Jumat , 18 Agustus 2017
iden

Fokus Freeport

ANCAMAN FREEPORT GUGAT PEMERINTAH INDONESIA KE ARBITRASE INTERNASIONAL

 

Apa saja yang terjadi sejak Freeport mengancam ke Arbitrase Internasional?

Prolog

Prolog

Pada 12 Januari 2017 Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor konsentrat sehingga PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak dapat melakukan ekspor konsentrat. Sehari sebelumnya Pemerintah menerbitkan PP1/2017, Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2017 dan No. 6 tahun 2017.

10 FEBRUARI

10 FEBRUARI

PPemerintah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Freeport dan AMMAN sekaligus mengubah KK menjadi IUPK. Freeport dikabarkan menghentikan aktivitas dan merumahkan karyawan
 

17 FEBRUARI

17 FEBRUARI

 Freeport mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada Menteri ESDM mengenai tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya (KK) oleh Pemerintah Indonesia

18 FEBRUARI

18 FEBRUARI

 Chappy Hakim, mengundurkan diri dari posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI)  

19 FEBRUARI

19 FEBRUARI

Freeport dikabarkan menolak rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat yang diberikan ESDM

20 FEBRUARI

20 FEBRUARI

Freport menggelar Press Conference: menolak perubahan KK menjadi IUPK, memberi waktu 120 hari kepada Pemerintah RI untuk mencari win-win solutions (sejak pemerintah menerima pemberitahuan pada 17 FEBRUARI). Jika tidak ada titik temu, PTFI akan menggugat Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional. 

21 FEBRUARI

21 FEBRUARI

Pejabat ramai-ramai menegaskan sikap atas ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan oleh PT Freeport Indonesia.

22 FEBRUARI

22 FEBRUARI

Trend penurunan harga saham Freeport McMoran Inc di bursa AS terus terjadi, pada Selasa atau Rabu (22/2/2017) dini hari, saham Freeport McMoran Inc berakhir melemah sebesar 5,23 persen di posisi 14,13 dollar AS per saham
 

23 FEBRUARI

23 FEBRUARI

  • Jokowi mengeluarkan pernyataan: Pemerintah dan Freeport masih negosiasi. Wapres juga mengeluarkan pernyataan: berharap konflik tidak perlu sampai arbitrase internasional dan lebih mengedepankan penyelesaian damai.
  • Menteri Ketenagakerjaan meminta PHK tidak digunakan menekan Pemerintah RI. Disnakertrans dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika menyampaikan sebanyak 1.087 karyawan PT Freeport Indonesia di Papua dan karyawan perusahaan-perusahaan terkait telah dirumahkan per 23/2/2017.
  • Clayton Allen Wenas (Toni Wenas) akan mengisi posisi yang ditinggalkan Cheppy Hakim.
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan pembentukan holding BUMN sektor tambang yang rencananya diarahkan untuk membeli saham PT Freeport Indonesia
 

24 FEBRUARI

24 FEBRUARI

Luhut Binsar Pandjaitan: jika Pemerintah menang Arbitrase maka pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Inalum (Persero) akan mengambil alih tambang tersebut.
 

27 FEBRUARI

27 FEBRUARI

  • Pemerintah menyiapkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola tambang Freeport, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Antam), dengan skema kerja sama Inalum dengan Antam, atau Inalum-Antam dengan private sector
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumpulkan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerima Uskup Gereja Timika, John Philip. Kedatangan John menemui Menteri ESDM terkait nasib masyarakat
  • Papua dan lingkungan sekitar tambang PT Freeport Indonesia (PT FI) yang telah puluhan tahun menambang emas dan tembaga di Timika. Mereka meminta hak masyarakat mendapat tempat yang sama penting dalam seluruh negosiasi.
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertemu dengan Bupati Timika, Eltinus Omaleng. Eltinus mengatakan bahwa masyarakat Papua mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Aturan tersebut menyatakan perusahaan tambang yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun diwajibkan mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen. Namun, dalam hal ini, Eltinus mewakili masyarakat Papua menginginkan kepastian besaran yang akan didapat masyarakat ulayat di Papua dari 51 persen divestasi saham.
  • Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengatakan, perseroan siap dan mampu untuk menyerap divestasi saham Freeport. Menurut dia, kemungkinan, dananya bisa didapat dari pinjaman perbankan.
  • Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana membentuk tim bersama guna menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Hal tersebut diputuskan setelah Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SPKEP) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri.
 

3 MARET

3 MARET

  • Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Timika mendatangi Komnas HAM, dan meminta diikutsertakan dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport
  • Komisioner Komisi Nasional HAM Nur Kholis menilai selama dua bulan perdebatan antara Pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia (PT FI) tak menyentuh nasib masyarakat adat. Padahal di kawasan pertambangan di Timika ada masyarakat adat yang harus diajak berunding. Ia juga meminta pemerintah tidak melayani ancaman Freeport yang ingin membawa persoalan ke arbitrase internasional. Jika Freeport hengkang, akan sulit meminta pertanggung jawaban untuk memulihkan kondisi lingkungan akibat pertambangan.
 

