Kamis , 23 November 2017
iden

IGJ On Media

NGO criticizes privileges enjoyed by Freeport Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia For Global Justice (IGJ) has criticized the privileges being enjoyed by the US-based gold and copper mining company PT Freeport Indonesia operating in Papua Province. The Indonesian government should not sign an agreement on investment stability being demanded by PT Freeport, Budi Afandi, an IGJ coordinator, noted here, Monday. The Special Mining Business Permit already …

Read More »

Ini keistimewaan Freeport pemberian pemerintah yang dikritik IGJ

Merdeka.com – Pemerintah diminta tak memberi keistimewaan kepada PT Freeport Indonesia dengan membuat perjanjian stabilitasi investasi. Keistimewaan tersebut berupa izin ekspor konsentrat yang berlaku hingga Oktober 2017. “Izin Usaha Pertambangan Khusus sementara Freeport hanya berlaku hingga Oktober 2017, dan jika negosiasi tidak mencapai titik temu maka operasi akan kembali berbasis kepada Kontrak Karya, padahal Freeport sudah diuntungkan dengan izin ekspor …

Read More »

IGJ Kritik Keistimewaan Freeport

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia for Global Justice (IGJ) mengkritik keistimewaan yang diterima oleh perusahaan pertambangan Freeport dan menginginkan pemerintah tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. “Izin Usaha Pertambangan Khusus sementara Freeport hanya berlaku hingga Oktober 2017, dan jika negosiasi tidak mencapai titik temu maka operasi akan kembali berbasis kepada Kontrak Karya, padahal Freeport sudah …

Read More »

Kementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri memperjuangkan keputusan panel Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO) melalui forum Appellate Body WTO terkait sengketa certain fatty alcohols asal Indonesia. “Indonesia mengajukan banding ke AB-WTO yang akan berfokus pada SEE karena mempunyai arti penting khususnya bagi metodologi penentuan normal value untuk harga ekspor dan harga domestik bagi …

Read More »

Pemerintah Didesak Hentikan Pemberian Hak Istimewa Freeport

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. “Dan Perjanjian stabilitas investasi ini hanya akan menambah daftar perjanjian investasi yang memberikan hak investor untuk menggugat negara secara sepihak di Arbitrase Internasional,” ujar Koordinator …

Read More »

Indonesia and Australia aim for trade pact by year-end

Indonesia and Australia hope to complete negotiations for a free trade agreement by the end of this year, following a successful seventh round of talks this month, which resulted in agreement on more “early outcomes” from the deal. The latest meeting on the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), as it’s formally known, reviewed nine early outcomes: exchange of skilled …

Read More »

Tetapkan Sistem Kuota Bawang

Gejolak Komoditas I Lonjakan Harga Bawang Putih Sumbang Inflasi 0,08 Persen Sekitar 97 persen pasokan bawang putih di Indonesia bersumber dari impor sehingga regulator semestinya lebih mudah mengaturnya. JAKARTA – Pemerintah diminta untuk kembali menetapkan sistem kuota pada kebijakan impor bawang putih guna mengantisipasi gejolak harga komoditas itu ke depannya. Selama ini, suplai bawang putih sebagian besar masih bersumber pada …

Read More »

Harus Ada Kontrol Rakyat Dalam Perundingan RCEP

MANILA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Negara-negara ASEAN agar membuka teks perundingan perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kepada publik, sehingga rakyat bisa mengkritisi isi perjanjian yang berpotensi melanggar hak-hak dasar publik. Desakan ini disampaikan oleh Megawati, Knowledge & Campaign Manager IGJ, yang hadir dalam pertemuan Stakeholder Engagement antara CSOs dengan Komite Perunding RCEP di sela berjalannya putaran perundingan ke-18 …

Read More »

Dinilai Berpihak ke Investor, IGJ Sebut Pengadilan Investasi Multilateral Tak Lindungi Negara

AKURAT.CO, Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan pengadilan investasi multilateral sebagai persyaratan perjanjian perdagangan bebas, dinilai tidak melindungi negara tetapi lebih berpihak kepentingan investor. “Pengadilan investasi multilateral tidak menyentuh substansi perlindungan dan malah memberikan banyak hak kepada investor, khususunya hak untuk menuntut negara,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/3). Menurut Rachmi Hertati, skema tersebut …

Read More »

Sektor Industri Minim Dukungan

Kinerja Ekonomi I Segera Antisipasi Fenomena Deindustrialisasi Sektor Industri Minim Dukungan Liberalisasi dan impor yang masif berpotensi menghambat industri nasional. Penurunan kinerja sektor industri dinilai sudah masuk ke dalam kondisi darurat. JAKARTA – Tren penurunan kinerja sektor industri nasional tidak terlepas dari minimnya dukungan pemerintah dalam upaya membangun kemandirian, daya saing, dan kekuatan industri bernilai tambah. Selain itu, liberalisasi global …

Read More »