Minggu , 26 Januari 2020
iden

Publikasi

Pemerintah dan DPR didesak demokratis & transparan dalam pembahasan omnibus law

Jakarta, 19 Desember 2019- Indonesia for Global Justice menilai pembahasan omnibus law sangat tidak demokratis, sebab tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dan kalangan akar rumput. Pemerintah hanya melibatkan kelompok pengusaha, yang tentu dapat dipastikan RUU tersebut berpihak pada kepentingan mereka. Kepentingan rakyat kecil akan semakin termarjinalkan. Rahmat Maulana Sidik, Koordinator Riset dan Advokasi IGJ menegaskan bahwa “Pemerintah dan DPR sepertinya sudah …

Read More »

Menakar Isi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja & UMKM

  Tim Penyusun: Rahmat Maulana Sidik Teguh Maulana Rachmi Hertanti Jakarta, 20 November 2019. Ramai dibicarakan publik, seolah-olah titah Pak Jokowi soal Omnibus Law terkait Undang-undang Cipta Karya Lapangan Kerja dan UMKM dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu menjadi seperti sebuah sihir. Belum selesai publik memprotes RUU kontroversial menjelang pelantikannya, tiba-tiba kembali hadir rencana penyusunan sebuah undang-undang baru …

Read More »

Kalah Dari Gugatan Amerika dan Brazil di WTO, Pemerintah Akan Revisi Undang-undang Terkait Pangan

  **Artikel ini merupakan ringkasan dari Seri Diskusi Keadilan Ekonomi yang diadakan IGJ pada 28 Mei 2019, dengan mengundang Narasumber Dr.Ahmad Redi, salah satu tim ahli yang membahas rencana revisi undang-undang di sektor pangan. Pada November 2017 Pemerintah Indonesia harus menelan pil pahit ketika menerima putusan Panel Dispute Settelment Body (DSB) World Trade Organization (WTO) yang menyatakan bahwa Indonesia telah …

Read More »

Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat

  Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 25 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kemenangan kecil perjuangan kelompok masyarakat sipil yang terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak memasukan mekanisme ISDS ke dalam perjanjian perdagangan dan investasi internasional yang …

Read More »

Surat Terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 – 2024

  Dengan hormat, Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (selanjutnya disebut Koalisi) mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Joko Wododo dan Bapak Ma’ruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode  2019 – 2024. Pada kesempatan ini, kami mengutip pembukaan UUD 1945 untuk mengingatkan tujuan kemerdekaan Indonesia,” untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa …

Read More »

Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan

Siaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa industrialisasi pangan yang didorong oleh pemerintah telah mengancam kedaulatan pangan rakyat. Industrialisasi pangan semakin meminggirkan petani kecil dan nelayan tradisional dari ruang kehidupannya. Negara tidak benar-benar sadar bahwa petani kecil dan nelayan tradisional adalah produsen pangan yang mencukupi pangan. Sehingga …

Read More »

Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara

  Kompilasi Kisah Kasus ISDS di Indonesia Untuk memfasilitasi investasi asing, kebijakan pro-investor sering diberlakukan oleh Pemerintah. Mulai dari menerapkan kebijakan upah rendah, melegalkan perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, hingga melegalkan izin investasi tanpa analisis dampak lingkungan. Namun, ketika ada kebijakan yang dianggap menghambat investasi, investor dapat dengan mudah mempertahankan hak-hak mereka yang dilanggar oleh Pemerintah melalui mekanisme sengketa …

Read More »

Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Mahkamah Konstitusi telah memutus sebagian dari permohonan para pemohon atas Pasal 10 Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada intinya, putusan MK tersebut memiliki implikasi hukum sebagai berikut: Pertama, Tidak semua perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR, melainkan hanya perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945; Kedua, Perihal …

Read More »

Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat

Rilis IGJ Soal Pelantikan Anggota DPR 2019-2024 Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat Jakarta, 1 Oktober 2019- Indonesia for Global Justice (IGJ) akan mengawasi kinerja DPR RI yang baru terkait dengan isu perjanjian perdagangan internasional. Jangan sampai mengulang kegagalan peran DPR RI di periode sebelumnya dalam mengawal agenda perlindungan hak rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas. “Kami sudah kecewa …

Read More »

Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa

Rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa   Download >>>Rilis tim advokasi untuk demokrasi(1)

Read More »