7 MARET

7 MARET

  • Lebih dari sebulan 309 pekerja PT Smelting Gresik melakukan mogok kerja.
  • Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menyampaikan beberapa hal di antaranya mengenai perampasan lahan suku Amungme oleh Freeport.
  • Sekitar seratus karyawan PT Freeport Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

8 MARET

8 MARET

  • Jonan mengumpulkan para mantan Menteri ESDM, yakni Soebroto (1978-1988), Kuntoro Mangkusubroto (1998-1999), Purnomo Yusgiantoro (2000-2009), Darwin Zahedy saleh (2009-2011), dan Chairul Tanjung
  • ESDM dan PT Freeport Indonesia sepakat memperpanjang negosiasi hingga enam bulan ke depan, dalam rangka mencari titik temu pengelolaan tambang Grasberg. Dalam negosiasi itu, Freeport diwakili ‎Direktur Eksekutif Tony Wenas dan Direktur Clementino Lamury
 

10 MARET

10 MARET

Freport mengatakant tambang PT Freeport Indonesia sudah mulai beroperasi pun demikian dengan smelter di Gresik

11 MARET

11 MARET

  • Ketua Tim Negosiasi antara Pemerintah dan PTFI, Teguh Pamudji, menegaskan negosiasi tidak sekadar melihat persoalan bisnis, tetapi mengedepankan kesejahteraan rakyat Papua.
  • Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pembahasan dalam negosiasi menyangkut stabilisasi investasi. Negosiasi akan berlangsung enam bulan, jika tidak ada titik temu maka, Freeport dapat kembali ke KK, namun tidak dapat ekspor.

13 MARET

13 MARET

  • Usai kunjungan ke US, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan polemik PT Freeport Indonesia menjadi perhatian investor Amerika Serikat, salah satunya berkaitan dengan bagaimana Indonesia menciptakan lingkungan yang menggambarkan kepastian usaha dan investasi pada saat kita bertujuan untuk menaikan pertumbuhan ekonomi.
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr di Kantor Kemenko Polhukam.
  • Dikabarkan Wapres US akan ke Indonesia pada April, dengan tujuan membahas isu-isu terorisme, komitmen kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik sebagai penyeimbang kekuatan China, kedatangan Pence disebut-sebut juga akan menyinggung mengenai PT Freeport Indonesia.
  • Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang berharap negosiasi Pemerintah Indonesia dan Freeport bisa diselesaikan secpeatnya agar tidak berlarut dan terus berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Menurutnya permasalahan Freeport harus disikapi bijak karena akan jadi acuan investor lain.

14 MARET

14 MARET

  • Negosiasi dilakukan kembali di kantor Kementerian ESDM pada Selasa (14/3/2017), rombongan Freeport diwakili Direktur Freeport Clementino Lamury dan Direktur Eksekutif Freeport Tony Wenas.
  • Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian ESDM Hadi Djuraid mengatakan, pemerintah tetap tegas ingin mengubah KK menjadi IUPK dengan kompensasi memberikan perpanjangan izin ekspor selama 5 tahun dan sapanjang masa itu Freeport diwajibkan untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter. Namun Freeport Indonesia masih keberatan atas desakan pemerintah untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

20 MARET

20 MARET

  • Gerakan Pemuda (GP) Ansor megapresiasi dan mendukung ketegasan sikap Pemerintah Indonesia terkait proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Sikap tegas ini menunjukkan kedaulatan Indonesia terhadap penguasaan sumber saya alamnya.
  • Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo mengatakan Pemerintah Indonesia dan Freeport sama-sama “bermain” mengakali regulasi berkaitan dengan polemic yang berlangsung. Ia mengungkapkan, ada surat rekomendasi yang bertentangan dengan dua keputusan rapat pada tanggal 7 Januari lalu. Salah satu keputusan Komisi VII itu melarang dikeluarkannya izin ekspor konsentrat karena Freeport telah melanggar izin mereka yang tertuang dalam UU Minerba, juga pelanggaran kontrak karya 1991. Namun pemerintah mengeluarkan surat agar PTFI bisa ekspor konsentrat. Selain bertentangan dengan keputusan Komisi VII, kejanggalan lain adalah surat tersebut keluar pada masa 120 hari PTFI dan pemerintah melakukan negosiasi. Ia juga menyebut pada 16 Februari, PTFI mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat lagi. Bukan menolak, pemerintah malah langsung menyetujuinya dengan mengirimkan surat balasan pada tanggal 17 Februari.
  • Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, pembahasaan tiga pekan belum menemukan titik temu karena pemerintah dan Freeport masih kukuh akan argumennya masing-masing. Menurutnya, ada contoh lain di mana perubahan status izin usaha tidak mengganggu kelanjutan investasi sebuah perusahaan tambang.Yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang mau berkomitmen investasi sebesar US$9 miliar selepas status KK-nya berubah menjadi IUPK pada Februari silam. Apalagi, AMNT juga diharuskan menciutkan luas lahan tambang, sama seperti kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada Freeport. Amman kehilangan 41 ribu hektare dan hanya 25 ribu hektare yang dipertahankan. Pemerintah memberikan pilihan, jika tidak mau berubah, jangan ekspor seperti PT Vale Indonesia Tbk yang tetap mempertahankan status KK, namun mereka melakukan sendiri pemurniannya.

