Minggu , 17 November 2019
iden

Update From Koalisian

Waspadai Potensi Eksploitasi oleh Asing dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Regional

JAKARTA, KOMPAS — Perundingan perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang kini hampir selesai, berpotensi diumumkan pemerintah jilid II Presiden Joko Widodo pada November mendatang. Namun, sejumlah pihak meminta pemerintah berhati-hati terhadap potensi eksploitasi asing melalui RCEP. Pesan itu dinyatakan lewat surat terbuka yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi kepada Jokowi. Koalisi ini terdiri dari, Indonesia …

Read More »

Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan Pangan

Siaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 ini, masyarakat sipil menyatakan bahwa industrialisasi pangan yang didorong oleh pemerintah telah mengancam kedaulatan pangan rakyat. Industrialisasi pangan semakin meminggirkan petani kecil dan nelayan tradisional dari ruang kehidupannya. Negara tidak benar-benar sadar bahwa petani kecil dan nelayan tradisional adalah produsen pangan yang mencukupi pangan. Sehingga …

Read More »

Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa

Rilis Tim Advokasi untuk Demokrasi Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa   Download >>>Rilis tim advokasi untuk demokrasi(1)

Read More »

Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Yang Menjerat Petani

RILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT PETANI   Jakarta, 23 September 2019. Jakarta, 23 September 2019. Petani akan menerima kado pahit jika DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang rencananya akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 24 September tepat pada peringatan Hari Tani Nasional. Padahal, secara substansi Rancangan …

Read More »

Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)

Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Pada penutupan periode pertama Kepemimpinan Joko Widodo kita disuguhi pengesahan sejumlah RUU maupun Revisi UU yang anti rakyat. Seperti pengesahan Revisi UU KPK yang mempreteli agenda pemberantasan korupsi, dan akan semakin menyuburkan korupsi agraria/Sumber Daya Alam. Lalu, Pengesahan UU Sumberdaya Air (SDA). Sebuah UU yang melegitimasi monopoli perusahaan air oleh swasta, yang melenceng dari …

Read More »

GERAK LAWAN Gerakan Rakyat Melawan Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme

“SEMBILAN RENUNGAN, MENJELANG PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI 16 AGUSTUS 2019” Pidato “Visi Indonesia” yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada 4 Juli 2019 di Sentul Bogor, merupakan ilusi tentang kemakmuran Indonesia. Pembangunan ekonomi mendorong industrialisasi mempercepat pembentukan kota-kota. Karena kota adalah pertumbuhan ekonomi bercorak kapitalistik. Karena kota membangun kultur individualistis yang sangat jauh dari karakter Indonesia. Sehingga kita menjadi tahu, siapa …

Read More »

Rilis Media Koalisi Kedaulatan Benih Petani

  “Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”  Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih di Kediri sejak tahun 2005 sampai 2010 dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah Reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, adalah contoh nyata lemahnya kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih. …

Read More »

Negosiator Indonesia: “Deal Sulit Di Dapat, RCEP Semakin Tidak Ambisius”

Jakarta, 2 Juli 2019. Koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk keadilan ekonomi (Koalisi MKE) mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan negosiator Indonesia untuk RCEP, Dr.Ir.Donna Gultom, M.sc, yang juga merupakan Direktur Perundingan ASEAN di Kementerian Perdagangan. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi perkembangan perundingan RCEP dan agenda yang akan dibawa oleh negosiator Indonesia untuk putaran perundingan RCEP selanjutnya yang akan memasuki putaran …

Read More »

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar HAM, Bukan Karena Sawit

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menyatakan seharusnya kaji ulang kerjasama IEU CEPA dilakukan berdasarkan penilaian dampak …

Read More »

Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Kepentingan Industri Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya kepentingan industri sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership …

Read More »