk memiliki posisi tawar strategis terkait bab E-commerce dalam perundingan Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah memasuki putaran ke-19 di Hyderabad, India pada 18-28 Juli 2017. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa posisi tawar strategis Pemerintah dalam perundingan RCEP akan sangat menentukan peran Indonesia di era digital, apakah menjadi …

Read More »

IGJ: Akses kepada Broadband Isu Krusial dalam Perundingan FTA

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Peneliti senior Indonesia for Global Justice (IGJ) Olisias Gultom mengatakan bahwa dalam konteks free trade agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas ada beberapa isu yang dianggap sebagai hambatan dalam perdagangan digital, misalnya akses kepada broadband isu ini terkenal dengan istilah net neutrality. “FTA hendak mendorong agar akses terhadap broadband ini tidak dibatasi yang kemudian merugikan perusahaan aplikasi (over the top) OTT,” ujar Olisias di …

Read More »

Polemik Freeport, Pemerintah Diminta Tak Risau dengan Arbitrase Internasional?

AKURAT.CO, Polemik antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah seakan tak kunjung berakhir. Bahkan di sisa-sisa waktu negoisasi belum terdengar kabar membahagiakan preihal kesepakatan yang di capai oleh pemerintah dan Freeport. Menanggapi hal tersebut Koordinator Riset dan Advokasi ‎Indonesia for Global Justice (IGJ) Budi Afandi menegaskan bahwa pemerintah tak perlu risau dengan ancaman Freeport yang hendak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan Arbitrase internasional. Menurutnya pemerintah …

Read More »

Freeport Harus Memberi Manfaat Maksimal bagi Rakyat Indonesia

PEMERINTAH hingga kini masih berunding dengan PT Freeport Indonesia terkait dengan izin perpanjangan kontrak. Menurut beberapa kalangan, kehadiran investasi dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu mesti memberi keuntungan bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua. Hal itu bisa dilakukan lewat aturan dan syarat baru seandainya nanti ada proses perpanjangan kontrak. “Indonesia harus memastikan kegiatan tambang PT Freeport memberikan keuntungan, apakah …

Read More »

Sistem Kontrak Karya Sudah Tidak Relevan

Kompas 14 Jul 2017 (APO) JAKARTA, KOMPAS — Di era saat ini, yang diwarnai kekuatan pengawasan publik, model kontrak karya dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pihak swasta sudah tidak relevan. Negara selaku pemilik sumber daya alam memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya alam. Negara tidak bisa disejajarkan dengan korporasi sebagai pihak ketiga yang mengelola sumber daya alam. Hal …

Read More »

Freeport Tetap Harus Bayar Tunggakan Pajak Rp 3,4 Triliun

Meskipun pemerintah menyiratkan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia telah mendekati sepakat, namun Freeport juga tidak boleh lupa dengan kewajibannya. Salah satunya adalah tunggakan pajak air tanah kepada pemerintah Papua yang mencapai Rp 3,4 triliun. Hal itu disampaikan Agung Budiono, Communication and Outreach Manager dari Publish What You Pay Indonesia. Menurutnya, pemerintah juga harus segera menagih tunggakan yang diputuskan Pengadilan Pajak …

Read More »