21 MARET

21 MARET

– PT Freeport Indonesia mengajukan usulan pada pemerintah mengenai perubahan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Ketua Tim Perundingan Freeport Teguh Pa‎mudji mengatakan, usulan tersebut disampaikan dalam perundingan yang digelar antara PTFI dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa 21 Maret 2017.
 

23 MARET

23 MARET

– Pengamat Hukum Sumber Daya Alam, Ahmad Redi, Indonesia kuat di Arbitrase dan sangat mungkin menang. Kekuatan tersebut terkait persoalan lingkungan, suku dan masyarakat adat.

24 MARET

24 MARET

  • Pemerintah Indonesia merencanakan Pemda dan Suku di Papua akan mendapat bagian 5 persen saham PT Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi 51 persen. Bagian ini diniatkan berbentuk berbentuk dividen, namun masih harus menunggu proses negosiasi kedua pihak.
  • Ada tiga point utama yang jadi perhatian pemerintah dalam negosiasi. Pertama mengenai tahapan divestasi 51 persen. Jika proses berhasil akan ada joint management yang dipimpin Indonesia. Kedua mengenai pembangunan smelter yang harus ada kemajuan. Ketiga mengenai aturan pajak, jika Freeport mau nail down (tetap), Freeport harus bayar 42 persen all the way.

28 MARET

28 MARET

– Manajemen PTFI melakukan sosialisasi kepada pekerjanya mengenai perubahan program perbaikan jam kerja menyusul efisiensi yang dilakukan sejak Januari.

30 MARET

30 MARET

Negosiasi pemerintah dan PT Freeport Indonesia dikabarkan mulai mencapai titik temu. Menurut Menteri ESDM, Jonan, Freeport telah bersedia mengubah kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin akan mulai aktif bulan April depan, dan mendapat masa uji coba IUPK selama enam bulan. Jika selama jangka waktu itu Freeport tidak ingin melanjutkan IUPK, bisa kembali menjadi kontrak karya (KK). Namun, jika statusnya KK maka Freeport harus terlebih dulu menyelesaikan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) agar dapat ekspor mineral.

31 MARET 2017

31 MARET 2017

  • IUPK Freeport dikabarkan mulai aktif pada April. Freeport juga mendapat masa uji coba IUPK Sementara selama enam bulan. Jika dalam periode itu Freeport tidak ingin melanjutkan IUPK, mereka dapat kembali pada KK dan tidak dapat ekspor jika belum menyelesaikan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Dengan aktifnya IUPK, Freeport mendapatkan izin ekspor konsentrat dari pemerintah dengan wajib membayar bea keluar. Ekspor konsentrat terhitung sejak 10 Februari dan berakhir pada 10 Oktober 2017. Surat rekomendasi diberikan ESDM untuk jangka waktu ekspor selama delapan bulan dan kuota ekspor sebanyak 1,113 juta ton untuk satu tahun.
  • Freeport juga menerima pengurangan luas wilayah tambangnya. Luas wilayah operasi yang tadinya 2,6 juta menciut jadi sekitar 2.000 hektare. Sementara kesepakatan mengenai divestasi dan system perpajakan belum tercapai. Freeport masih menginginkan pajaknya menggunakan sistem pajak tetap (naildown). Pemerintah menginginkan (prevailing).
  • Negosiasi yang semula disepakati enam bulan sejak awal Februari lalu, diubah lagi menjadi delapan bulan.
  • Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam telah resmi mengajukan gugatan atas PP 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba ke Mahkamah Agung pada Kamis (30/3).

2 APRIL

2 APRIL

Masyarakat adat yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) mendesak pemerintah menutup operasi tambang PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Alasannya, masyarakat adat dua suku besar Amungme dan Kamoro mengklaim telah menjadi korban kompromi pemerintah dan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu selama 50 tahun. Sekretaris MAI sekaligus Perwakilan dari Suku Kamoro, Ronny Nakiaya mengungkapkan, ada empat tuntutan MAI kepada pemerintah Indonesia. Pertama, tutup Freeport. Kedua, segera audit hasil kekayaan Freeport dan mewajibkan membayar upah atau pesangon pekerja sesuai ketentuan berlaku. Tuntutan ketiga, Freeport dan pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab mengembalikan kerugian alam yang sudah dirusak. Terakhir, membiarkan masyarakat yang menentukan masa depan pertambangan di Tanah Papua

3 APRIL

3 APRIL

Hingga 3 April 2017, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan belum mendapatkan permohonan izin ekspor tersebut Freeport.

4 APRIL

4 APRIL

Perundingan selanjutnya akan membahas kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021, pembangunan smelter, dan divestasi saham 51 persen. Untuk itu pemerintah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya.

