Jumat , 18 Agustus 2017
iden

Publikasi

Rilis IGJ Tentang Rancangan Perpres terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

IGJ: Perpres TKDN Harus Menjadi Kekuatan Posisi Runding Indonesia Dengan Uni Eropa Jakarta, 3 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Direktur …

Read More »

ISU DIGITAL DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA DALAM PERUNDINGAN FTA

Digital Rights??? Penggunaan massif internet oleh publik secara tidak sadar telah menyerahkan data-data pribadi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan publik. Tentunya hal ini menjadi sangat rentan jika data ini digunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dalam perjanjian perdagangan bebas tentang E-commerce yang telah digagas baik dalam Perjanjian TPP, maupun di dalam beberapa FTA yang …

Read More »

THE DIGITAL ISSUES IN INDONESIA AND ITS CHALLENGES IN FTA NEGOTIATIONS

FTA & DIGITAL TRADE The mobile data revolution that supported by the development of information and communication technology (ICT) have promoted the significant changes in the world’s economic model knows as The Digital Economy. In the International trade, the growing of the information technology has positive impact on the accretion of international services trade. World Trade Organization (WTO) statistics data …

Read More »

MENGUJI KEDAULATAN NEGARA TERHADAP KESUCIAN KONTRAK KARYA FREEPORT

PENDAHULUAN Globalisasi ekonomi meniscayakan cepatnya pergerakan uang, barang dan jasa dalam melintasi batas-batas antar negara. Di saat bersamaan, anggapan bahwa sebuah negara tidak mungkin maju (sejahtera) jika lepas dari arus ekonomi global, makin menguat. Investasi asing dianggap keharusan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meski nyatanya investasi asing tidak hanya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, bersamaan dengannya muncul …

Read More »

Diskusi Publik Igj : ” Menguji Kedaulatan Negara Terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport

Kamis 13 Juli 2017 Materi Diskusi Publik, Download dibawah ini: Freeport Indonesia – agung – pwyp GUNAWAN-Hak Menguasai Negara dan Kontrak Karya Freeport IRFAN HUTAGALUNG-State Host and Investor Dispute TIAN-Kepentingan Nasional vs Kepentingan Investor

Read More »

MONITORING TERHADAP SENGKETA PEMERINTAH INDONESIA DAN FREEPORT 2017

Indonesia Vs Freeport : “Negosiasi Dalam Bayangan Pengadilan Arbitrase” Mengapa IGJ Melakukan Monitoring? Sengketa Dalam Ringkasan Freeport McMoran Inc menegaskan penolakannya terhadap perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia sejak 10 Februari 2017. Freeport menilai, perubahan tersebut bertentangangan dengan kesepakatan yang tertuang dalam KK sehingga merupakan wanprestasi Pemerintah Indonesia terhadap KK. …

Read More »

Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Civil Society Forum on Foreign Policy – ICFP)   Perlu Kerja Ekstra-Keras! Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman   Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil Indonesia telah hadir di dalam pertemuan puncak Civil20 di Hamburg, Jerman, tanggal 18-19 Juni 2017.  Pertemuan tersebut adalah forum yang dibuat secara khusus untuk merumuskan masukan organisasi …

Read More »

Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport “Perjanjian Stabilitas Investasi Agar Freeport Bisa Gugat Indonesia” Jakarta, 11 Juni 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. …

Read More »

IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*

Rilis Media Indonesia for Global Justice (IGJ) *IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*   *Jakarta, 20 Februari 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak menghiraukan ancaman gugatan Freeport dan terus konsisten dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi …

Read More »

Access Delayed = Access Denied

About a third of the global population today or around 2 billion people have no access to medicines, according to the World Health Organization (WHO). This figure includes a large number in Southeast Asia.[1] Governments play a crucial role in ensuring that affordable medicines are made available especially for the poorest sectors. Unfortunately, public health systems across the region are …

Read More »