Minggu , 22 April 2018
iden

Publikasi

IGJ: UU Perdagangan Masih Semangat Kolonial

Jakarta, 11 Februari 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan RUU Perdagangan yang dilakukan hari ini tidak akan efektif melindungi kepentingan nasional dari ancaman liberalisasi perdagangan. Hal ini karena, ketentuan yang ada di dalam ketentuan RUU tersebut tetap mengacu kepada perjanjian perdagangan internasional WTO. “Kita boleh bersepakat untuk mengoreksi UU Perdagangan warisan kolonial. Karenanya, substansi perubahan harus sensitif terhadap …

Read More »

Pengesahan RUU Perdagangan Harus Ditunda

Jakarta, 4 Februari 2014. Beberapa organisasi masyarakat sipil di Jakarta yakni Gerak Lawan dan IKAPPI, menilai RUU Perdagangan yang akan disahkan pada 7 Februari 2014 oleh DPR RI tidak akan mampu mengubah komitmen tinggi Indonesia dalam agenda liberalisasi perdagangan internasional. Hal ini karena RUU Perdagangan yang dibahas oleh DPR RI dan Kemendag tidak berani keluar dari ketentuan WTO dan Perjanjian …

Read More »

Point Analisis Kritis RUU Perdagangan

1. RUU Perdagangan merupakan kebijakan yang dibuat bukan untuk mengkoreksi kebijakan perdagangan bebas yang telah diikatkan sebelumnya oleh rezim pemerintahan SBY dan rezim pemerintah sebelumnya yang sangat pro pasar. RUU Ini hanya untuk melakukan antisipasi terhadap dampak buruk yang telah ditimbulkan dari liberalisasi perdagangan dan mensinergiskan agenda nasional dengan agenda liberalisasi perdagangan. Terlebih lagi, selama rezim pemerintahan SBY selalu membuat …

Read More »

IGJ: Perkembangan Davos Membahayakan Kinerja Ekonomi Pemerintahan Pasca Pemilu

Jakarta, 28 Januari 2014. Indonesia for Global Justice menilai WTO Mini Ministerial Meeting yang berlangsung di Davos (25/1) telah salah menjawab perkembangan ekonomi dunia. Dilaksanakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia, pertemuan ini hendak mengimplementasikan Perjanjian Trade Facilitation yang dihasilkan dalam Paket Bali WTO dengan mendorong ratifikasi protocol perjanjian oleh seluruh anggota WTO. Perjanjian Trade Facilitation hendak menghapus berbagai hambatan perdagangan …

Read More »

IGJ: Davos Mendorong Keterpurukan Ekonomi Indonesia

Jakarta, 28 Januari 2014. Indonesia for Global Justice menilai WTO Mini Ministerial Meeting yang berlangsung di Davos (25/1) telah salah menjawab perkembangan ekonomi dunia. Dilaksanakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia, pertemuan ini hendak mengimplementasikan Perjanjian Trade Facilitation yang dihasilkan dalam Paket Bali WTO. Perjanjian Trade Facilitation hendak menghapus berbagai hambatan perdagangan di perbatasan. Hal ini akan semakin mendorong peningkatan impor …

Read More »

Booklet Panduan WTO dan FTA

Read More »

# END WTO Stop Dying with WTO!

Read More »

Respon terhadap pernyataan Presiden SBY saat membuka KTM IX WTO.

Disampaikan saat Konferensi Pers Gerak Lawan – SMAA, 3 Desember, di NGO Center Bali Nusa Dua Convention Center. Regretting our President Susilo Bambang Yudhoyono statement who said “win-win” solution, this is a sign that our farmers, fishers, Indonesian people is facing even bigger threats. Actually, we do not need a “win-win” solution. Now, the time to take back our rights. …

Read More »

WTO Harus Diakhiri, Masyarakat Sipil Sedunia Dorong Sistem Perdagangan Alternatif

IGJ UPDATE – KTM IX WTO, 3-6 Desember 2013 Nusa Dua, Bali Denpasar, 2 Desember 2013. Menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO) pada 3-6 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali, ratusan orang dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung ke dalam Gerakan Rakyat Melawan Kolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) dan Social Movements on Alternative Asia (SMAA), …

Read More »

APNFS Demands An End To Trade And Investment Liberalization Pushed By The WTO

Denpasar, 2 December 2013. The Asia Pacific Network for Food Sovereignty (APNFS), on the eve of the 9th Ministerial Meeting in Nusa Dua, Bali happening from 3-6 December 2013 calls for a decisive stop to trade liberalization being pushed in the Bali negotiations package consisting of proposals in trade facilitation, Agriculture Agreement and, Development package for the Least Developed Countries. …

Read More »