6 APRIL

6 APRIL

  • Pemerintah mengklaim tiga point yang tidak bisa ditawar dalam negosiasi dengan Freeport adalah perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%.
  • Negosiasi dibagi dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka pendek focus pada perubahan KK menjadi IUPK dan setelah empat pekan berunding, Freeport sepakat menerima IUPK dengan meminta perpanjangan waktu perundingan dari enam bulan sejak Februari menjadi delapan bulan sejak Februari. Kementerian ESDM menyanggupi permintaan tersebut, sehingga waktu tersisa terhitung sejak April ini menjadi enam bulan.Selama enam bulan tersisa kedua belah pihak akan melakukan perundingan jangka panjang, dengan pokok bahasan; stabilitas investasi yang dituntut FI sebagai syarat menerima IUPK, kelangsungan operasi FI, dan divestasi saham 51%. Perundingan jangka panjang dimulai pekan kedua Aprildengan melibatkan instansi/lembaga terkait, di antaranya Kemenkeu, BKPM, Kemendagri, Pemrov Papua -termasuk di dalamnya Pemkab Timika dan wakil masyarakat adat di Timika. Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, FI bisa kembali ke KK dengan konsekwensi tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.
  • Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menyebut sikap pemerintah tidak konsisten menghadapi Freeport, terbukti dengan diberikannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara yang tidak ada dasar hukumnya.

7 APRIL

7 APRIL

  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan akan mencabut izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia jika pembangunan smelternya tidak ada kemajuan (90 persen per sequence, tidak ada kemajuan target fisik). Smelter dapat dibangun di Papua atau Gresik, pembangunan di Gresik yang diklaim sudah 14 persen, akan dihitung 0% setelah mendapatkan izin ekspor terbaru.
  • Jonan juga mengatakan peluang ke arbitrase internasional sudah tidak ada karena Freeport sudah menyetujui menjadi IUPK. Sementara perubahan penuh status Kontrak Karya (KK) Freeport ke IUPK memang masih dalam tahap dirembuk, sehingga alternatifnya adalah IUPK sementara.

10 APRIL

10 APRIL

  • Tokoh masyarakat Suku Amungme Pieter Yan Magal mendukung penuh proses negosiasi lanjutan antara Pemerintah dengan manajemen PT Freeport Indonesia guna memastikan kelanjutan operasi perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu di wilayah Tembagapura, Mimika, Papua. Menurut dia, keberadaan PT Freeport dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya selama 50 tahun di bumi Cenderawasih Papua telah memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat Papua.
  • Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan belum menerbitkan izin ekspor mineral konsentrat untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) lantaran belum mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
  • Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menjelaskan, berdasarkan komunikasi terakhir yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot selaku penanggung jawab pemberian rekomendasi ekspor tersebut, ia belum juga mendapat surat rekomendasi tersebut.
  • Menteri ESDM mengubah PermenESDM Nomor 5/2017 dengan PermenESDM Nomor 28/2017 yang ditetapkan pada 30 Maret 2017. Permen yang baru hanya mengubah Pasal 19 Permen ESDM 05/2017 dan memberi kewenangan Menteri ESDM memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang berlaku selama waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi. Pasal 19 ayat 5 Permen yang baru, disebutkan bahwa KK tetap berlaku meski perusahaan tambang sudah mengantongi IUPK. Selain itu, dalam pasal 19 ayat 17, perusahaan tambang diberikan keleluasan untuk kembali ke KK yang berlaku hingga 2021 jika merasa tak puas dengan IUPK.

11 APRIL 2017

11 APRIL 2017

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno mengisyaratkan kesiapan Kementerian BUMN dalam membiayai pengambilalihan hingga 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia. Menurut Harry, tiga skema pendanaan untuk menguasai hingga saham 51 persen Freeport meliputi, dari hasil pembentukan Holding BUMN Tambang yang meliputi PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, serta PT Freeport Indonesia. Skema berikutnya, pendanaan yang bersumber dari Bank-Bank BUMN, termasuk kemungkinan membentuk konsorsium dengan perusahaan asuransi dan dana pensiun skala besar. Kemampuan BUMN menurut Harry tidak perlu diragukan karena BUMN memiliki total aset yang besar mencapai Rp5.600 triliun. Pendapatan mencapai sekitar Rp2.000 triliun, dan belanja modal sekitar Rp250 triliun

12 APRIL 2017

12 APRIL 2017

PT Freeport Indonesia mengungkapkan sebanyak 3.500 pekerja terkena program efisiensi hingga 12 April ini. Pengurangan pegawai terus dilakukan hingga tercapai kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu terkait kepastian operasi tambang. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan dari 3.500 pekerja itu mayoritas merupakan pegawai kontraktor jasa dan barang. Bukan karyawan Freeport Indonesia. Kontraktor yang dipulangkan kira-kira 2.300 pegawai dan karyawan (Freeport) yang dirumahkan kira-kira 1.200 per 12 April 2017. Efisiensi yang dilakukan sejak pertengahan Februari itu lantaran operasi produksi belum berjalan normal. Produksi konsentrat tembaga hanya mencapai 40 persen saja. Hal ini sesuai dengan kebutuhan PT Smelting di Gresik, Jawa Timur yang memurnikan konsentrat Freeport, sementara produksi ore (mineral mentah) tembaga normalnya per hari 180 ribu ton.

