Senin , 23 Oktober 2017
iden

news

Penenggelaman Kapal Asing

M RIZA DAMANIK ENAM tahun lalu kapal Eka Sakti milik Sahring—nelayan asal Nusa Tenggara Timur—dibakar dan ditenggelamkan oleh Angkatan Laut Australia atas tuduhan melanggar Undang-Undang Pengelolaan Perikanan Australia 1991. Belakangan Pengadilan Federal Australia, 1 April 2014, mengeluarkan keputusan membebaskan Sahring dari sanksi dan mendapat ganti rugi 44.000 dollar Australia. Sayangnya, tidak ada reaksi apa pun dari Pemerintah Indonesia terhadap kasus …

Read More »

Penenggelaman Kapal Tak Timbulkan Efek Jera

JAKARTA – Upaya menenggelamkan kapal pencuri ikan yang dilakukan pemerintah dinilai kurang menimbulkan efek jera bagi aktivitas pencurian ikan. “Penenggelaman kapal tak akan membuat efek jera jika nuansanya masih tebang pilih,” kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Riza Damanik, dalam diskusi bertema “Cerdas Lawan Pencuri Ikan”, di Jakarta, Kamis (11/12). Menurutnya, penenggelaman kapal harus diikuti dengan pemiskinan bagi para pemilik …

Read More »

IGJ: UU Pangan Menyulitkan Pemenuhan Hak atas Pangan

Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama dengan 11 LSM lainnya menyesalkan putusan yang dijatuhkan oleh MK terhadap UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). MK menolak secara keseluruhan permohonan pengajuan beberapa pasal dalam UU Pangan pada 3 Desember 2014 dengan beberapa pertimbangan seperti dalam Pasal 3 UU Pangan yang menurut MK secara tegas telah mengakui, melindungi, menjamin, mengatur, dan …

Read More »

KEJAHATAN KORPORASI HENTIKAN….!!!!

Sudah sering kita mendengar kasus-kasus perampasan hak-hak masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau disebut Trans National Corporation (TNC). Sebut saja Nestle, Danone, Unilever, Newmont, Monsanto, BASF, Coca-Cola, Charoen Pokpand, GAP, bahkan Indofood, Sinar Mas, Bakrie Group, dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu perusahaan transnasional yang memiliki unit usaha diseluruh dunia. Dalam menjalankan bisnisnya tak ayal mereka sering melakukan tindakan-tindakan …

Read More »

MK tolak gugatan UU Pangan

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang diajukan oleh sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Anggota Majelis Hakim Aswanto, mahkamah menilai tidak dimuatnya definisi mengenai “kebutuhan …

Read More »

MK: UU Pangan Konstitusional

Dianggap kontistusional, Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimohonkan sejumlah LSM. Mahkamah menganggap seluruh dalil yang dikemukakan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. “Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK, Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan bernomor 98/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Rabu (3/12). Permohonan ini …

Read More »

Netherlands – Indonesia Bilateral Investment Treaty rolls back implementation of new Indonesian mining law

Download :

Read More »

Media Release Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Global (Icfp) Merespond Pertemuan G20

“Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan”                         Setelah menghadiri dua pertemuan internasional yaitu APEC dan ASEAN, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan puncak G20 yang berlangsung mulai hari ini (15/11) hingga besok (16/11) di Brisbane, Australia. Agenda pertemuan G20 seperti yang sudah dihasilkan di pertemuan-pertemuan pendahuluan tingkat …

Read More »

Netherlands – Indonesia BIT rolls back implementation of new Indonesian mining law: The case of Newmont Mining vs Indonesia

TNI | 12 November 2014 Netherlands – Indonesia BIT rolls back implementation of new Indonesian mining law The case of Newmont Mining vs Indonesia Hilde van der Pas Riza Damanik The case of Newmont Mining vs Indonesia is a powerful example of how investment agreements, particularly Bilateral Investment Treaties (BITs), are used by companies to get exemptions from government regulations …

Read More »

Kasus Newmont Mining VS Pemerintah Indonesia, November 2014

Pada July 2014, Perusahaan tambang tembaga Newmont menuntut pemerintah Indonesia di pengadilan International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Tutntutan ini berdasarkan Perjanjian Investasi Bilateral antar pemerintah Indonesia-Belanda yang diumumkan pembatalannya beberapa bulan sebelumnya. Newmont meminta kompensasi karena UU baru yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai pelarangan ekspor bahan mineral yang tidak diproses telah merugikan operasinya di Tambang …

Read More »