Minggu , 24 Juni 2018
iden

Publikasi

Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait JR UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada 5 Nopember 2014. Beberapa pasal yang dikabulkan adalah: Pasal 59 yang memuat ketentuan yang mewajibkan negara memberikan kemudahan bagi petani untuk mendapat tanah pertanian dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Dengan adanya putusan tersebut, frasa ‘hak sewa’ tidak …

Read More »

Konferensi Nasional untuk Reforma Agraria (KNRA): Kertas Posisi Masyarakat Sipil tentang model investasi di Indonesia

Konferensi Nasional Untuk Reforma Agraria Dalam rangka menyambut Hari Tani, IGJ bersama dengan 37 organisasi masyarakat sipil di Indonesia mengadakan konferensi nasional untuk menyusun agenda perjuangan mewujudkan reforma agraria sejati. Rangkaian kegiatan dilakukan di sepanjang September dan puncaknya pada 24 September 2014 bersama-sama seluruh organisasi masyarakat sipil Indonesia melakukan aksi massa untuk memperingati Hari Tani. Salah satu substansi yang menjadi …

Read More »

AEPF 10 Final Declaration

Download File :

Read More »

IGJ: Pengakhiran BIT Tidak Menghalangi Gugatan Newmont

Jakarta, 2 Juli 2014. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai gugatan PT.Newmon Nusa Tenggara (PT.NNT) terhadap Pemerintah Indonesia ke ICSID semakin membahayakan kedaulatan Indonesia. Hal ini akibat penerapan Bilateral Investment Treaties (BITs) yang memberikan perlindungan kuat bagi investor asing. Secara resmi PT.NNT mengumumkan menggugat Pemerintah Indonesia ke ICSID pada 1 Juli 2014 terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah. Penerapan …

Read More »

10 Agenda Politik Perempuan

Read More »

Membangun Berbasis Ideology, oleh Ivan Hadar (Ketua Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice)

Gegap gempita politik menjelang pemilu legislatif (pileg) 9 April 2014 dan pemilu presiden (pilpres) kian terasa. Tiap-tiap calonpresiden(capres) dancalon wakil presiden (cawapres) dielukan oleh para pendukungnya sebagai insan terbaik yang dimiliki negeri ini yang dipandang bisa membawa bangsa Indonesia lebih maju. IVAN HADAR Direktur Eksekutif Indonesian Institute for Democracy Education (IDe); Ketua Dewan Pengurus Indonesia for Global Justice (IGJ) Bahkan, …

Read More »

Dekrit Rakyat Untuk Kedaulatan Indonesia

DEKRIT RAKYAT UNTUK KEDAULATAN INDONESIA KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 Dengan ini menyatakan dengan khidmat: Bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana tecantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, mencerdaskan kehidupan …

Read More »

IGJ: Kasus Churcil Mining Preseden Buruk

IGJ: Kasus Churcil Mining Preseden Buruk¬† Jakarta, 28 Februari 2014. Indonesia for Global Justice menilai gugatan Churchil Mining Plc. terhadap Pemerintah Indonesia yang diajukan ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) merupakan jebakan yang digali sendiri oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini karena pemerintah sejak 1976 telah menandatangani Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) dengan Pemerintah Inggris, yang membolehkan …

Read More »

Pelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan

Pelanggaran Konstitusi Dalam UU Perdagangan Oleh: Indonesia for Global Justice & IKAPPI   Pengantar   Pengesahan Undang-undang Perdagangan oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah pada dasarnya tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu. Hal ini karena pasal-pasal yang diatur dalam UU Perdagangan yang baru merupakan pengadopsian dari ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni WTO. Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan …

Read More »

IGJ: WTO, Pelembagaan Penyadapan dan Serangan Terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional

Penyadapan telah menjadi Instumen utama dewasa ini dalam memenangkan persaingan dalam globalisasi, seiring dengan disepakatinya berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti World Trade Organization (WTO) dan Free Trade Agreement (FTA). Praktek penyadapan menegaskan bahwa Perang yang sesungguhnya terjadi saat ini tidak hanya perang konvensional dengan menggunakan hard power, namun juga perang dengan menggunakan soft power yakni perang intelijen. Perang yang paling …

Read More »