13 APRIL 2017

13 APRIL 2017

  • Pemerintah membuat sebuah tim khusus untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Tim ini akan meliputi Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN.Tindak lanjut pembentukan tim ini sedang dilakukan di Kementerian ESDM. Adapun perwakilan dari Kementerian BUMN dalam tim khusus ini adalah Budi Gunadi Sadikin dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno. Pembentukan tim khusus ini masih menunggu payung hukum berupa Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM. Namun secara formal baru pengajuan anggota tim, tapi SK menteri belum keluar.
  • Proses pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan dipastikan rampung sebelum berakhirnya masa negosisasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia pada Oktober mendatang. Holding BUMN pertambangan ini merupakan salah satu opsi pemerintah untuk mengambil alih 51 persen saham melalui kewajiban divestasi, melengkapi jumlah saham Freeport yang sudah diambil negara sebesar 9,36 persen. Staff Ahli Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (Anggota Komite Tim Divestasi Saham Freeport) mengatakan, payung hukum pembentukan holding sektor tambang telah sampai ke tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pengambilan saham Freeport melalui perusahaan BUMN disebut sebagai opsi ketiga yang disiapkan pemerintah dengan dua pilihan utama adalah pemerintah dan pemda. Dan sesuai dengan peta jalan Kementerian BUMN, PT Inalum (Persero) nantinya akan menjadi induk dari holding BUMN pertambangan. Adapun Inalum akan membawahi PT aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Selain tiga BUMN pertambangan tersebut, Inalum nantinya juga akan menjadi pemegang 9,36 persen saham pemerintah pada PT Freeport Indonesia.

14 APRIL 2017

14 APRIL 2017

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan,‎ instansinya belum menerbitkan izin ekspor konsentrat untuk Freeport. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut belum mengajukan izin ekspor.

17 APRIL 2017

17 APRIL 2017

Pemerintah mengaku akan terus memantau perkembangan pembangunan smelter Freeport di Gresik. Karena target tidak tercapai maka izin ekspor akan dicabut. Modal untuk pembangunan smelter sendiri, tidak harus menggunakan modal sendiri. Paling tidak menggunakan prosentase dari kapital sendiri, dan yang lainnya dari bank.

18 APRIL 2017

18 APRIL 2017

Pemerintah mengklaim kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, tidak ada sangkut pautnya dengan negosiasi kontrak PT Freeport Indonesia di Papua. Kehadiran Pence lebih untuk membahas hubungan antar negara, AS akan menyampaikan tentang fokus ekonomi mereka, begitu pula dengan Indonesia.

20 APRIL 2017

20 APRIL 2017

  • Freeport mengaku masih focus pada proses perundingan dengan pemerintah yang kini membahas aspek jangka panjang terkait stabilitas investasi hingga divestasi saham.
  • Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, negara tak merugi meski PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) tak melakukan ekspor konsentrat. Tanpa Freeport, neraca perdagangan Indonesia masih bisa surplus.
  • Pemerintah mengklaim perundingan Indonesia dengan PT Freeport Indonesia diklaim tinggal selangkah lagi. Perundingan dimungkinkan selesai lebih cepat dibandingkan dengan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah yakni hingga 10 Oktober 2017. Luhut Pandjaitan juga mengaku permasalahan PTFI juga disinggung singkat dalam pertemuan Wakil Presiden AS Mike Pence dengan Presiden Joko Widodo. Pence diklaim puas dengan penjelasan Jokowi, terutama mengenai permintaan divestasi saham 51%.

21 APRIL 2017

21 APRIL 2017

Jumat (21/04), Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Persetujuan Ekspor konsentrat bagi PT Freeport Indonesia, beberapa jam setelah kunjungan kenegaraan oleh Wakil Presiden AS Mike Pence. Dengan demikian maka Freeport bisa mengekspor kembai konsentrat tembaga sampai Februari 2018.

25 APRIL 2017

25 APRIL 2017

  • Freeport pada Selasa (25/4) melaporkan laba bersih pada kuartal pertama sebesar $ 228 juta. Angka yang cukup menggembirakan, dibandingkan dengan kerugian $ 4,18 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Gagal mencapai target, tapi harga saham Freeport-McMoRan naik 84 sen, atau hampir 7 persen, menjadi 13,07 dolar AS pada sesi perdagangan sore hari Selasa (25/4).
  • PT Freeport Indonesia sudah mengantongi Surat Persetujuan Ekspor konsentrat dari Kementerian Perdagangan. Freeport mendapat persetujuan ekspor setelah diberikan Izin Usaha Pertambang Khusus (IUPK) dari Kementerian ESDM yang berlaku sampai Oktober 2017. Meski demikian, Freeport kabarnya masih tak mau menggunakan izin ekspor karena tarif Bea Keluar yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi dengan menyesuaikan perkembangan pembangunan pabrik pemurnian atau smelter. Hingga saat ini, pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, baru mencapai 14 persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, tarif bea keluar bagi perusahaan yang pembangunan smelter di bawah 30 persen, dikenakan tarif bea keluar 7,5 persen. Sedangkan Freeport menginginkan tarif bea keluar hanya 5 persen. Padahal tarif 5 persen diberikan jika perusahaan sudah membangun smelter 30 hingga 50 persen. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, mengakui soal negosiasi tarif bea keluar tersebut. Menurut dia, tarif bea keluar yang dinginkan Freeport sebesar 5 persen masih dibicarakan.

