Selasa , 21 Agustus 2018
iden

Kampanye

KETENTUAN BATASAN IMPOR SAPI RI: Pengamat Mulai Urai Kemungkinan Dampak Kemenangan Gugatan AS & Selandia Baru

JAKARTA —  Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice Rachmi Hertanti mengungkapkan Indonesia wajib segera melakukan penyesuaian kebijakan nasional dengan aturan GATT, menyusul diterimanya gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru atas beleid pembatasan impor hewan dan hortikultura.. Apabila tidak dilakukan maka Selandia Baru AS dapat meminta kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk mengajukan retaliasi atau tindakan balasan terhadap Indonesia. “Tentunya kekalahan …

Read More »

Indonesia Harus Proaktif di Forum Intergovernmental Working Group Jenewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta lebih aktif dalam pertemuan ketiga Open-Ended Intergovernmental Working Group on TNCs And Other Bussines Enterprises with Respect and Human Right di Jenewa yang digelar pada 23—27 Oktober 2017. “Pertemuan ini sangat penting bagi dunia, terlebih Indonesia, di mana aktivitas bisnis khususnya perusahaan transnasional menujukkan relasi yang sangat jelas dengan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Budi …

Read More »

A Paper of IGJ for The Human Rights Treaty on TNCS and Other Business

THE TNCS CRIMES IN INDONESIA’S MINING INVESTMENT: “THE NEED OF BINDING TREATY” Indonesia’s economy has been depending on its natural resources such as agriculture (food, fishery, forestry, and plantation) and mining (oil, natural gas, minerals and coal). These sectors have given significant contribution to Indonesia’s economy. Agriculture sector contributes 14.3% to the country’s Gross Domestic Product. Whereas, mining sector contributes …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Report on the first session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, with the mandate of elaborating an international legally binding instrument

Summary The Human Rights Council, in its resolution 26/9, decided to establish an open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, and mandated theworking group to elaborate an international legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises. In the resolution, the …

Read More »

Point penting dari diskusi Panel Dalam First Session IGWG Meeting on Binding Treaty for TNCs (6-10 July 2015):

Panel 1 Intinya tidak ada pertentangan antara The GP dengan legally binding treaty process, karena keduanya kompelementer. Legally binding treaty process bukan untuk menggantikan The GP, bahkan proses ini akan memperkuat komitmen Negara dalam mengimplementasikan Natinal Action Plans on Business and Human Rights. Pernyataan Pemerintah Indonesia sangat serupa, dan hendak menjadikan proses ini sebagai bagian dari penyusunan National Action Plans …

Read More »

Laporan Agenda Indonesia Focal Point for TNCs Crimes Advocacy

Laporan Agenda Indonesia Focal Point for TNCs Crimes Advocacy Dalam 1st IGWG Meeting on The legally binding treaty on business and human rights for TNCs, Jenewa (6-10 July 2015) Perwakilan Indonesia Focal Point: Rachmi Hertanti, Irhash Ahmady, dan Wensislaus Fatubun   Inside Process   IGWG Meeting Process            Proses dalam IGWG Meeting cukup menarik selama proses sidang berlangsung.  Khususnya pada …

Read More »

Laporan Agenda Indonesia Focal Point Selama 1st IGWG Meeting

Di Jenewa, 6-10 July 2015 Perwakilan Indonesia Focal Point: Rachmi Hertanti, Irhas Ahmady, dan Wensislaus Fatubun IGWG Meeting Process Proses dalam IGWG Meeting cukup menarik. Khususnya pada hari pertama sidang. Maria Spinoza, Ambassador of Ecuador terpilih sebagai Chairperson-Rapporteur. Hal ini menandai bahwa proses Treaty Binding akan tetap on track sebagaimana proposal yang diajukan oleh Ekuador. Pada hari pertama, pada saat …

Read More »

Indonesia Focal Point For Legally Binding Treaty Initiative

Indonesia Focal Point For Legally Binding Treaty Initiative Written contribution to the Second Session of the Open-ended inter-governmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights 30 September 2016 The frame of contribution   The Indonesia Focal Point for Legally Binding Treaty Initiative, hereinafter IFP, is a coalition of Indonesians organisations working on human …

Read More »