Jumat , 17 Agustus 2018
iden

Rilis Media

Pemerintah Diminta Tak Khawatirkan Asas Kesucian Kontrak

JAKARTA – Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus terhadap Freeport harus dihentikan, termasuk rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jaminan Investasi yang diminta Freeport. “Ini konyol karena peraturan tersebut tentu akan berlaku secara umum kepada perusahaan lainnya, padahal dibuat gegara konflik dan negosiasi dengan Freeport,” katanya dalam Diskusi Seri Keadilan Ekonomi bertema “Menguji Kedaulatan …

Read More »

Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia

*Joint Press Release* Indonesia for Global Justice dan SOMO Netherlands “Perjanjian Perdagangan Uni Eropa Mengancam Hak Asasi Manusia di Indonesia” Amsterdam/Jakarta, September 5th 2017 – The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), adalah perjanjian perdagangan dan investasi yang sedang dinegosiasikan antara Uni Eropa dan Indonesia, perjanjian tersebut memiliki ancaman yang serius bagi situasi hak asasi manusia di Indonesia, berdasarkan laporan terbaru …

Read More »

Workers call on Governments to Defend the Public Interest and Reject RCEP

10 September 2017, Manila We are trade union and civil society representatives from seven Asian countries who came together to discuss the impacts on labour rights and quality public services of the proposed Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) between 16 Asian nations. RCEP proposes to open markets and deregulate substantial sectors of the economies involved, including trade in goods and …

Read More »

Rilis IGJ Tentang Rancangan Perpres terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

IGJ: Perpres TKDN Harus Menjadi Kekuatan Posisi Runding Indonesia Dengan Uni Eropa Jakarta, 3 Agustus 2017. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan presiden tentang TKDN guna mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Direktur …

Read More »

Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman

Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri (Civil Society Forum on Foreign Policy – ICFP)   Perlu Kerja Ekstra-Keras! Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di Jerman   Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil Indonesia telah hadir di dalam pertemuan puncak Civil20 di Hamburg, Jerman, tanggal 18-19 Juni 2017.  Pertemuan tersebut adalah forum yang dibuat secara khusus untuk merumuskan masukan organisasi …

Read More »

Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Jelang 120 Hari Sengketa Indonesia dan Freeport “Perjanjian Stabilitas Investasi Agar Freeport Bisa Gugat Indonesia” Jakarta, 11 Juni 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak membuat perjanjian stabilitas investasi yang diminta oleh Freeport. Pemberian hak istimewa kepada Freeport harus segera dihentikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan ketentuan Undang-undang Minerba. …

Read More »

IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*

Rilis Media Indonesia for Global Justice (IGJ) *IGJ: Gugatan Freeport Akan Menambah Daftar Gugatan ISDS Indonesia*   *Jakarta, 20 Februari 2017*. Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak menghiraukan ancaman gugatan Freeport dan terus konsisten dalam mengimplementasikan amanat Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi …

Read More »

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Merespon perundingan IEU CEPA & Keluarnya AS dari TPP

Siaran Pers Indonesia for Global Justice Merespon perundingan IEU CEPA & Keluarnya AS dari TPP   IGJ: Perundingan Indonesia-EU CEPA Harus Dimoratorium   Jakarta, 25 Januari 2017. Indonesia for Global Justice mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium terhadap Indonesia-EU CEPA (IEU CEPA) yang sedang dirundingkan saat ini. Hal ini karena Pemerintah Indonesia belum pernah melakukan analisis dampak terkait dengan Hak …

Read More »

Pernyataan Sikap KOALISI MAYARAKAT SIPIL PENGAWAL KONSTITUSI SUMBER DAYA ALAM

Pernyataan Sikap KOALISI MAYARAKAT SIPIL PENGAWAL KONSTITUSI SUMBER DAYA ALAM Menggugat Kebijakan Menteri ESDM Tentang Relaksasi Ekspor Bahan Mineral Mentah & Olahan Serta Pemberian Perpanjangan PT Freeport Indonesia dan Kontrak Karya (KK) lainnya Melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pada 11 Januari 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menerbitkan dua Peraturan Menteri (Permen) ESDM, yaitu (1) …

Read More »

Siaran Pers Koalisi Masyarakat untuk Keadian Ekonomi Merespon Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2016

 Persiapan Perundingan ASEAN-RCEP di Tianjin, China 17-21 Okt’16 “Pemerintah Harus Serius Melindungi Petani Dari Ancaman FTA”  Jakarta, 16 Oktober 2016 – Bertepatan dengan  Hari Pangan Sedunia, Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mendesak  pemerintah untuksecara serius melindungi petani dari ancaman FTA, khususnya ASEAN RCEP, dengan menyusun strategi perlindungan yang tepat bagi petani. Pada 17-21 Oktober 2016 akan berlangsung putaran perundingan ASEAN RCEP ke-15 di Tianjin, …

Read More »