Minggu , 22 April 2018
iden

IGJ On Media

Sistem Kontrak Karya Sudah Tidak Relevan

Kompas 14 Jul 2017 (APO) JAKARTA, KOMPAS — Di era saat ini, yang diwarnai kekuatan pengawasan publik, model kontrak karya dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pihak swasta sudah tidak relevan. Negara selaku pemilik sumber daya alam memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya alam. Negara tidak bisa disejajarkan dengan korporasi sebagai pihak ketiga yang mengelola sumber daya alam. Hal …

Read More »

Freeport Tetap Harus Bayar Tunggakan Pajak Rp 3,4 Triliun

Meskipun pemerintah menyiratkan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia telah mendekati sepakat, namun Freeport juga tidak boleh lupa dengan kewajibannya. Salah satunya adalah tunggakan pajak air tanah kepada pemerintah Papua yang mencapai Rp 3,4 triliun. Hal itu disampaikan Agung Budiono, Communication and Outreach Manager dari Publish What You Pay Indonesia. Menurutnya, pemerintah juga harus segera menagih tunggakan yang diputuskan Pengadilan Pajak …

Read More »

Tetap berpegang pada KK, Freeport dinilai tak mau rugi

Kamis, 13 Juli 2017 17:18 Reporter : Wilfridus Setu Embu Merdeka.com – Pemerintah Indonesia memiliki batas negosiasi dengan PT Freeport Indonesia hingga Juli 2017. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian hasil terkait negosiasi tersebut. Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Irfan Hutagalung mengatakan pemerintah Indonesia sedang berhadapan dengan dua kemungkinan penyelesaian sengketa Freeport, yaitu melalui negosiasi maupun dengan …

Read More »

G20 Jangan Hambat Pencapaian Ekonomi RI

Jakarta, (Analisa). Dorongan dan hasil pertemuan kelom­pok ekonomi utama G20 yang saat ini se­dang berlangsung di Hamburg, Jerman, di­ha­rapkan tidak sampai menghambat pen­capaian kebijakan ekonomi nasional Indonesia. “Jangan sampai, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi ini nantinya akan menghambat pencapaian paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk me­ningkatkan daya saing nasional,” kata Di­rek­tur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti di …

Read More »

Indonesia Harus Hati-hati Bahas Refomasi Kebijakan Perdagangan di G20

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk berhati-hati membahas terkait reformasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional dalam forum The Group of Twenty atau yang dikenal G20. Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menilai isu perdagangan dan investasi akan menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam agenda G20. “Agenda G20 dalam memerangi proteksionisme meIaIui harus disikapi secara hati-hati oIeh pemerintah Indonesia, karena …

Read More »

Jelang KTT G20: Tekankan Isu Perubahan Iklim, Berikut Masukan Forum Masyarakat Sipil

Pada 7-8 Juli 2017, akan terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman. Forum terdiri dari 20 negara anggota ini akan membahas isu penting perekonomian dunia, antara lain soal perubahan iklim. Negara-negara G20, menghasilkan 85% produk domestic bruto (GDP) dunia bertanggungjawab terhadap 75% emisi global. Menjelang pertemuan ini, masyarakat sipil dunia tergabung dalam Civil20 (C20) merumuskan masukan yang kemudian diberikan …

Read More »

Freeport Dapat Perpanjangan Izin Usaha

NERACA Jakarta – Pemerintah membahas keberlangsungan usaha salah satu tambang terbesar di Indonesia yaitu PT Freeport Indonesia. Enam menteri dilibatkan dalam pembahasan izin usaha tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Energi dan Sumber Day Mineral …

Read More »

NGO criticizes privileges enjoyed by Freeport Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia For Global Justice (IGJ) has criticized the privileges being enjoyed by the US-based gold and copper mining company PT Freeport Indonesia operating in Papua Province. The Indonesian government should not sign an agreement on investment stability being demanded by PT Freeport, Budi Afandi, an IGJ coordinator, noted here, Monday. The Special Mining Business Permit already …

Read More »

Ini keistimewaan Freeport pemberian pemerintah yang dikritik IGJ

Merdeka.com – Pemerintah diminta tak memberi keistimewaan kepada PT Freeport Indonesia dengan membuat perjanjian stabilitasi investasi. Keistimewaan tersebut berupa izin ekspor konsentrat yang berlaku hingga Oktober 2017. “Izin Usaha Pertambangan Khusus sementara Freeport hanya berlaku hingga Oktober 2017, dan jika negosiasi tidak mencapai titik temu maka operasi akan kembali berbasis kepada Kontrak Karya, padahal Freeport sudah diuntungkan dengan izin ekspor …

Read More »

IGJ Kritik Keistimewaan Freeport

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia for Global Justice (IGJ) mengkritik keistimewaan yang diterima oleh perusahaan pertambangan Freeport dan menginginkan pemerintah tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. “Izin Usaha Pertambangan Khusus sementara Freeport hanya berlaku hingga Oktober 2017, dan jika negosiasi tidak mencapai titik temu maka operasi akan kembali berbasis kepada Kontrak Karya, padahal Freeport sudah …

Read More »