Minggu , 26 Mei 2019
iden

Update From Koalisian

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar HAM, Bukan Karena Sawit

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menyatakan seharusnya kaji ulang kerjasama IEU CEPA dilakukan berdasarkan penilaian dampak …

Read More »

Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Kepentingan Industri Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya kepentingan industri sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership …

Read More »

Harapan Jelang Debat Cawapres, Lindungi Akses Obat Murah

Jakarta – Koalisi Obat Murah menyuarakan harapan menjelang debat cawaprespada Minggu (17/3/2019) yang salah satu topiknya adalah kesehatan. Harapan tersebut adalah akses obat murah untuk memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. “Tersedianya obat yang tidak terlalu mahal akan menghemat anggaran penyakit katastropik, yang juga berdampak baik pada tanggungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” kata Staff Riset dan Advokasi Isu Kesehatan dan Perburuhan Indonesia for …

Read More »

EKSPOR – IMPOR DPR Didesak Tunda Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

JAKARTA, KOMPAS – Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk menunda proses ratifikasi berbagai perjanjian perdagangan internasional. Pasalnya, tanpa kajian mendalam dan komprehensif, perjanjian perdagangan internasional bisa berpotensi merugikan masyarakat. Catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), hingga Maret 2019, terdapat 12 perjanjian perdagangan internasional yang berada dalam tahap ratifikasi. Beberapa di antaranya, yaitu perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif …

Read More »

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI:  “Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019”  Jakarta, 14 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR RI untuk menunda atau menghentikan sementara segala pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas di tahun politik 2019. Hal dikarenakan kesibukan kampanye pemilu …

Read More »

Siaran Pers Gerak Lawan : “Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia”

Siaran Pers Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme) “ Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia ” Jakarta, 16 Agustus 2018-Pada Oktober 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF. Pertemuan Tahunan itu dilakukan  di  tengah  situasi  meningkatnya  ketimpangan,  pemiskinan  dan pelanggaran HAM yang justru diakibatkan oleh kehadiran Bank Dunia maupun Institusi Keuangan Internasional sejenis. Hari ini Bank Dunia juga …

Read More »

Update Perundingan KTM ke-11 WTO, RCEP dan IEU CEPA

JAKARTA, 19 Januari 2018 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) melakukan audiensi dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI (Bapak Iman Pambagiyo).Dalam audiensi ini Koalisi MKE bermaksud untuk meminta perkembangan informasi atas 3 hal : Pertama, perkembangan hasil perundingan KTM ke-11 WTO di Buenos Aires, Argentina; Kedua, perkembangan perundingan RCEP ; dan Ketiga, perkembangan perundingan IEU – …

Read More »

AEPF: Korporasi Tak Boleh Kendalikan Perjanjian Ekonomi Indonesia

RILIS.ID, Jakarta— Asia-Europe People Forum (AEPF) meminta perundingan putaran ke-4 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) tidak dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan perusahaan besar.Rachmi Hertanti, perwakilan Asia pada AEPF mengatakan, negosiasi perdagangan ini tidak didesain untuk melindungi hak dasar masyarakat.Menurut Rachmi yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), negosiasi ini memberi jalan mulus bagi investor asing yang …

Read More »

Investasi Asing Meningkatkan Praktik Perbudakan di Atas Kapal?

Trubus.id — Tanggal 22 Februari menjadi pertemuan keempat pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA di Solo, Jawa Tengah, mengenai perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Perundingan tersebut akan sangat mempengaruhi banyak sektor di Indonesia, baik itu bahan mentah, pertanian, maupun dan perikanan. Selama ini, Indonesia hanya didorong menyiapkan kebutuhan bahan mentah bagi pasar Eropa dan Amerika Serikat. Sekertaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Indonesia (KIARA) Susan Herawati mengatakan …

Read More »

Aliansi Mahasiswa & Masyarakat di Solo Berunjuk Rasa Menolak Perjanjian Ekonomi Indonesia-Uni Eropa

TRIBUNWOW.COM – Puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa–Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Ekonomi melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU CEPA) di depan Alila Hotel, Solo, Kamis (22/2/2018). Massa berasal dari sejumlah kalangan, antara lain; HMI Surakarta, GMNI Surakarta, PMII Surakarta, BEM UNS, PMII Sukoharjo, DEMA IAIN Surakarta, SP Kinasih Yogyakarta, LPTP, Jerami, KPA Jawa Tengah, SARI, …

Read More »