Minggu , 21 Juli 2019
iden

Publikasi

Perjanjian Perdagangan Bebas Mendorong Privatisasi Benih dan Menghilangkan Hak Petani

Rilis Bersama: Perlindungan Varietas Tanaman dan Pertanian Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Mendorong Privatisasi Benih dan Menghilangkan Hak Petani Bogor, 4 Juli 2019-Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan BEM KM Institut Pertanian Bogor mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak mengikatkan komitmen dalam perjanjian perdagangan bebas yang memberikan  perlindungan  varietas  tanaman  dan  pertanian untuk sektor bisnis, …

Read More »

Negosiator Indonesia: “Deal Sulit Di Dapat, RCEP Semakin Tidak Ambisius”

Jakarta, 2 Juli 2019. Koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk keadilan ekonomi (Koalisi MKE) mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan negosiator Indonesia untuk RCEP, Dr.Ir.Donna Gultom, M.sc, yang juga merupakan Direktur Perundingan ASEAN di Kementerian Perdagangan. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi perkembangan perundingan RCEP dan agenda yang akan dibawa oleh negosiator Indonesia untuk putaran perundingan RCEP selanjutnya yang akan memasuki putaran …

Read More »

Tidak Hanya Meningkatkan Ekspor, Pemerintah Didesak Memperbaiki Kebijakan Perdagangan Struktural

Jakarta, 18 Juni 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar nilai ekspor dengan memperbanyak FTA untuk memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia. Hal ini karena, persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia dikarenakan masalah struktural dalam kinerja perdagangan yang mempengaruhi fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang. Kondisi Perang Dagang berkontribusi terhadap perburukan kinerja perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, …

Read More »

Menata Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia Dibawah Ancaman Defisit Berkepanjangan

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia di Triwulan I 2019 mengalami defisit hingga 2,5 Milyar USD, padahal di 2018 telah mengalami defisit terparah dalam sejarah hingga 8,5Milyar USD. Apakah sampai akhir tahun nanti Indonesia akan mengalami defisit perdagangan yang lebih parah dari tahun lalu? Apalagi, di tengah kondisi perdagangan global yang semakin sulit dengan adanya tren perang dagang yang dilakukan actor-aktor …

Read More »

Menang Atas IMFA, Pemerintah Jangan Lengah

Rilis IGJ Soal IMFA Menang Atas IMFA, Pemerintah Jangan Lengah Jakarta, 3 April 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik kemenangan Indonesia atas IMFA. Namun, IGJ meminta agar Pemerintah Indonesia tidak lengah atas kemenangan Indonesia atas India Metal Ferro Alloys (IMFA) di Permanent Court of Arbitration (PCA). Hal ini karena potensi IMFA menghindar dari kewajiban yang ditetapkan dalam putusan …

Read More »

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini …

Read More »

Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Kepentingan Industri Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya kepentingan industri sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership …

Read More »

Harapan Jelang Debat Cawapres, Lindungi Akses Obat Murah

Jakarta – Koalisi Obat Murah menyuarakan harapan menjelang debat cawaprespada Minggu (17/3/2019) yang salah satu topiknya adalah kesehatan. Harapan tersebut adalah akses obat murah untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. “Tersedianya obat yang tidak terlalu mahal akan menghemat anggaran penyakit katastropik, yang juga berdampak baik pada tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” kata Staff Riset dan Advokasi Isu Kesehatan dan Perburuhan Indonesia for …

Read More »

Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS

  Kertas Posisi Indonesia for Global Justice[1]  Monopoli Harga Obat Jadi Akar Masalah Defisit BPJS Jakarta, 13 Maret 2019 – Defisit BPJS Kesehatan mengancam akses masyarakat terhadap obat-obatan. Khususnya obat-obatan pasien penyakit katastrofik seperti kanker. Tingginya harga obat-obatan adalah salah satu faktor yang mendorong tingginya defisit. Diperkirakan belanja obat BPJS Kesehatan mencapai Rp 36 triliun pada 2018 atau 40% dari …

Read More »

RILIS BERSAMA KOALISI OBAT MURAH INDONESIA

RILIS BERSAMA KOALISI OBAT MURAH INDONESIA DEBAT CALON PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN PRESIDEN 2019 INDONESIA KE-III TEMA PENDIDIKAN, KESEHATAN, KETENAGAKERJAAN, SOSIAL DAN BUDAYA, 17 MARET 2019 LINDUNGI AKSES OBAT MURAH UNTUK MENJAMIN HAK ATAS KESEHATAN RAKYAT  Jakarta, 16 Maret 2019 – Koalisi  Obat Murah menuntut agar permasalahan mengenai mahalnya harga obat-obatan, khususnya obat penyakit katastrofik di Indonesia, menjadi fokus pembahasan bagi calon presiden …

Read More »