Jumat , 20 Juli 2018
iden

Kampanye

Investasi Asing Meningkatkan Praktik Perbudakan di Atas Kapal?

Trubus.id — Tanggal 22 Februari menjadi pertemuan keempat pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA di Solo, Jawa Tengah, mengenai perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Perundingan tersebut akan sangat mempengaruhi banyak sektor di Indonesia, baik itu bahan mentah, pertanian, maupun dan perikanan. Selama ini, Indonesia hanya didorong menyiapkan kebutuhan bahan mentah bagi pasar Eropa dan Amerika Serikat. Sekertaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Indonesia (KIARA) Susan Herawati mengatakan …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta CPO Keluar dari Topik Negosiasi IEU-CEPA

JAKARTA – Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa menandatangani pernyataan sikap mengenai perundingan Indonesia European Union – Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang putaran IV perundingannya dilakukan di Solo, Jateng pada 19-23 Februari 2018. Dalam pernyataan tersebut, sejumlah organisasi tersebut mendesak para pihak yang bernegosiasi untuk tidak memasukkan ketentuan apapun di bawah CEPA …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini …

Read More »

Petisi IEU-CEPA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE)

Kepada seluruh kawan-kawan Masyarakat Sipil, Indonesia-EU Comprehensive Economic Patnership Agreement (IEU-CEPA) merupakan liberalisasi dan akses pasar untuk perdagangan barang, jasa dan investasi yang telah digodok sejak 2010. Perundingan IEU-CEPA telah berlangsung sebanyak tiga putaran dan putaran keempat akan berlangsung pada 13-19 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Penting untuk memastikan bahwa perundingan yang akan berjalan berkontribusi terhadap pembangunan yang adil …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Bebas tidak Lindungi Petani

JAKARTA — Lembaga Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membahas hal tersebut. “Perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya di WTO tidak dibuat untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia,” kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti dalam rilis di Jakarta, Selasa(21/11). Menurut Rachmi, indikasi …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Beri Perlindungan Petani

LEMBAGA Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan perjanjian perdagangan bebas global tidak memberikan perlindungan kepada petani nasional sehingga sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membahas hal tersebut. “Perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketanya di WTO tidak dibuat untuk memberi perlindungan dan keadilan bagi petani Indonesia,” kata Direktur IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Selasa (21/11). Menurut Rachmi, indikasi hal itu dapat …

Read More »

Keputusan Appelate Body WTO Ancam Kedaulatan Pangan RI

JAKARTA — Keputusan Appelate Body World Trade Organization yang memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru terkait pembatasan RI untuk impor produk hortikultura, produk hewan, dan turunannya dinilai bakal mengganggu kedaulatan pangan di dalam negeri. Appelate Body World Trade Organization (WTO) telah memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan General …

Read More »

KETENTUAN BATASAN IMPOR SAPI RI: Pengamat Mulai Urai Kemungkinan Dampak Kemenangan Gugatan AS & Selandia Baru

JAKARTA —  Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice Rachmi Hertanti mengungkapkan Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasional dengan aturan GATT, menyusul diterimanya gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru atas beleid pembatasan impor hewan dan hortikultura.. Apabila tidak dilakukan maka Selandia Baru AS dapat meminta kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia. “Tentunya kekalahan …

Read More »

Indonesia Harus Proaktif di Forum Intergovernmental Working Group Jenewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta lebih aktif dalam pertemuan ketiga Open-Ended Intergovernmental Working Group on TNCs And Other Bussines Enterprises with Respect and Human Right di Jenewa yang digelar pada 23—27 Oktober 2017. “Pertemuan ini sangat penting bagi dunia, terlebih Indonesia, di mana aktivitas bisnis khususnya perusahaan transnasional menujukkan relasi yang sangat jelas dengan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Budi …

Read More »

A Paper of IGJ for The Human Rights Treaty on TNCS and Other Business

THE TNCS CRIMES IN INDONESIA’S MINING INVESTMENT: “THE NEED OF BINDING TREATY” Indonesia’s economy has been depending on its natural resources such as agriculture (food, fishery, forestry, and plantation) and mining (oil, natural gas, minerals and coal). These sectors have given significant contribution to Indonesia’s economy. Agriculture sector contributes 14.3% to the country’s Gross Domestic Product. Whereas, mining sector contributes …

Read More »