Jumat , 26 Mei 2017
iden

news

Izin Berlayar Ponton Batubara Grup Bayan yang singkirkan Pesut dan ancam Ekonomi Perikanan Warga serta Lahan Gambut

Izin Berlayar Ponton Batubara Grup Bayan yang singkirkan Pesut dan ancam Ekonomi Perikanan Warga serta Lahan Gambut akhirnya di stop (Samarinda, 23 Juli 2015) Melalui surat Nomor 660.2/3925/B.I2/BLH/2015 perihal Pertimbangan untuk tidak menerbitkan izin berlayar Ponton batubara yang melintasi Sungai Kedang Kepala akhirnya Ponton tak diperbolehkan lagi untuk melintas di sungai Kedang Kepala, Muara Siran, Kutai Kartanegara. Surat penghentian tersebut …

Read More »

Ilusi Globalisasi Perikanan

Genap sudah separuh tahun Kabinet Kerja Jokowi-JK mendeklarasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hantaman globalisasi seakan tak terhindarkan dan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kesiapan dari segala hal. Tengok misalkan, Perjanjian Indonesia dengan Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA)  yang telah diratifikasi ke dalam Perpres No.36 Tahun 2008. Dampaknya, sektor perikanan Indonesia menjadi komoditas yang strategis untuk “dipermainkan”. Lawan yang …

Read More »

IGJ: Setengah Tahun Kabinet Kerja, Perlu Akseleratif

Jakarta (30/06)– Indonesia for Global Justice memberikan catatan evaluasi enam bulan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di bidang sosial ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi yang meningkat, dan jumlah pengangguran yang bertambah perlu mendapat perhatian dari Kabinet Kerja. Demikian terungkap saat peluncuran hasil studi IGJ berjudul: “Setengah Tahun Kinerja Sosial Ekonomi Kabinet Kerja” di Jakarta, (30/6). “Mengkambinghitamkan kondisi ekonomi global, adalah bentuk ingkar …

Read More »

IGJ Monitoring Analysis Menuju KTM ke-10 WTO

“Agenda WTO Pasca Bali & Kepentingan Indonesia” Disusun oleh Rachmi Hertanti Latarbelakang Paska KTM 9 di Bali tahun 2013, Kesepakatan Paket Bali dianggap sebagai tahap awal penyelesaian Putaran Doha terhadap kesepakatan Doha Development Agenda (DDA). Ada 3 isu yang disepakati yaitu: Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan Paket untuk negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Kesepakatan Paket Bali bukanlah sebuah …

Read More »

Indonesia Focal Point on TNCs Crimes Advocacy : Menggugat Negara & Korporasi Atas Perampasan Hak Rakyat

Korporasi dan Pelanggaran HAM Agenda pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam akan terus mendorong terjadinya perampasan hak-hak rakyat. RPJMN 2015-2019 dibawah Rezim Jokowi-JK akan kembali mengulang kegagalan rezim pemerintah sebelumnya yang telah berdampak buruk terhadap hilangnya perlindungan hak-hak rakyat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia telah diarahkan pada pengutamaan industri pengolahan berbasis sumber daya alam seperti …

Read More »

UN experts voice concern over adverse impact of free trade and investment agreements on human rights

GENEVA 2 June 2015 – A number of free trade and investment agreements, such as the Trans-Pacific Partnership (TPP) and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), are currently being negotiated. A group of UN experts* have issued the following statement to express concern about the secret nature of drawing up and negotiating many of these agreements and the potential …

Read More »

Kaji Ulang Perjanjian Investasi Bilateral

PENELITI dari Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti, meminta pemerintah mengkaji ulang perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaty/BIT). Saat ini, Indonesia telah terikat dalam 64 BIT yang justru menguntungkan investor asing, tetapi di sisi lain dapat melemahkan kepentingan nasional. “Kerugian negara dengan adanya penerapan BIT muncul akibat adanya korporasi transnasional yang bergerak di bawah legalisasi negara. Padahal, BIT itu kan …

Read More »

Pemerintah Diminta Revisi 46 Perjanjian Bilateral

Pasalnya, perjanjian seperti ini hanya merugikan negara dan menguntungkan korporasi ketika timbul gugatan atau sengketa hukum. JAKARTA – Pemerintah Indonesia diminta segera merevisi atau menghentikan 46 bilateral investment traeties (BITs) atau perjanjian investasi bilateral. Pasalnya, perjanjian seperti ini hanya merugikan negara dan menguntungkan korporasi ketika timbul gugatan atau sengketa hukum. “Indonesia telah menandatangani 64 BITs. Ada 18 perjanjian yang sudah …

Read More »

Penghentian BITs demi Kepentingan Nasional

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lembaga swadaya masyarakat yang mengamati masalah liberalisasi perdagangan global mengapresiasi penghentian perjanjian perlindungan investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs). Penghentian BITs adalah untuk mereview kembali BITs yang sudah ada selama ini dan untuk kembali menyusun ulang model perjanjian investasi internasional (BIT) yang baru dengan lebih menekankan pada kepentingan nasional. “Tapi keadilan tidak akan mungkin datang dengan sendirinya tanpa ada intervensi …

Read More »

Govt revises investment treaties

Several existing investment agreements with a number of countries will soon be revised, bringing more certainty not only to foreign companies doing business in Indonesia but also to the government, a senior minister has said. Coordinating Economic Minister Sofyan Djalil said in Jakarta on Monday that bilateral investment treaties (BITs) with a number of foreign countries were outdated and no …

Read More »