Sabtu , 21 September 2019
iden

Rilis Media

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  

Siaran Pers  Jakarta, 04 September 2019 Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit  Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang terus menggelembung. Usulan kenaikan tersebut mencakup peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang menikmati fasilitas kesehatan (faskes) kelas III, serta peserta yang menikmati …

Read More »

Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Perjanjian RCEP Melindungi Investor, Merampas Hak Rakyat Jakarta, 23 Agustus 2019. Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi melakukan aksi penolakan terhadap perjanjian RCEP yang sedang dirundingkan oleh Indonesia. Penolakan tersebut karena isi perjanjian RCEP akan melegalisasi perampasan hak rakyat atas keadilan ekonomi. Aturan RCEP hanya akan memberikan perlindungan dan memfasilitasi kebebasan investasi dan …

Read More »

Pers Rilis IGJ, KPR, FPBI Merespon Kerjasama Indonesia-Korea CEPA dan Pidato Presiden Jokowi

  Investasi Ditingkatkan, Pemerintah Lupa Melindungi Buruh Jakarta, 7 Agustus 2019. Tidak ada agenda perlindungan hak buruh dalam visi Indonesia Presiden Jokowi. Rencana pemerintah mengundang banyak investasi telah melupakan perlindungan buruh dari praktek pelanggaran hukum yang dilakukan investor asing. Faktanya, dalam rangka mengundang investasi Korea Selatan, Pemerintah Indonesia mendorong percepatan penyelesaian kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea CEPA). Namun, kerjasama …

Read More »

Rilis Koalisi MKE Menyikapi Perundingan RCEP, Beijing, 2-3 Agustus 2019

Mekanisme Sengketa Investasi Dalam RCEP Menghilangkan Perlindungan Hak Rakyat Dari Kesewenangan Investor Jakarta, 2 Agustus 2019. Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak menandatangani Perjanjian RCEP. Alasannya, mekanisme sengketa investasi yang diatur di dalamnya hanya akan melindungi kepentingan investor ketimbang kepentingan rakyat kecil. Untuk itu, perlindungan hak rakyat akan semakin diabaikan oleh Negara. Apalagi prioritas Presiden Jokowi …

Read More »

Rilis Media Koalisi Kedaulatan Benih Petani

  “Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”  Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih di Kediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah Reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, adalah contoh nyata lemahnya kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Bebas Mendorong Privatisasi Benih dan Menghilangkan Hak Petani

Rilis Bersama: Perlindungan Varietas Tanaman dan Pertanian Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Mendorong Privatisasi Benih dan Menghilangkan Hak Petani Bogor, 4 Juli 2019-Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan BEM KM Institut Pertanian Bogor mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak mengikatkan komitmen dalam perjanjian perdagangan bebas yang memberikan  perlindungan  varietas  tanaman  dan  pertanian untuk sektor bisnis, …

Read More »

Tidak Hanya Meningkatkan Ekspor, Pemerintah Didesak Memperbaiki Kebijakan Perdagangan Struktural

Jakarta, 18 Juni 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai tidak cukup hanya dengan mengejar nilai ekspor dengan memperbanyak FTA untuk memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia. Hal ini karena, persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia dikarenakan masalah struktural dalam kinerja perdagangan yang mempengaruhi fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang. Kondisi Perang Dagang berkontribusi terhadap perburukan kinerja perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, …

Read More »

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini …

Read More »

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

  Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI: “Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019”   Jakarta, 14 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan …

Read More »

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi Tentang IA CEPA

Kejar Target Finalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat Jakarta, 4 Maret 2019. Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak mensahkan perjanjian Indonesia-Australia CEPA tanpa membuka konsultasi dengan publik secara luas. Hal ini dikarenakan selama perundingan selalu dilakukan secara tertutup dan tidak transparan mengenai isi teksnya. Bahkan dalam prosesnya, koalisi ini juga …

Read More »