Senin , 23 Oktober 2017
iden

news

Mengurai Pangkal Kisruh Daging Sapi

YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN – Rachmi Hertanti, Manajer Riset dan Pusat Pengetahuan Indonesia for Global Justice (IGJ), menilai persoalan lonjakan harga daging harus mampu mendorong akselerasi Perpres Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres ini merupakan amanat Undang-undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 …

Read More »

Atasi Harga Daging, Pemerintah Harus Berpegang Perpres Ini

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai persoalan lonjakan harga daging sapi harus mampu mendorong akselerasi Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam menjawab masalah lonjakan harga pangan. Hal ini karena solusi stabilisasi harga harus sudah mulai menyentuh pada persoalan mendasarnya ketimbang solusi jangka pendek seperti operasi pasar dan membuka …

Read More »

Ekonomi Indonesia tumbuh 4,67% kuartal II

JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 mencapai 4,67% secara tahunan. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi triwulan I tercatat 4,7%. Kepala BPS Suryamin mengatakan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2015 tumbuh 4,67% secara tahunan bila dibanding triwulan II-2014 dan tumbuh 3,78% bila dbanding terhadap triwulan I-2015. “Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester pertama 2015 bila dibanding dengan semester pertama 2014 …

Read More »

Izin Berlayar Ponton Batubara Grup Bayan yang singkirkan Pesut dan ancam Ekonomi Perikanan Warga serta Lahan Gambut

Izin Berlayar Ponton Batubara Grup Bayan yang singkirkan Pesut dan ancam Ekonomi Perikanan Warga serta Lahan Gambut akhirnya di stop (Samarinda, 23 Juli 2015) Melalui surat Nomor 660.2/3925/B.I2/BLH/2015 perihal Pertimbangan untuk tidak menerbitkan izin berlayar Ponton batubara yang melintasi Sungai Kedang Kepala akhirnya Ponton tak diperbolehkan lagi untuk melintas di sungai Kedang Kepala, Muara Siran, Kutai Kartanegara. Surat penghentian tersebut …

Read More »

Ilusi Globalisasi Perikanan

Genap sudah separuh tahun Kabinet Kerja Jokowi-JK mendeklarasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hantaman globalisasi seakan tak terhindarkan dan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan kesiapan dari segala hal. Tengok misalkan, Perjanjian Indonesia dengan Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA)  yang telah diratifikasi ke dalam Perpres No.36 Tahun 2008. Dampaknya, sektor perikanan Indonesia menjadi komoditas yang strategis untuk “dipermainkan”. Lawan yang …

Read More »

IGJ: Setengah Tahun Kabinet Kerja, Perlu Akseleratif

Jakarta (30/06)– Indonesia for Global Justice memberikan catatan evaluasi enam bulan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di bidang sosial ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi yang meningkat, dan jumlah pengangguran yang bertambah perlu mendapat perhatian dari Kabinet Kerja. Demikian terungkap saat peluncuran hasil studi IGJ berjudul: “Setengah Tahun Kinerja Sosial Ekonomi Kabinet Kerja” di Jakarta, (30/6). “Mengkambinghitamkan kondisi ekonomi global, adalah bentuk ingkar …

Read More »

IGJ Monitoring Analysis Menuju KTM ke-10 WTO

“Agenda WTO Pasca Bali & Kepentingan Indonesia” Disusun oleh Rachmi Hertanti Latarbelakang Paska KTM 9 di Bali tahun 2013, Kesepakatan Paket Bali dianggap sebagai tahap awal penyelesaian Putaran Doha terhadap kesepakatan Doha Development Agenda (DDA). Ada 3 isu yang disepakati yaitu: Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan Paket untuk negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs). Kesepakatan Paket Bali bukanlah sebuah …

Read More »

Indonesia Focal Point on TNCs Crimes Advocacy : Menggugat Negara & Korporasi Atas Perampasan Hak Rakyat

Korporasi dan Pelanggaran HAM Agenda pembangunan ekonomi nasional Indonesia yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam akan terus mendorong terjadinya perampasan hak-hak rakyat. RPJMN 2015-2019 dibawah Rezim Jokowi-JK akan kembali mengulang kegagalan rezim pemerintah sebelumnya yang telah berdampak buruk terhadap hilangnya perlindungan hak-hak rakyat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia telah diarahkan pada pengutamaan industri pengolahan berbasis sumber daya alam seperti …

Read More »

UN experts voice concern over adverse impact of free trade and investment agreements on human rights

GENEVA 2 June 2015 – A number of free trade and investment agreements, such as the Trans-Pacific Partnership (TPP) and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), are currently being negotiated. A group of UN experts* have issued the following statement to express concern about the secret nature of drawing up and negotiating many of these agreements and the potential …

Read More »

Kaji Ulang Perjanjian Investasi Bilateral

PENELITI dari Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti, meminta pemerintah mengkaji ulang perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaty/BIT). Saat ini, Indonesia telah terikat dalam 64 BIT yang justru menguntungkan investor asing, tetapi di sisi lain dapat melemahkan kepentingan nasional. “Kerugian negara dengan adanya penerapan BIT muncul akibat adanya korporasi transnasional yang bergerak di bawah legalisasi negara. Padahal, BIT itu kan …

Read More »