26 APRIL 2017

26 APRIL 2017

Polemik antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dinilai tidak berpengaruh terhadap minat investor menanamkan modalnya di sektor pertambangan. Karena investor melihatnya sebagai special case yang terisolasi dan tidak mencerminkan kondisi investasi atau iklim investasi secara umum. Kepala BKPM, Thomas Lembong, mengungkapkan realisasi investasi di sektor pertambangan yang masih cukup besar pada kuartal I tahun ini. BKPM mencatat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor pertambangan mencapai Rp 8,1 triliun. Sedangkan, di realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai US$ 1,2 miliar, terbesar dibandingkan sektor lainnya. Realisasi investasi di sektor pertambangan ini mencakup industri turunannya yakni pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Menurut Lembong, langkah pemerintah untuk mengembangkan industri hilir ini cukup sukses dilakukan. Salah satu produk tambang, yakni Nikkel memiliki industri smelter yang cukup maju. Investasi terbesar diperkirkaan datang dari Tiongkok.

27 APRIL 2017

27 APRIL 2017

Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Timika meminta dilibatkan dalam negosiasi PT. Freeport McMoran Cooper & Gold Inc dengan pemerintah Indonesia terkait status kontrak perusahaan penyumbang pajak terbesar di Indonesia tersebut. Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Mepago, John Gobai mengatakan bagi masyarakat adat Papua, pembahasan soal 51% divestasi saham Freeport hanya salah satu dari dari sekian banyak hal untuk dibahas. Selain itu ada persoalan kerusakan lingkungan, sistem pengamanan yang membuat orang Amungme menjadi asing di tanahnya sendiri. Kemudian soal penyusutan lahan, seperti diatur dalam PP nomor 1 Tahun 2017 (tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara), lahan itu akan jadi milik siapa?

30 April

30 April

Belum berhasilnya perundingan antara SPSI pekerja dan PT Freeport menyebabkan mogok yang terus berlangsung di Timika, Papua. Karenanya Polri melakukan penambahan kekuatan pengamanan dengan mendatangkan personil dari luar Papua. Beberapa titik yang dianggap rawan dan membutuhkan pengamanan ekstra adalah Terminal Gorong-gorong sebagai akses keluar masuknya karyawan ke lokasi kerja mereka di Tembagapura dan Pelabuhan Portsite Amamapare, Bandara Mozes Kilangin Timika, Check Point 28 dekat Bandara Mozes Kilangin Timika, Check Point Kuala Kencana dan lainnya.

1 Mei

1 Mei

Negosiasi SPSI dan Manajemen PT Freeport Indonesia agar tidak di lakukan pemogokan kerja gagal mencapai kesepakatan setelah kedua bela pihak baik PT FI maupun SPSI ngotot dengan argumen masing-masing. Pertemuan digelar di Rimba Papua Hotel (RPH), Timika, Kabupaten Mimika, Papua sejak Kamis (27/4) pagi hingga Jumat dini hari (sekitar 17 jam) dan dilanjutkan Sabtu (29/4) sore hingga Minggu dinihari tadi. Negosiasi dimediasi Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, SE MSi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Mimika, Septinus Soumilena, dan para pimpinan TNI-Polri, belum menemui kesepakatan dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Manajemen PTFI diwakili oleh EVP Bidang Human Resources, Achmad Didit Ardianto, EVP Sustainable Development, Sony Prasetyo, bersama sejumlah pimpinan manajemen PT Freeport lainnya. Sedangkan pihak serikat pekerja diwakili oleh Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI PT Freeport, Abraham Tandi Datu, dan Ketua Pimpinan Cabang (PC) SP-KEP SPSI Mimika, Aser Gobai. Pihak Serikat Pekerja menghendaki agar karyawan yang selama ini tidak masuk kerja atau berada di Timika kembali bekerja tanpa PHK. Sebab ketidakhadiran karyawan di tempat kerja sejak 11 April 2017 di sebapkan dengan kebijakan furlough (merumahkan) yang diterapkan manajemen PT Freeport sendiri. Pihak serikat berpendapat bahwa program furlough yang dijalankan oleh manajemen Freeport sejak akhir Februari 2017, sama sekali tidak dikenal dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Keputusan tersebut dinilai sepihak dan sangat merugikan pekerja. Manajemen PT Freeport tidak bisa menjamin tanpa PHK bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berulang-ulang, dan sebelumnya telah diberikan sanksi peringatan, terutama bagi karyawan yang terbukti melakukan intimidasi dan pengancaman kepada rekan mereka yang masih bekerja.

