Minggu , 17 November 2019
iden

Pangan

Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan

Siaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa industrialisasi pangan yang didorong oleh pemerintah telah mengancam kedaulatan pangan rakyat. Industrialisasi pangan semakin meminggirkan petani kecil dan nelayan tradisional dari ruang kehidupannya. Negara tidak benar-benar sadar bahwa petani kecil dan nelayan tradisional adalah produsen pangan yang mencukupi pangan. Sehingga …

Read More »

UU Pertanian Lindungi Korporasi

Undang-Undang (UU) tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan masih polemik, karena dinilai cenderung mendukung perlindungan korporasi ketimbang pengembangan petani. JAKARTA – Polemik soal Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) terus berlanjut. Setelah jaringan petani menolak aturan baru tersebut pemerintah mela­lui Kementerian Pertanian (Ke­mentan) bersama Asosiasi Per­benihan Indonesia (Asbenindo) menegaskan regulasi baru itu untuk melindungi petani kecil. “Pengesahan undang-un­dang ini …

Read More »

Rilis Indonesia for Global Justice Atas Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan,  Mengancam Kedaulatan Petani Jakarta, 26 September 2019- Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan Undang-undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) mengancam kedaulatan petani. Hal ini dikarenakan UU ini dapat mengancam kebebasan petani dalam mengembangkan benih lokal dan menjadikan petani sebagai objek kriminalisasi. Bahkan, pengesahan RUU ini telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012. …

Read More »

Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Yang Menjerat Petani

RILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI   Jakarta, 23 September 2019. Jakarta, 23 September 2019. Petani akan menerima kado pahit jika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan …

Read More »

Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Pada penutupan periode pertama Kepemimpinan Joko Widodo kita disuguhi pengesahan sejumlah RUU maupun Revisi UU yang anti rakyat. Seperti pengesahan Revisi UU KPK yang mempreteli agenda pemberantasan korupsi, dan akan semakin menyuburkan korupsi agraria/Sumber Daya Alam. Lalu, Pengesahan UU Sumberdaya Air (SDA). Sebuah UU yang melegitimasi monopoli perusahaan air oleh swasta, yang melenceng dari …

Read More »

Kalah dengan Brasil di WTO, Indonesia Korbankan Label Halal

JAKARTA, KOMPAS — Kekalahan Indonesia dalam sejumlah sengketa perdagangan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO membuat pemerintah menerbitkan aturan baru. Aturan baru tersebut menghapuskan kewajiban pencantuman label halal. Regulasi yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Kementerian Perdagangan menyatakan, aturan ini diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap WTO …

Read More »

Artikel Monitoring IGJ : Perlindungan Paten Benih Dalam FTA Mengkebiri Hak Petani

Jakarta, 14 Agustus 2019. Pemerintah Indonesia semakin gencar merundingkan perjanjian perdagangan internasional yang mengatur paten benih untuk korporasi. Padahal, kriminalisasi petani pemulia jagung di JawaTimurpada 2005 masih menjadi trauma. Bahkan, praktek kriminalisasi serupa kembali terjadi terhadap petani di Kabupaten Aceh Utara tahun ini. Kasus kriminalisasi tersebut diakibatkan oleh aturan perlindungan paten benih yang diadopsi dari perjanjian WTO.  Aturan tersebut membatasi …

Read More »

Rilis Media Koalisi Kedaulatan Benih Petani

  “Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”  Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih di Kediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah Reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, adalah contoh nyata lemahnya kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. …

Read More »

IGJ Menyoal Isu Pangan Dalam Debat PilPres 2019

  Disusun oleh: Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif IGJ Jakarta, 13 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa persoalan pangan di Indonesia paling tidak perlu dilihat dari 2 aspek, yaitu pertama, dampak kedaulatan pangan akibat kebijakan ekonomi terbuka; dan Kedua, pembangunan sektor pangan, khususnya pertanian, belum memiliki  strategi  yang  baik  khususnya  terkait  dengan  pelibatan  pelaku  utama  produksi  pangan (petani, nelayan, …

Read More »

Pemerintah Diminta Pastikan Data Jagung Sebelum Impor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti meminta pemerintah memastikan data pangan benar-benar akurat terlebih dahulu sebelum mengimpor komoditas pangan seperti jagung. “Bagi kami, soal kebijakan impor di sektor pertanian ini akan terus menjadi polemik jika persoalan mendasar mengenai data produksi dan konsumsi belum dapat diselesaikan. Padahal, itu yang menjadi dasar penetapan dari kebutuhan impor,” …

Read More »