Jumat , 20 Oktober 2017
iden

Rilis Media

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »

Democratic Deficit on FTA Negotiations

Da Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, noted that the current model of economic co-operation is no longer  to simply regulate  narrow terms of trade cooperation  (export-import), but also widely regulate economic and social aspect  and have a direct impact on the lives of the people of Indonesia, even the sovereignty of …

Read More »

Parlemen ASEAN Diminta Mendorong Pembukaan Teks Negosiasi RCEP

SIARAN PERS Indonesia for Global Justice (IGJ) & Focus on The Global South Filipina 25 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Focus and the Global South menyambut baik komitmen untuk keterlibatan aktif seluruh anggota parlemen di ASEAN salah satunya dengan membentuk kaukus nasional di Parlemen khusus untuk mengawasi dan mengkritisi perundingan kerjasama ekonomi ASEAN dengan 6 negara mitranya …

Read More »

Pemerintah Indonesia Masih Berada Dibawah Kendali Freeport

*Jakarta, 27 Juli 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pertemuan Menteri ESDM, Ignatius Jonan, dengan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, untuk menyelesaikan proses negosiasi masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan, solusi yang dihasilkan masih memberikan keistimewaan bagi Freeport ketimbang menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan UU Minerba No.4 Tahun 2009. Pertemuan Menteri ESDM …

Read More »

Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

JAKARTA – Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan, termasuk rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jaminan Investasi yang diminta Freeport. “Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada perusahaan lainnya, padahal dibuat gegara konflik dan negosiasi dengan Freeport,” katanya dalam Diskusi Seri Keadilan Ekonomi bertema “Menguji Kedaulatan …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia

*Joint Press Release* Indonesia for Global Justice dan SOMO Netherlands “Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia” Amsterdam/Jakarta, September 5th 2017 – The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), adalah perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang dinegosiasikan antara Uni Eropa dan Indonesia, perjanjian tersebut memiliki ancaman yang serius bagi situasi hak asasi manusia di Indonesia, berdasarkan laporan terbaru …

Read More »

Workers call on Governments to Defend the Public Interest and Reject RCEP

10 September 2017, Manila We are trade union and civil society representatives from seven Asian countries who came together to discuss the impacts on labour rights and quality public services of the proposed Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) between 16 Asian nations. RCEP proposes to open markets and deregulate substantial sectors of the economies involved, including trade in goods and …

Read More »

Rilis IGJ Tentang Rancangan Perpres terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

IGJ: Perpres TKDN Harus Menjadi Kekuatan Posisi Runding Indonesia Dengan Uni Eropa Jakarta, 3 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Direktur …

Read More »

Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Civil Society Forum on Foreign Policy – ICFP)   Perlu Kerja Ekstra-Keras! Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman   Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil Indonesia telah hadir di dalam pertemuan puncak Civil20 di Hamburg, Jerman, tanggal 18-19 Juni 2017.  Pertemuan tersebut adalah forum yang dibuat secara khusus untuk merumuskan masukan organisasi …

Read More »

Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport “Perjanjian Stabilitas Investasi Agar Freeport Bisa Gugat Indonesia” Jakarta, 11 Juni 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. …

Read More »