Minggu , 17 November 2019
iden

Publikasi

Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat

  Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 25 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kemenangan kecil perjuangan kelompok masyarakat sipil yang terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak memasukan mekanisme ISDS ke dalam perjanjian perdagangan dan investasi internasional yang …

Read More »

Surat Terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 – 2024

  Dengan hormat, Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (selanjutnya disebut Koalisi) mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Joko Wododo dan Bapak Ma’ruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode  2019 – 2024. Pada kesempatan ini, kami mengutip pembukaan UUD 1945 untuk mengingatkan tujuan kemerdekaan Indonesia,” untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa …

Read More »

Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan

Siaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa industrialisasi pangan yang didorong oleh pemerintah telah mengancam kedaulatan pangan rakyat. Industrialisasi pangan semakin meminggirkan petani kecil dan nelayan tradisional dari ruang kehidupannya. Negara tidak benar-benar sadar bahwa petani kecil dan nelayan tradisional adalah produsen pangan yang mencukupi pangan. Sehingga …

Read More »

Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara

  Kompilasi Kisah Kasus ISDS di Indonesia Untuk memfasilitasi investasi asing, kebijakan pro-investor sering diberlakukan oleh Pemerintah. Mulai dari menerapkan kebijakan upah rendah, melegalkan perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, hingga melegalkan izin investasi tanpa analisis dampak lingkungan. Namun, ketika ada kebijakan yang dianggap menghambat investasi, investor dapat dengan mudah mempertahankan hak-hak mereka yang dilanggar oleh Pemerintah melalui mekanisme sengketa …

Read More »

Implikasi Hukum Atas Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018

Mahkamah Konstitusi telah memutus sebagian dari permohonan para pemohon atas Pasal 10 Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pada intinya, putusan MK tersebut memiliki implikasi hukum sebagai berikut: Pertama, Tidak semua perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR, melainkan hanya perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945; Kedua, Perihal …

Read More »

Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat

Rilis IGJ Soal Pelantikan Anggota DPR 2019-2024 Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat Jakarta, 1 Oktober 2019- Indonesia for Global Justice (IGJ) akan mengawasi kinerja DPR RI yang baru terkait dengan isu perjanjian perdagangan internasional. Jangan sampai mengulang kegagalan peran DPR RI di periode sebelumnya dalam mengawal agenda perlindungan hak rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas. “Kami sudah kecewa …

Read More »

Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa

Rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa   Download >>>Rilis tim advokasi untuk demokrasi(1)

Read More »

Laporan Dari Acara ASEAN PEOPLE’S FORUM (APF) Bangkok,Thailand,17-19 September 2019

Isu Perlindungan Masyarakat ASEAN Terhadap Dampak Investasi Jadi Fokus Utama APF Jakarta, 29 Agustus 2019, Derasnya arus investasi ke kawasan ASEAN, baik yang dihasilkan dari berbagai perjanjian perdagangan bebas maupun pembiayaan proyek infrastruktur kenyataannya lebih berdampak negatif bagi masyarakatnya. Bahwa isu-isu seperti impunitas korporasi, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan selalu menyertai ketika investasi masuk. Oleh karena itu muncul desakan agar …

Read More »

Rilis Indonesia for Global Justice Atas Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan,  Mengancam Kedaulatan Petani Jakarta, 26 September 2019- Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan Undang-undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) mengancam kedaulatan petani. Hal ini dikarenakan UU ini dapat mengancam kebebasan petani dalam mengembangkan benih lokal dan menjadikan petani sebagai objek kriminalisasi. Bahkan, pengesahan RUU ini telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012. …

Read More »

Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Yang Menjerat Petani

RILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI   Jakarta, 23 September 2019. Jakarta, 23 September 2019. Petani akan menerima kado pahit jika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan …

Read More »