Selasa , 26 Juni 2018
iden

Kampanye

Masukan Koalisi Obat Murah Untuk RUU Paten

Jakarta, 20 Juni 2016. Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Indonesia AIDS Coalition (IAC) yang tergabung dalam Koalisi Obat Murah,  memberikan masukan kepada tim perumus draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten di Gedung DPR RI pada 16/06. Dialog ini merupakan rangkaian proses advokasi Koalisi Obat Murah dalam mengawal pembahasan RUU Paten yang akan segera disahkan pada akhir Masa Sidang ke V …

Read More »

#Tolak Kriminalisasi Buruh

Pernyataan Sikap IGJ: “Demi Investasi, Negara Abaikan Penegakan HAM”   Matinya Demokrasi   Pada 30 Oktober 2015 terjadi tindakan pemukulan dan penangkapan terhadap 23 orang buruh, 1 orang mahasiswa, dan 2 pengacara publik, ketika melakukan aksi mogok damai untuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan. Peristiwa ini berujung pada kriminalisasi 26 orang (Azmir dan kawan-kawan) yang dijadikan terdakwa karena …

Read More »

10 Hal Kenapa Indonesia Harus Tolak TPP

Apa itu Perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP)? TPP merupakan suatu Blok Perdagangan Terbesar di Asia Pasifik yang mendorong kerja sama perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai sektor ekonomi yang mewakili 40% kekuatan ekonomi dunia. Pada 5 Oktober 2015, TPP yang dikomandoi AS telah mencapai kesepakatannya dan menyatukan 12 negara, yakni Australia, Brunei Darussalam, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, …

Read More »

Implementation of UNGP : National Action Plan (RAN) and Human Rights Must Be Started From Reviewing All FTA

Monitoring IGJ – Economic Justice   Implementation of UNGP: “National Action Plan (RAN) and Human Rights Must Be Started From Reviewing All FTA” Jakarta, September 16, 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) had the opportunity to actively involved at the National Symposium of National Action Plan on The Business and human rights in Indonesia, which was organized by the Ministry …

Read More »

Implementation of UNGP : RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA

Monitoring IGJ – Keadilan Ekonomi   Implementasi UNGP: “RAN-HAM Harus Dimulai Dari Mereview Seluruh FTA” Jakarta, 10 September 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendapat kesempatan untuk terlibat aktif dalam Simposium Nasional Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri pada 8 September 2015 di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk meminta masukan kepada …

Read More »

Pemerintah Diminta Revisi 46 Perjanjian Bilateral

Pasalnya, perjanjian seperti ini hanya merugikan negara dan menguntungkan korporasi ketika timbul gugatan atau sengketa hukum. JAKARTA – Pemerintah Indonesia diminta segera merevisi atau menghentikan 46 bilateral investment traeties (BITs) atau perjanjian investasi bilateral. Pasalnya, perjanjian seperti ini hanya merugikan negara dan menguntungkan korporasi ketika timbul gugatan atau sengketa hukum. “Indonesia telah menandatangani 64 BITs. Ada 18 perjanjian yang sudah …

Read More »

Penghentian BITs demi Kepentingan Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lembaga swadaya masyarakat yang mengamati masalah liberalisasi perdagangan global mengapresiasi penghentian perjanjian perlindungan investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs). Penghentian BITs adalah untuk mereview kembali BITs yang sudah ada selama ini dan untuk kembali menyusun ulang model perjanjian investasi internasional (BIT) yang baru dengan lebih menekankan pada kepentingan nasional. “Tapi keadilan tidak akan mungkin datang dengan sendirinya tanpa ada intervensi …

Read More »

SOMO and IGJ cooperate to improve trade and investment agreements

Rachmi Hertanti works for Indonesia for Global Justice (IGJ), an organisation that carries out research and organises campaigns with a view to improving trade and investment treaties. In the course of a partnership meeting organised by SOMO, Rachmi spoke about the urgency of her work and Roos van Os (SOMO) talked about the partnership between SOMO and IGJ. Indonesia for …

Read More »

IGJ: UU Pangan Menyulitkan Pemenuhan Hak atas Pangan

Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama dengan 11 LSM lainnya menyesalkan putusan yang dijatuhkan oleh MK terhadap UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). MK menolak secara keseluruhan permohonan pengajuan beberapa pasal dalam UU Pangan pada 3 Desember 2014 dengan beberapa pertimbangan seperti dalam Pasal 3 UU Pangan yang menurut MK secara tegas telah mengakui, melindungi, menjamin, mengatur, dan …

Read More »

Letter from civil society regarding public food stockholding programs

Surat dari 116 Organisasi Masyarakat Sipil sedunia yang tergabung dalam Aliansi “Our World is Not for Sale” kepada 860 negosiator WTO di Jenewa. Surat ini berisi dorongan kepada para negosiator untuk hanya menerima peace clause, yaitu: solusi sementara untuk masalah public stockholding, dengan ketentuan program ini dapat dijalankan bersama dengan program “solusi permanen”. Di dalam Paket Bali yang dinegosiasikan di …

Read More »