Sabtu , 21 September 2019
iden

Pangan

Kalah dengan Brasil di WTO, Indonesia Korbankan Label Halal

JAKARTA, KOMPAS — Kekalahan Indonesia dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO membuat pemerintah menerbitkan aturan baru. Aturan baru tersebut menghapuskan kewajiban pencantuman label halal. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Perdagangan menyatakan, aturan ini diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap WTO …

Read More »

Artikel Monitoring IGJ : Perlindungan Paten Benih Dalam FTA Mengkebiri Hak Petani

Jakarta, 14 Agustus 2019. Pemerintah Indonesia semakin gencar merundingkan perjanjian perdagangan internasional yang mengatur paten benih untuk korporasi. Padahal, kriminalisasi petani pemulia jagung di JawaTimurpada 2005 masih menjadi trauma. Bahkan, praktek kriminalisasi serupa kembali terjadi terhadap petani di Kabupaten Aceh Utara tahun ini. Kasus kriminalisasi tersebut diakibatkan oleh aturan perlindungan paten benih yang diadopsi dari perjanjian WTO.  Aturan tersebut membatasi …

Read More »

Rilis Media Koalisi Kedaulatan Benih Petani

  “Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”  Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih di Kediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah Reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, adalah contoh nyata lemahnya kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. …

Read More »

IGJ Menyoal Isu Pangan Dalam Debat PilPres 2019

  Disusun oleh: Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif IGJ Jakarta, 13 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa persoalan pangan di Indonesia paling tidak perlu dilihat dari 2 aspek, yaitu pertama, dampak kedaulatan pangan akibat kebijakan ekonomi terbuka; dan Kedua, pembangunan sektor pangan, khususnya pertanian, belum memiliki  strategi  yang  baik  khususnya  terkait  dengan  pelibatan  pelaku  utama  produksi  pangan (petani, nelayan, …

Read More »

Pemerintah Diminta Pastikan Data Jagung Sebelum Impor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti meminta pemerintah memastikan data pangan benar-benar akurat terlebih dahulu sebelum mengimpor komoditas pangan seperti jagung. “Bagi kami, soal kebijakan impor di sektor pertanian ini akan terus menjadi polemik jika persoalan mendasar mengenai data produksi dan konsumsi belum dapat diselesaikan. Padahal, itu yang menjadi dasar penetapan dari kebutuhan impor,” …

Read More »

Surat Terbuka Masyarakat Sipil : Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia

  Surat Terbuka Masyarakat Sipil Terhadap Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia   Jakarta, 11 Desember 2018 Kepada Yang terhormat Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Bapak Prof. Dr. Pratikno M.Soc.Sc. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Bapak Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP Menteri Pertanian …

Read More »

Peringatan Hari Tani Nasional 2018 Ancaman Kedaulatan Petani di Era Pasar Bebas

Jakarta, 24 September 2018-Pasar bebas yang kini sudah berjalan, menjadi ancaman serius bagi pertanian Indonesia, karena tidak dibarengi dengan peningkatan daya saing. Sisi lain juga disebabkan, perjanjian perdagangan bebas dan investasi yang semakin meliberalisasi sector pertanian. Sehingga, sulit bagi petani untuk berdaulat atas benih, lahan dan produk-produk hasil pertanian. Selain itu, semenjak bergabung nya Indonesia menjadi anggota WTO (World Trade …

Read More »

Rilis Media IGJ : Kedaulatan Pangan Indonesia Terancam Demi Lolos Dari Retaliasi AS

Jakarta, 9 Agustus 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikulturan dan produk daging di WTO akan dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. …

Read More »

Menyoal Kebijakan Pangan di Indonesia

Problematik impor pangan di Indonesia sangat kompleks, tidak hanya disebabkan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia baik Bilateral, Regional maupun Multilateral. Melainkan, tata kelola niaga impor dalam negeri juga menemukan masalah yang serius. Terlebih, ketika pada Maret 2018 lalu adanya laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang dituangkan dalam IHPS II 2017 telah menemukan 10 kesalahan dalam tata niaga impor pangan di …

Read More »

IGJ: UU Pangan Menyulitkan Pemenuhan Hak atas Pangan

Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama dengan 11 LSM lainnya menyesalkan putusan yang dijatuhkan oleh MK terhadap UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). MK menolak secara keseluruhan permohonan pengajuan beberapa pasal dalam UU Pangan pada 3 Desember 2014 dengan beberapa pertimbangan seperti dalam Pasal 3 UU Pangan yang menurut MK secara tegas telah mengakui, melindungi, menjamin, mengatur, dan …

Read More »