Jumat , 15 November 2019
iden

Rilis Media

Tidak Mengatur Mekanisme ISDS Dalam RCEP Sudah Tepat

  Rilis Indonesia for Global Justice (IGJ) Jakarta, 25 Oktober 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak diaturnya mekanisme ISDS di dalam Perjanjian RCEP adalah langkah tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan kemenangan kecil perjuangan kelompok masyarakat sipil yang terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak memasukan mekanisme ISDS ke dalam perjanjian perdagangan dan investasi internasional yang …

Read More »

Surat Terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 – 2024

  Dengan hormat, Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (selanjutnya disebut Koalisi) mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Joko Wododo dan Bapak Ma’ruf Amin, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode  2019 – 2024. Pada kesempatan ini, kami mengutip pembukaan UUD 1945 untuk mengingatkan tujuan kemerdekaan Indonesia,” untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa …

Read More »

Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan

Siaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa industrialisasi pangan yang didorong oleh pemerintah telah mengancam kedaulatan pangan rakyat. Industrialisasi pangan semakin meminggirkan petani kecil dan nelayan tradisional dari ruang kehidupannya. Negara tidak benar-benar sadar bahwa petani kecil dan nelayan tradisional adalah produsen pangan yang mencukupi pangan. Sehingga …

Read More »

Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat

Rilis IGJ Soal Pelantikan Anggota DPR 2019-2024 Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat Jakarta, 1 Oktober 2019- Indonesia for Global Justice (IGJ) akan mengawasi kinerja DPR RI yang baru terkait dengan isu perjanjian perdagangan internasional. Jangan sampai mengulang kegagalan peran DPR RI di periode sebelumnya dalam mengawal agenda perlindungan hak rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas. “Kami sudah kecewa …

Read More »

Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa

Rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa   Download >>>Rilis tim advokasi untuk demokrasi(1)

Read More »

Rilis Indonesia for Global Justice Atas Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan,  Mengancam Kedaulatan Petani Jakarta, 26 September 2019- Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan Undang-undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (SBPB) mengancam kedaulatan petani. Hal ini dikarenakan UU ini dapat mengancam kebebasan petani dalam mengembangkan benih lokal dan menjadikan petani sebagai objek kriminalisasi. Bahkan, pengesahan RUU ini telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-X/2012. …

Read More »

Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Yang Menjerat Petani

RILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI   Jakarta, 23 September 2019. Jakarta, 23 September 2019. Petani akan menerima kado pahit jika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan …

Read More »

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  

Siaran Pers  Jakarta, 04 September 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus menggelembung. Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati …

Read More »

Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat Jakarta, 23 Agustus 2019. Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi melakukan aksi penolakan terhadap perjanjian RCEP yang sedang dirundingkan oleh Indonesia. Penolakan tersebut karena isi perjanjian RCEP akan melegalisasi perampasan hak rakyat atas keadilan ekonomi. Aturan RCEP hanya akan memberikan perlindungan dan memfasilitasi kebebasan investasi dan …

Read More »

Pers Rilis IGJ, KPR, FPBI Merespon Kerjasama Indonesia-Korea CEPA dan Pidato Presiden Jokowi

  Investasi Ditingkatkan, Pemerintah Lupa Melindungi Buruh Jakarta, 7 Agustus 2019. Tidak ada agenda perlindungan hak buruh dalam visi Indonesia Presiden Jokowi. Rencana pemerintah mengundang banyak investasi telah melupakan perlindungan buruh dari praktek pelanggaran hukum yang dilakukan investor asing. Faktanya, dalam rangka mengundang investasi Korea Selatan, Pemerintah Indonesia mendorong percepatan penyelesaian kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea CEPA). Namun, kerjasama …

Read More »