Kamis , 23 November 2017
iden

Kampanye

SOMO and IGJ cooperate to improve trade and investment agreements

Rachmi Hertanti works for Indonesia for Global Justice (IGJ), an organisation that carries out research and organises campaigns with a view to improving trade and investment treaties. In the course of a partnership meeting organised by SOMO, Rachmi spoke about the urgency of her work and Roos van Os (SOMO) talked about the partnership between SOMO and IGJ. Indonesia for …

Read More »

IGJ: UU Pangan Menyulitkan Pemenuhan Hak atas Pangan

Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama dengan 11 LSM lainnya menyesalkan putusan yang dijatuhkan oleh MK terhadap UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). MK menolak secara keseluruhan permohonan pengajuan beberapa pasal dalam UU Pangan pada 3 Desember 2014 dengan beberapa pertimbangan seperti dalam Pasal 3 UU Pangan yang menurut MK secara tegas telah mengakui, melindungi, menjamin, mengatur, dan …

Read More »

Letter from civil society regarding public food stockholding programs

Surat dari 116 Organisasi Masyarakat Sipil sedunia yang tergabung dalam Aliansi “Our World is Not for Sale” kepada 860 negosiator WTO di Jenewa. Surat ini berisi dorongan kepada para negosiator untuk hanya menerima peace clause, yaitu: solusi sementara untuk masalah public stockholding, dengan ketentuan program ini dapat dijalankan bersama dengan program “solusi permanen”. Di dalam Paket Bali yang dinegosiasikan di …

Read More »

Ledakan Profit yang Memiskinkan

IVAN HADAR* Kolom TIMES magazine, 19-25 Mei 2014 Peraih Nobel Perdamaian Johan Galtung menyebut tiga corak fundamentalisme yang menjadikan penduduk bumi sebagai sandera. Ketiganya adalah faksi Wahabi Osama bin Laden, faksi puritan Protestan asal Inggris yang kemudian menemukan lahan subur di Amerika Serikat, serta fundamentalisme pasar. Meski berasal dari “budaya” berbeda, ketiganya memiliki filosofi serupa. Pengikut fundamentalisme corak pertama dan …

Read More »

Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

Undang-Undang Perdagangan Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU Perdagangan pada saat ini adalah pengganti terhadap UU Perdagangan warisan kolonial yang disebut dengan Ordonansi Pengaturan Perusahaan (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie) dibuat oleh Belanda pada tahun 1934. Namun apakah UU Perdagangan yang baru ini lebih baik dibandingkan dengan produk UU pada …

Read More »

Diskusi Menata Ekonomi Indonesia

Latar belakang Di penghujung kali kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia belum juga tercapai. Indikasinya, angka rasio gini meningkat dari 0,36 di 2005 menjadi 0,41 di 2013.[1] Kenyataan lainnya, jika di 2004 neraca transaksi berjalan masih surplus US$1,564 juta. Di 2013, situasinya berbalik menjadi defisit US$24,276 juta (Januari – September). Utang luar …

Read More »

Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015

Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015 (sebagai bahan pertimbangan terhadap perumusan APBN alternatif)  ASEAN Economic Community (AEC) sebagai salah satu pilar strategis di dalam integrasi ASEAN akan segera diimplementasikan pada tahun 2015 nanti. Sebagai suatu pilar strategis, AEC mencakup 12 sector prioritas yang salah satunya adalah : produk berbasiskan pertanian (agro-based product).[1]  Hal ini tentu akan berdampak kepada …

Read More »

Pandangan IGJ terhadap Kerangka Ekonomi Makro 2014

“Tantangan Pembangunan 2014 Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN 2015” Meski Indonesia tengah menghadapi ancaman besar perdagangan bebas, namun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2014 belum merespon situasi tersebut. Terlebih, 2014 adalah periode penting menyusul akan diberlakukannya ASEAN Economy Community (AEC)  di 2015. Terdapat 12 prioritas AEC, yakni produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, poduk berbasis karet, tekstil …

Read More »

Warteg Versus Perusahaan Besar

PEMERINTAH SBY menampakkan dirinya sebagai pemerintahan yang anti rakyat. Ditengah tontonan korupsi pajak triliunan rupiah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan orang-orang kaya di Republik ini, pada saat yang sama pemerintah hendak memungut pajak dari orang-orang miskin, rumah-rumah makan skala kecil, warung tegal dan sejenisnya. Tidak tanggung-tanggung pemerintah akan memungut pajak 10 persen dari rumah makan kecil tempat rakyat bertahan hidup dalam …

Read More »

Menteri Gita Wiryawan Perparah Impor Pangan

Jakarta, 4 Juli 2013. Puluhan massa yang tergabung dalam GERAK LAWAN melakukan aksi protes di depan Kementerian Perdagangan RI (4/7). Aksi dimaksudkan untuk menolak keputusan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan melalui Permendag No. 16 Tahun 2013 yang memudahkan aliran impor barang masuk melalui pengaturan perijinan impor satu pintu. Keputusan ini juga dinilai sebagai promosi Indonesia untuk  menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-9 …

Read More »