Senin , 23 Oktober 2017
iden

news

Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO

Rilis IGJ: “Nasib Pangan Indonesia di Meja Perundingan WTO” Jakarta, 15 Oktober 2015, Indonesia for Global Justice  (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia agar serius memperjuangkan kepentingan Sektor Pertanian Indonesia dalam Perundingan KTM ke-10 World Trade Organization (WTO) yang akan dilaksanakan pada 15-18 Desember 2015 di Nairobi, Kenya. Hal ini karena Kelompok Negara Maju di WTO akan kembali menghambat pencapaian kesepakatan Proposal Cadangan …

Read More »

Update on the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement – NGO briefing

Update on the Regional Comprehensive Economic Partnership agreement – NGO briefing Dr Belinda Townsend, Dr Patricia Ranald and Dr Deborah Gleeson The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement is currently under negotiation between ASEAN member states plus the six countries that have existing trade agreements with ASEAN; Australia, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Myanmar, New Zealand, the …

Read More »

Opposition mounts against regional trade pact threatening human rights

Opposition mounts against regional trade pact threatening human rights Less well known than the notorious Trans-Pacific Partnership (TPP), the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is engendering growing opposition because of its similar oppressive provisions. by Chee Yoke Heong A little-known regional trade pact currently under negotiation has begun to garner attention, especially among civil society campaigners, after leaked documents showed …

Read More »

Panel established in dispute between Indonesia and EU over biodiesel

The Dispute Settlement Body (DSB), on 31 August, established a panel to examine the complaint brought by Indonesia against the European Union over anti-dumping measures on biodiesel from Indonesia. Another three requests for a panel were initially rejected by the respondents Panel established DS480: European Union — Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia Indonesia reiterated its concerns expressed at the …

Read More »

Menjelang KTM 10 WTO: “Program Kerja Pasca Bali Masih Sulit Disepakati”

Menjelang KTM 10 WTO: “Program Kerja Pasca Bali Masih Sulit Disepakati” Pasca Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO) ke-9 di Bali, terdapat dua tugas pokok yang harus dirundingkan oleh para Negara anggota, yaitu implementasi dari Paket Bali dan pembentukan Program Kerja untuk menyelesaikan Putaran Doha. Dua tugas ini merupakan program kerja Pasca Bali yang akan kembali …

Read More »

Hapus Kewajiban Berbahasa Indonesia, Pemerintah Teledor

JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-JK bertindak teledor. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 16/2015 yang merupakan revisi Permenaker 12/2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak memasukkan syarat wajib berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing. Sejumlah elemen masyarakat menyesalkan keputusan pemerintah itu. Pasalnya dengan kewajiban TKA menguasai bahasa Indonesia akan melindungi tenaga kerja …

Read More »

Government mulling strong model BIT to revise investment pacts

Government mulling strong model BIT to revise investment pacts NEW DELHI: The government will soon come with a comprehensive model Bilateral Investment Treaty (BIT), which will form basis for fixing shortcomings in existing pacts and negotiations with different countries. Government had decided to come out with a new framework after several multinational firms invoked bilateral investment protection agreements. The model …

Read More »

JK Kasih MK Kerja Tambahan, Suruh Adili Kasus HAM

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terakhir gugatan pilpres 2014 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon pasangan Prabowo-Hatta, termohon KPU, dan terkait pasangan Jokowi-JK, di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014). JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan menangani perkara pengaduan konstitusional yang mencakup perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikan …

Read More »

Persoalan Daging Harus Mendorong Akselerasi Perpres 71/2015

Jakarta, 11 Agustus 2015. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai persoalan lonjakan harga daging harus mampu mendorong akselerasi Perpres No.71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam menjawab masalah lonjakan harga pangan. Hal ini karena solusi stabilisasi harga harus sudah mulai menyentuh pada persoalan mendasarnya ketimbang solusi jangka pendek seperti operasi pasar dan membuka …

Read More »

Indonesia Bilateral Investment Treaties (BITs)

Seri Buku Panduan Memahami BITs: Perjanjian Perlindungan Investasi Internasional dan Gugatan Investor Melawan Indonesia Indonesia for Global Justice, 2014 Download : Versi Bahasa Indonesia >> MODUL BITs_Indonesia English Version   >>Modul Indonesia BITs Eng

Read More »