Selasa , 26 Juni 2018
iden

Kampanye

Ledakan Profit yang Memiskinkan

IVAN HADAR* Kolom TIMES magazine, 19-25 Mei 2014 Peraih Nobel Perdamaian Johan Galtung menyebut tiga corak fundamentalisme yang menjadikan penduduk bumi sebagai sandera. Ketiganya adalah faksi Wahabi Osama bin Laden, faksi puritan Protestan asal Inggris yang kemudian menemukan lahan subur di Amerika Serikat, serta fundamentalisme pasar. Meski berasal dari “budaya” berbeda, ketiganya memiliki filosofi serupa. Pengikut fundamentalisme corak pertama dan …

Read More »

Opini UU Perdagangan, Karpet Merah Buat Asing

Undang-Undang Perdagangan Perlindungan Masyarakat atau Fasilitasi Perdagangan Internasional UU Perdagangan akhirnya disahkan pada Selasa (11/2) dalam Rapat Paripurna DPR RI. UU Perdagangan pada saat ini adalah pengganti terhadap UU Perdagangan warisan kolonial yang disebut dengan Ordonansi Pengaturan Perusahaan (Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie) dibuat oleh Belanda pada tahun 1934. Namun apakah UU Perdagangan yang baru ini lebih baik dibandingkan dengan produk UU pada …

Read More »

Diskusi Menata Ekonomi Indonesia

Latar belakang Di penghujung kali kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia belum juga tercapai. Indikasinya, angka rasio gini meningkat dari 0,36 di 2005 menjadi 0,41 di 2013.[1] Kenyataan lainnya, jika di 2004 neraca transaksi berjalan masih surplus US$1,564 juta. Di 2013, situasinya berbalik menjadi defisit US$24,276 juta (Januari – September). Utang luar …

Read More »

Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015

Liberalisasi Sektor Pertanian dalam ASEAN Economic Community 2015 (sebagai bahan pertimbangan terhadap perumusan APBN alternatif)  ASEAN Economic Community (AEC) sebagai salah satu pilar strategis di dalam integrasi ASEAN akan segera diimplementasikan pada tahun 2015 nanti. Sebagai suatu pilar strategis, AEC mencakup 12 sector prioritas yang salah satunya adalah : produk berbasiskan pertanian (agro-based product).[1]  Hal ini tentu akan berdampak kepada …

Read More »

Pandangan IGJ terhadap Kerangka Ekonomi Makro 2014

“Tantangan Pembangunan 2014 Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN 2015” Meski Indonesia tengah menghadapi ancaman besar perdagangan bebas, namun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2014 belum merespon situasi tersebut. Terlebih, 2014 adalah periode penting menyusul akan diberlakukannya ASEAN Economy Community (AEC)  di 2015. Terdapat 12 prioritas AEC, yakni produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, poduk berbasis karet, tekstil …

Read More »

Warteg Versus Perusahaan Besar

PEMERINTAH SBY menampakkan dirinya sebagai pemerintahan yang anti rakyat. Ditengah tontonan korupsi pajak triliunan rupiah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dan orang-orang kaya di Republik ini, pada saat yang sama pemerintah hendak memungut pajak dari orang-orang miskin, rumah-rumah makan skala kecil, warung tegal dan sejenisnya. Tidak tanggung-tanggung pemerintah akan memungut pajak 10 persen dari rumah makan kecil tempat rakyat bertahan hidup dalam …

Read More »

Menteri Gita Wiryawan Perparah Impor Pangan

Jakarta, 4 Juli 2013. Puluhan massa yang tergabung dalam GERAK LAWAN melakukan aksi protes di depan Kementerian Perdagangan RI (4/7). Aksi dimaksudkan untuk menolak keputusan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan melalui Permendag No. 16 Tahun 2013 yang memudahkan aliran impor barang masuk melalui pengaturan perijinan impor satu pintu. Keputusan ini juga dinilai sebagai promosi Indonesia untuk  menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri ke-9 …

Read More »

Pelemahan Rupiah Perparah Persoalan Pangan

Jakarta, 23 Agustus 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak berspekulasi dalam menyikapi pelemahan nilai rupiah dengan kaitan masih tingginya ketergantungan Indonesia  pada produk pangan impor. “Pelemahan rupiah akan memperparah persoalan pangan bagi rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan ketergantungan pangan Indonesia terhadap produk impor masih tinggi yang didorong oleh liberalisasi perdagangan WTO di sektor pertanian. Terhitung hingga per april 2013 impor pangan telah mencapai 2,23 …

Read More »

BUMN Jaminan Sosial

Benteng Terakhir Perlawanan Terhadap Privatisasi Polemik terkait UU BPJS semakin memanas. Hal ini terlihat dalam rapat Panja BPJS antara Pemerintah dan DPR senin (18/2011).  Pihak DPR ngotot ingin segera melakukan peleburan terhadap empat BUMN yakni Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes, yang selama ini mengelola asuransi sosial di Indonesia. Sementara pihak pemerintah meminta agar proses penggabungan itu dilakukan secara perlahan mengingat banyaknya …

Read More »

Defisit Perdagangan Bisa Bikin Bangkrut Industri

Defisit Perdagangan Bisa Bikin Bangkrut Industri Defisit perdagangan Indonesia yang makin besar, dinilai bisa membuat bangkrut industri nasional. Efek domino lain dari makin besarnya defisit perdagangan adalah pemutusan hubungan kerja, pengangguran hingga pemiskinan petani. Demikian diungkapkan Salamuddin Daeng dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia di Jakarta, Minggu (9/12/2012). Salamuddin mengatakan, pada bulan Oktober 2012, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,55 …

Read More »