4 Mei

4 Mei

  • Negosiasi Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia terus berlangsung dan ditargetkan hingga lime bulan ke depan (Oktober 2017). Namun demikian Menteri ESDM Ignasius Jonan menginginkan proses negosiasi bisa diselesaikan dalam waktu lebih cepat. Negosiasi direncanakan berlangsung setiap minggu dan akan membahas 4 persoalan yakni 1) stabilitas investasi, ketentuan fiskal dan perpajakan pemerintah pusat serta daerah. 2) pelepasan saham (divestasi) Freeport Indonesia ke pihak nasional sebesar 51 persen. 3) Ketiga mengenai kelangsungan operasi setelah masa kontrak Freeport Indonesia habis pada 2021. 4) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Perundingan tahap pertama telah selesai dengan pemberian IUPK yang berlaku sampai 10 Oktober 2017, IUPK ini diberikan agar PTFI dapat melakukan ekspor konsentrat. PTFI sendiri dikabarkan telah memulai ekspor dengan pengenaan bea keluar 5 persen dari nilai total konsentrat yang diekspor. Ekspor dilakukan ke India dengan kapasitas 22 ribu ton.
  • Karyawan PTFI memulai mogok kerja selama sebulan penuh terhitung 1 Mei hingga 31 Mei 2017. Mogok kerja yang diklaim Serikat Pekerja Freeport mencapai 7.000 orang, ini disebabkan permintaan mereka terkait kejelasan status pekerjaan belum direspons perusahaan. CEO dari Freeport McMoran Inc –induk perusahaan PT Freeport Indonesia– Richard C. Adkerson tak mau menjawab dengan tegas soal aksi mogok karyawannya tersebut. Dia hanya mengatakan perusahaan memiliki komitmen jangka panjang dengan masyarakat Papua, khususnya suku Amungme dan Kamoro.
  • Sekretaris Hubungan Industrial Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia, Tri Puspital mengatakan masih ada sekitar 800 karyawan yang dirumahkan. Sebelu ada furlough atau merumahkan karyawan oleh perusahaan, jumlah karyawan Freeport mencapai 17.000 orang yang 12.000 di antaranya adalah karyawan tetap dan 5.000 kontraktor. Serikat Pekerja juga sudah melakukan mediasi dengan EVP Human Resources Ahmad Didi Ardianto dengan perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan pada 27 April lalu. Namun, sampai saat ini belum disepakati titik temu.

5 Mei

5 Mei

  • BPS merilis laporan pertumbuhan sektor pertambangan sepanjang kuartal I -2017 yang terkontraksi 0,49% pada periode 3 bulan pertama di 2017. Salah satu penyebabnya adalah penurunan produksi emas dan tembaga dari PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
  • CEO PT Freeport McMoRan Inc. Richard Adkerson hadir pada negosiasi lanjutan terkait dengan status bisnis tambang mereka di Indonesia dengan Pemerintah RI di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (4/5/2017). Richard Adkerson menegaskan, yang dinantikan Freeport adalah adanya kepastian, sehingga mampu berinvestasi lebih banyak di Indonesia. Menurutnya, kuncinya adalah kepastian untuk tetap dapat beroperasi sehingga Freeport dapat memiliki kepercayaan diri untuk berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar, serta mengembangkan sumber daya bawah tanah. Itu melibatkan sekitar USD 15 juta investasi. Upaya penyelesaian permasalahan di pengadilan internasional arbitrase kini pun diakui Richard Adkerson tidak lagi diinginkan dengan adanya negosiasi lanjutan dengan pemerintah.
  • Sekjen Kementerian ESDM sekaligus sebagai Ketua Tim Negosiasi Sengketa Freeport, Teguh Pamudji menyampaikan bahwa adanya dugaan pelanggaran lingkungan oleh Freeport akan menjadi bagian materi dalam negosiasi. Selain itu, laporan BPK, katanya juga menjadi bahasan dalam
  • Richard C. Adkerson tidak mau berkomentar terkait temuan BPK tersebut. Sementara, Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengatakan pihaknya sudah mengantongi perizinan lingkungan dalam melaksanakan operasional Freeport, sehingga temuan BPK yang dialamatkan kepada perusahaannya itu sudah terlaksana.

