Selasa , 19 Juni 2018
iden

Publikasi

Diskusi Akses Terhadap Obat Dalam AEPF

Asia-Europe People’s Forum on Trade Justice & Corporate Accountability Thematic Circle diselenggarakan pada 18-23 Februari 2018 di Jakarta dan Solo. Agenda ini bertepatan dengan negosiasi CEPA UE-Indonesia ke-4 di Indonesia pada 19-23 Februari 2018, di Solo, Jawa Tengah. AEPF Week of Actions di Jakarta yang diselenggarakan pada 18-23 Februari 2018 telah menjadi proses penting untuk mengkonsolidasikan kembali gagasan masyarakat di …

Read More »

Menyoal Kebijakan Pangan di Indonesia

Problematik impor pangan di Indonesia sangat kompleks, tidak hanya disebabkan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia baik Bilateral, Regional maupun Multilateral. Melainkan, tata kelola niaga impor dalam negeri juga menemukan masalah yang serius. Terlebih, ketika pada Maret 2018 lalu adanya laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang dituangkan dalam IHPS II 2017 telah menemukan 10 kesalahan dalam tata niaga impor pangan di …

Read More »

Negara Berkembang Tuntut Implementasi Fleksibilitas TRIPS

Dalam sidang WTO yang dilakukan pada bulan Februari 2018, terdapat tarik-menarik kepentingan antara negara-negara berkembang versus negara maju. Tuntutan yang dilayangkan oleh negara-negara berkembang dan LDCsd terkait penerapan fleksibilitas TRIPS adalah untuk memastikan kelancaran pasokan obat generik dengan harga yang terjangkau. Selain itu mereka juga menuntut negara maju untuk melakukan transfer teknologi. Download Artikel >>>ARTIKEL MONITORING IGJ 2018-NEGARA BERKEMBANG TUNTUT …

Read More »

Peran Parlemen Dalam Mengkontrol Isi FTA Yang Berdampak Terhadap Akses Publik Atas Obat

Trade Agreement/FTA) yang sedang dirundingkan  oleh Pemerintah Indonesia telah menjadi target prioritas. Hal ini karena, dampak FTA khususnya terhadap isu kesehatan publik sangatlah besar. Sehingga peran parlemen sangat penting untuk memastikan bahwa isi FTA tidak bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak dasar publik. Download Artikel >>>ARTIKEL MONITORING IGJ 2018-Peran Parlemen Dalam Mengkontrol Isi FTA

Read More »

Pernyataan Sikap IGJ: STOP Politisasi Aksi Terorisme

Peristiwa bom bunuh diri dan serangkaian aksi terorisme di Surabaya, Jawa Timur sangat mengiris rasa kemanusiaan. Betapa tidak, teror dilakukan secara beruntun pada tiga gereja (Gereja Kristen Indonesia, Gereja Pentakosta, Gereja Santa Maria Tak Bercela) bahkan dilakukan di rusunawa Sidoarjo dan Mapolrestabes Surabaya, yang hingga kini mengakibatkan 17 korban meninggal dunia, 9 di antaranya terduga teroris, dan 45 orang mengalami luka-luka.1 Aksi teror dalam bentuk …

Read More »

Putaran Dagang RCEP : Singapura Memfasilitasi Keistimewaan Untuk Bisnis Diatas Kepentingan Rakyat

3 Mei 2018, Singapura: Para pejabat perdagangan dari 16 negara yang sedang bernegosiasi dengan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) bertemu di Singapura pekan ini untuk memajukan Perjanjian Perdagangan Bebas Mega (FTA) yang ambisius ini, namun masyarakat sipil telah ditutup. Masyarakat sipil telah bekerja keras untuk mendapatkan akses dan suara di putaran sebelumnya, meskipun tidak cukup. Pada putaran negosiasi di Filipina, …

Read More »

Pandangan IGJ: Kondisi Hak Atas Pangan di Indonesia

Pada 9-18 April 2018 Hilal Elver selaku Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Pangan (Special Raporteur United Nations on The Right to Food) melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat kondisi hak atas pangan di Indonesia. Dalam misi kunjungan nya ke Indonesia, Hilal Elver bermaksud mendengar dan melihat langsung kebijakan pangan di Indonesia dari stakeholder terkait Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Organisasi Masyarakat …

Read More »

FTA’s Highlight

FTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang terjadi disepanjang bulan mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk perkembangan putaran perundingan perjanjian perdagangan bebas dan isu mengenai perdagangan global. Selengkapnya >>>APRIL 2018

Read More »

CPO Indonesia ditolak Uni Eropa, Kenapa?

Parlemen Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penggunaan Crude Palm Oil (CPO) pada 2021. Keputusan itu diambil setelah Parlemen Uni Eropa sepakat untuk menggunakan renewable energy yang ramah lingkungan, tertuang dalam “Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources”. Parlemen juga …

Read More »

Investor Gugat Negara, Buruh Makin Sengsara

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 masih menyisakan persoalan bagi buruh di Indonesia. Kebijakan ini dianggap sebuah kebijakan yang tidak adil dan semakin mengekang hak upah bagi buruh. Selama ini peninjauan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten dilakukan satu tahun sekali walaupun kenaikan upah tidak begitu signifikan dengan harga kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Sebaliknya PP ini mengatur peninjauan kenaikan …

Read More »