Kamis , 23 November 2017
iden

Kampanye

Regional Become Fundamental

Regional Become Fundamental Negotiations Economic Partnership Should be finished in 2017 December, 7th 2016 TANGERANG, KOMPAS — Indonesia hoped that the Regional Comprehensive Economic Partnership negotiations can be concluded in 2017. It is important that the negotiations not to be prolonged. In the midst of sluggish global trade, regional economic growth will become the foundation of many countries. Trade Minister, …

Read More »

Oral Intervention Indonesia Focal Point On The 2nd Session of The Open-ended Intergovernmental Working Group on TNCs and Other Business Enterprises With Respect To Human Rights

Oral Statement of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) The 2nd Session of The Open-ended Intergovernmental Working Group on TNCs and Other Business Enterprises With Respect To Human Rights 24-28 October 2016  Panel II State Obligations on Trade and Investment Treaty Read more : Oral Statement on access to remedy INFID Oral Statement Panel 2

Read More »

Indonesia Focal Point For Legally Binding Treaty Initiative

Factsheet Indonesia Focal Point The 2nd Session of The Open-ended Intergovernmental Working Group on TNCs and Other Business Enterprises With Respect To Human Rights. Geneva, October 2016 Read More >>  states-obligations-on-trade-and-investment ENGLISH-The Human Rights Treaty on TNCs and Other Business BAHASA-Perjanjian Hak Asasi Manusia untuk MNC dan Bisnis Lainnya

Read More »

Masukan Koalisi Obat Murah Untuk RUU Paten

Jakarta, 20 Juni 2016. Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Indonesia AIDS Coalition (IAC) yang tergabung dalam Koalisi Obat Murah,  memberikan masukan kepada tim perumus draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten di Gedung DPR RI pada 16/06. Dialog ini merupakan rangkaian proses advokasi Koalisi Obat Murah dalam mengawal pembahasan RUU Paten yang akan segera disahkan pada akhir Masa Sidang ke V …

Read More »

#Tolak Kriminalisasi Buruh

Pernyataan Sikap IGJ: “Demi Investasi, Negara Abaikan Penegakan HAM”   Matinya Demokrasi   Pada 30 Oktober 2015 terjadi tindakan pemukulan dan penangkapan terhadap 23 orang buruh, 1 orang mahasiswa, dan 2 pengacara publik, ketika melakukan aksi mogok damai untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Peristiwa ini berujung pada kriminalisasi 26 orang (Azmir dan kawan-kawan) yang dijadikan terdakwa karena …

Read More »

10 Hal Kenapa Indonesia Harus Tolak TPP

Apa itu Perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP)? TPP merupakan suatu Blok Perdagangan Terbesar di Asia Pasifik yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40% kekuatan ekonomi dunia. Pada 5 Oktober 2015, TPP yang dikomandoi AS telah mencapai kesepakatannya dan menyatukan 12 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, …

Read More »

Implementation of UNGP : National Action Plan (RAN) and Human Rights Must Be Started From Reviewing All FTA

Monitoring IGJ – Economic Justice   Implementation of UNGP: “National Action Plan (RAN) and Human Rights Must Be Started From Reviewing All FTA” Jakarta, September 16, 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) had the opportunity to actively involved at the National Symposium of National Action Plan on The Business and human rights in Indonesia, which was organized by the Ministry …

Read More »

Implementation of UNGP : RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA

Monitoring IGJ – Keadilan Ekonomi   Implementasi UNGP: “RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA” Jakarta, 10 September 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendapat kesempatan untuk terlibat aktif dalam Simposium Nasional Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri pada 8 September 2015 di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk meminta masukan kepada …

Read More »

Pemerintah Diminta Revisi 46 Perjanjian Bilateral

Pasalnya, perjanjian seperti ini hanya merugikan negara dan menguntungkan korporasi ketika timbul gugatan atau sengketa hukum. JAKARTA – Pemerintah Indonesia diminta segera merevisi atau menghentikan 46 bilateral investment traeties (BITs) atau perjanjian investasi bilateral. Pasalnya, perjanjian seperti ini hanya merugikan negara dan menguntungkan korporasi ketika timbul gugatan atau sengketa hukum. “Indonesia telah menandatangani 64 BITs. Ada 18 perjanjian yang sudah …

Read More »

Penghentian BITs demi Kepentingan Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lembaga swadaya masyarakat yang mengamati masalah liberalisasi perdagangan global mengapresiasi penghentian perjanjian perlindungan investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs). Penghentian BITs adalah untuk mereview kembali BITs yang sudah ada selama ini dan untuk kembali menyusun ulang model perjanjian investasi internasional (BIT) yang baru dengan lebih menekankan pada kepentingan nasional. “Tapi keadilan tidak akan mungkin datang dengan sendirinya tanpa ada intervensi …

Read More »