Selasa , 27 Juni 2017
iden

Publikasi

Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport “Perjanjian Stabilitas Investasi Agar Freeport Bisa Gugat Indonesia” Jakarta, 11 Juni 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. …

Read More »

IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*

Rilis Media Indonesia for Global Justice (IGJ) *IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*   *Jakarta, 20 Februari 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak menghiraukan ancaman gugatan Freeport dan terus konsisten dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi …

Read More »

Access Delayed = Access Denied

About a third of the global population today or around 2 billion people have no access to medicines, according to the World Health Organization (WHO). This figure includes a large number in Southeast Asia.[1] Governments play a crucial role in ensuring that affordable medicines are made available especially for the poorest sectors. Unfortunately, public health systems across the region are …

Read More »

Working And Living conditions

Working And Living conditions In Special Economic Zones a comparative study between India and Indonesia Multinational companies from around the world shift their production to South and South-East Asian countries because of the availability of cheap skilled labor force, the low production costs and financial incentives offered by the governments. Developing countries such as India and Indonesia have established Special …

Read More »

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Merespon perundingan IEU CEPA & Keluarnya AS dari TPP

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Merespon perundingan IEU CEPA & Keluarnya AS dari TPP   IGJ: Perundingan Indonesia-EU CEPA Harus Dimoratorium   Jakarta, 25 Januari 2017. Indonesia for Global Justice mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium terhadap Indonesia-EU CEPA (IEU CEPA) yang sedang dirundingkan saat ini. Hal ini karena Pemerintah Indonesia belum pernah melakukan analisis dampak terkait dengan Hak …

Read More »

Pernyataan Sikap KOALISI MAYARAKAT SIPIL PENGAWAL KONSTITUSI SUMBER DAYA ALAM

Pernyataan Sikap KOALISI MAYARAKAT SIPIL PENGAWAL KONSTITUSI SUMBER DAYA ALAM Menggugat Kebijakan Menteri ESDM Tentang Relaksasi Ekspor Bahan Mineral Mentah & Olahan Serta Pemberian Perpanjangan PT Freeport Indonesia dan Kontrak Karya (KK) lainnya Melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pada 11 Januari 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menerbitkan dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM, yaitu (1) …

Read More »

WEEK OF ACTIONS #NoRCEP, Indonesia

Read More »

Siaran Pers Koalisi Masyarakat untuk Keadian Ekonomi Merespon Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2016

 Persiapan Perundingan ASEAN-RCEP di Tianjin, China 17-21 Okt’16 “Pemerintah Harus Serius Melindungi Petani Dari Ancaman FTA”  Jakarta, 16 Oktober 2016 – Bertepatan dengan  Hari Pangan Sedunia, Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak  pemerintah untuksecara serius melindungi petani dari ancaman FTA, khususnya ASEAN RCEP, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani. Pada 17-21 Oktober 2016 akan berlangsung putaran perundingan ASEAN RCEP ke-15 di Tianjin, …

Read More »

Masyarakat Sipil Menolak RCEP, Kedaulatan Benih Petani Terancam

Hari Pangan Sedunia: Masyarakat Sipil Menolak RCEP, Kedaulatan Benih Petani Terancam  Jakarta 16 Oktober 2016. Bertepatan dengan peringatan Hari pangan Sedunia yang jatuh pada hari minggu (16/10/16), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi melakukan berbagai rangkaian aksi untuk mengkritisi kebijakan diplomasi ekonomi internasional Indonesia, khususnya terkait dengan Perundingan ASEAN-RCEP yang akan berlangsung di Tianjin, China pada tanggal 17-21 Oktober 2016. Aksi ini diawali dengan menggelar aksi …

Read More »

MASYARAKAT SIPIL TOLAK KEBIJAKAN RELAKSASI EKSPOR MINERAL

Siaran Pers Bersama MASYARAKAT SIPIL TOLAK KEBIJAKAN RELAKSASI EKSPOR MINERAL Jakarta – Presiden Jokowi harus menghentikan rencana Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diusulkan oleh Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan. Melalui revisi PP No 1/20142014 ini, pemerintah akan membuka kembali, tidak hanya keran ekspor mineral konsentrat, tetapi ekspor …

Read More »