Jumat , 20 Oktober 2017
iden

Publikasi

KTM WTO Ke-9: Perundingan Jenewa Gagal, Akhiri WTO

GERAK LAWAN – Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme IGJ (Indonesia for Global Justice), Bina Desa, SPI (Serikat Petani Indonesia), SP (Solidaritas Perempuan), API (Aliansi Petani Indonesia), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), CSF (Climate Society Forum), KAU (Koalisi Anti Utang), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), IHI (Institut Hijau Indonesia), …

Read More »

“IGJ: Perundingan di Jenewa Mengancam Pertanian Indonesia”

Jakarta, 20 November 2013. Indonesia for Global Justice mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak ikut menyepakati perkembangan terakhir dari draft teks Proposal G33. Draft teks tersebut mendesak agar Negara-negara anggota WTO menyepakati “Peace Clause” yang diusulkan oleh negara-negara maju dengan jangka waktu hingga 4 tahun. Hal ini merupakan perkembangan terakhir dari proses perundingan WTO di Jenewa pada (19/11/2013) menjelang pelaksanaan KTM IX …

Read More »

IGJ: WTO BALI, Buntu Atau Buntung ?

Jakarta, 30 Oktober 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menukar kepentingan Nasional dengan kepentingan perusahaan transnasional di dalam pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 9 World Trade Organization (WTO) di Bali pada Desember 2013 nanti. Sebagaimana diketahui, dalam KTM 9 WTO di Bali nanti akan didorong pencapaian kesepakatan terhadap Paket Bali yang terdiri dari 3 (tiga) …

Read More »

KTT APEC: Diplomasi Curang Menuju KTM 9 WTO

GERAK LAWAN – Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme IGJ (Indonesia for Global Justice),  Bina Desa, SPI (Serikat Petani Indonesia),  SP (Solidaritas Perempuan),  API (Aliansi Petani Indonesia), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), CSF (Climate Society Forum),  KAU (Koalisi Anti Utang), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), IHI (Institut Hijau Indonesia),  …

Read More »

Target Pangan di 2013 Terhambat Politik Anggaran

Siaran Pers Indonesia for Global Justice www.igj.or.id Target Pangan di 2013 Terhambat Politik Anggaran “APBN lebih dukung IMF ketimbang Petani” Jakarta, 2 Januari 2013. Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan bahwa kedaulatan pangan masih akan menjadi persoalan utama yang dihadapi Indonesia di 2013. Hal ini lebih disebabkan karena pemerintah salah memberikan prioritas anggaran pada APBN 2013. Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun …

Read More »

IGJ: Waspadai Investasi Asing di Sektor Pangan

Siaran Pers Indonesia for Global Justice www.igj.or.id IGJ: Waspadai Investasi Asing di Sektor Pangan  Jakarta, 6 Maret 2013. Indonesia for Global Justice mengingatkan Presiden dan DPR ancaman mendominasinya Modal Asing pada sektor pangan dan perkebunan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) disektor pangan mengalami pertumbuhan  dari US$751 juta di 2010 menjadi …

Read More »

IGJ: APEC Membuka Impor

Jakarta, 29 Januari 2012. Indonesia for Global Juctice (IGJ) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak mendorong proyek infratruktur Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) kedalam Forum APEC 2013. Hal ini akan berdampak pada semakin terbukanya Indonesia dengan rantai pasokan dunia sehingga memudahkan produk impor masuk ke Indonesia. Sebaliknya, memudahkan ekspor barang mentah dari Indonesia. Dengan mengusung tema “Resilient …

Read More »

Rapat Terbatas Bersama Jose Graziano Da Silva Direktur FAO

Di tengah rencana penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tanah Air, saya memutuskan masuk sebagai Delegasi Indonesia dalam perundingan Instrumen Internasional Perlindungan Nelayan Skala Kecil atau International Guidelines on Small Scale Fisheries (IGSSF), pada 20-24 Mei 2013, di Roma Italia. Ada dua keutamaan nelayan tradisional Indonesia terlibat dalam proses penyusunan instrumen internasional ini. Pertama, pada ranah domestik, prestasi negara: …

Read More »

Perjanjian CEPA Legalisasi Penjajahan Uni Eropa

Read More »

Menggalang Solidaritas antar Masyarakat Sipil di Eropa-Asia untuk Keadilan Ekonomi

Pernyataan Sikap Asia Europe People Forum (AEPF) Menggalang Solidaritas antar Masyarakat Sipil di Eropa-Asia untuk Keadilan Ekonomi Awal Bulan Oktober 2010, akan berlangsung Pertemuan Asia Europa Meeting (ASEM) di Brussel Belgia. Pertemuan diantara pemimpin / kepala Negara ASIA dan Uni Eropa ini bertujuan untuk membicarakan agenda pedagangan bebas antara kedua kawasan dimana ASEAN dan Indonesia terlibat di dalamnya. Forum ASEM …

Read More »