Minggu , 24 Maret 2019
iden

Rilis Media

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini …

Read More »

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

  Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI: “Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019”   Jakarta, 14 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan …

Read More »

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi Tentang IA CEPA

Kejar Target Finalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat Jakarta, 4 Maret 2019. Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak mensahkan perjanjian Indonesia-Australia CEPA tanpa membuka konsultasi dengan publik secara luas. Hal ini dikarenakan selama perundingan selalu dilakukan secara tertutup dan tidak transparan mengenai isi teksnya. Bahkan dalam prosesnya, koalisi ini juga …

Read More »

Ancaman Kolonialisasi Data, Hentikan Perundingan E-Commerce Dalam RCEP

Bali, 26 Februari 2019. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada para negosiator RCEP, khususnya Indonesia, untuk segera menghentikan perundingan bab E-commerce. Hal ini dikarenakan ketentuan untuk membuka transfer data dan larangan data lokalisasi dalam RCEP hanya akan merugikan Indonesia dan negara berkembang lainnya, akibat tidak adanya jaminan keamanan data khususnya data publik. Perundingan ke 25 RCEP berlangsung pada 19-28 …

Read More »

Siaran Pers Masyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEP

Masyarakat Sipil Desak Negara untuk Tidak Menyepakati RCEP Denpasar, 25 Februari 2019. Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi bersama dengan masyarakat sipil dari negara anggota RCEP lainnya seperti India, Filipina, Malaysia mendesak pemerintah untuk tidak menyepakati perjanjian Regional Comprehensive Economi Partnership (RCEP). Tuntutan ini disampaikan di tengah putaran perundingan RCEP ke-25 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali. Penolakan ini …

Read More »

SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI RCEP DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

  SURAT MASYARAKAT SIPIL INDONESIA MENGENAI REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN   25 Februari 2019   Kepada Yang terhormat Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia. Bapak Prof.Dr.Pratikno M.Soc.Sc. Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Bapak Enggartiasto Lukita Menteri Perdagangan Republik Indonesia Ibu Retno L.P. Marsudi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP …

Read More »

SIARAN PERS BERSAMA Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Norwegia Rugikan Nelayan Indonesia

Jakarta, 20 Desember 2018. Dalam berbagai pemberitaan media diketahui Pemerintah Indonesia dan Norwegia telah bersepakat dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas pada 16 Desember 2018 di Jakarta lalu. Jika perjanjian ini mulai diberlakukan lebih dari 80% ekspor Norwegia ke Indonesia akan bebas bea masuk. Perjanjian tersebut didorong melalui forum European Free Trade Association (EFTA)1 dimana Norwegia menjadi salah satu negara anggotanya. …

Read More »

Rilis Kelompok Masyarakat Sipil : Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia

Rilis bersama Kelompok Masyarakat Sipil mengenai Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia Indonesia dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA-European Free Trade Association), yang terdiri atas Swiss, Norwegia, Eslandia, Liechtenstein berniat menandatangani perjanjian dagang pada tanggal 16 Desember 2018. Perundingan perdagangan tersebut telah dirundingkan secara tertutup dan rahasia sejak 2010. Organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan keprihatinan atas beberapa substansi yang dirundingkan, …

Read More »

Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional

Pernyataan Tim Advokasi Keadilan Ekonomi Pasca Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional Jakarta, 25 November 2018. Pada 22 November 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas perkara No.13/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-undang Dasar 1945. Perkara ini diajukan oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi pada 14 Februari 2018 ke Mahkamah Konstitusi. Paling tidak ada 4 alasan …

Read More »

Terlalu Ambisius, Indonesia Desak Selesaikan Banyak Perjanjian Perdagangan Bebas Tahun Ini

Rilis Indonesia for Global Justice Jakarta, 16 November 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa ambisi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dirundingkan saat ini hanya sekedar mengejar target kuantitas. Hal ini karena, secara kualitas bagaimana Indonesia, khususnya rakyat, akan diuntungkan dari berbagai kerjasama ekonomi tersebut tidak pernah dilakukan pengukurannya secara presisi. Pandangan ini disampaikan oleh …

Read More »