8 Mei

8 Mei

Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan sejumlah hasil temuan terkait Freeport, yaitu:

  1. Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung seluas 4.535,93 hektare: Pada periode 2008-2015, PTFI tak mengantongi izin pinjam-pakai kawasan hutan dan melanggar UU 41/1999 dan UU 19/ 2004 tentang Kehutanan. Negara kehilangan penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan dengan potensi kerugian negara Rp270 miliar.
  2. Kelebihan pencairan jaminan reklamasi Freeport: terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi (jamrek) sebesar US$ 1,43 juta atau Rp19,4 miliar  -berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada 25 Mei 2016, yang mana dana itu seharusnya masih ditempatkan di pemerintah. Selain itu, BPK menemukan hitungan tim pengawas Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang tidak konsisten dan hasil penilaian yang tidak akurat. Ditemukan pula ketidaksesuaian laporan reklamasi dengan fakta di lapangan.
  3. Penambangan bawah tanah tanpa izin lingkungan: PTFI telah memulai melakukan penambangan bawah tanah (underground mining) tanda memiliki izin lingkungan, AMDAL yang dimiliki PTFI sejak 1997 tidak mencakup aktivitas underground mining.
  4. Penambangan Freeport menimbulkan kerusakan: Aktivitas buangan limbah operasional Freeport di sungai, muara, dan laut dinilai telah menimbulkan potensi Potensi kerugian negara Rp185 triliun.
  5. Freeport belum menyetorkan kewajiban dana pascatambang periode 2016 ke pemerintah. Potensi kerugian negara US$ 22,29 juta atau sekitar Rp293 miliar. – Pengawasan kurang ketat: KLHK dan Kementerian ESDM tidak melakukan pengawasan secara ketat dalam kaitannya dengan dampak aktivitas underground mining yang berupa penurunan permukaan tanah, sehingga muncul potensi kerugian negara Rp185,563 triliun.

9 Mei

9 Mei

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tambang diilai belum cukup memiliki kemampuan untuk melakukan divestasi hingga 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Nilai saham Freeport diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 triliun sehingga dibutuhkan saham sekitar Rp105 triliun untuk mengambil alih 51 persen saham. Sementara aset Antam, Bukit Asam dan Timah tidak mencukupi untuk membeli. Kemampuan BUMN itu Rp50 triliun. Mereka tidak bisa melakukan pinjaman lebih tinggi karena peminjamnya juga tidak mau. Total piutang ketiga perusahaan di luar Inalum sebesar Rp11,86 triliun, sekuritisasi perusahaan tidak akan layak mendanai pembelian 51 persen saham PTFI. Jika didukung oleh saham Bank BUMN, divestasi saham tidak boleh dilakukan karena akan melanggar aturan Bank Indonesia di mana bank tidak boleh berinvestasi di sektor lain, termasuk pertambangan. Ia menjelaskan jika divestasi saham lainnya dilakukan melalui dana pengampunan pajak “Tax Amnesty” juga akan sulit direalisasikan karena dana repatriasi sebesar Rp145 triliun tidak mungkin dialokasikan hanya untuk membeli saham Freeport.

10 Mei

10 Mei

  • Menurut KLHK, hingga saat ini PTFI belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk aktivitas pertambangannya. Menteri LHK menyatakan, Freeport sudah mengajukan IPPKH sejak tahun 1990, saat itu ada 11 perusahaan lain yang juga mengajukan izin. Namun, izin Freeport belakangan diproses Kementerian LHK dibandingkan 11 perusahaan lain tersebut yaitu sekitar tahun 2015. Hal ini dilakukan setelah adanya pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengecek izin tersebut. Ketika memproses izin tersebut, ada beberapa kendala yang ditemui. Salah satunya adalah belum adanya rekomendasi dari Gubernur. Padahal, rekomendasi ini merupakan syarat administrasi ketika memohonkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Persyaratan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50 tahun 2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Freeport hanya mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 2.900 hektare.
  • Menteri ESDM mengungkapkan lokasi pembangunan smelter PTFI tidak harus di Timika, Papua. Mengenai lokasi diserahkan sepenuhnya kepada PTFI. Salah satu alasan mengapa tidak di Timika, karena fasilitas yang dinilai besar dan lebih baik jika jauh dari lingkungan masyarakat, sehingga jika ada polusi dan lainnya tidak sampai mengganggu kehidupan masyarakat.

11 Mei

11 Mei

Luhut Binsar Panjaitan menyatakan PT. Freeport Indonesia harus bertanggungjawab atas dugaan pencemaran lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua. Pernyataan itu terkait dengan dengan temuan BPK yang menyebutkan sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan PTFI.

12 Mei

12 Mei

Kementerian ESDM membentuk empat tim negosiasi berbeda untuk menuntaskan alotnya pembahasan mengenai masa depan bisnis tambang PT Freeport Indonesia di Papua. Keempat tim tersebut meliputi tim pembahasan divestasi saham, tim keuangan yang membahas perpajakan dan tim kepastian operasi atau perpanjangan kontrak. Satu tim lagi membahas pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral mentah atawa smelter. Tim negosiasi akan menggelar rapat seminggu sekali sampai tanggal 10 Oktober 2017. Pada akhir jadwal rapat, tim harus sudah membuahkan kesepakatan bersama.

Sembari menanti realisasi pertemuan perwakilan tim negosiasi, Freeport Indonesia berkesempatan mengajukan perpanjangan operasi. Hal itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut aturan, perusahaan pertambangan bisa mengajukan perpanjangan kontrak pertambangan lima tahun sebelum masa kontrak habis.

Freeport Indonesia mendapatkan sejumlah keistimewaan dari Pemerintah RI. Status ganda sebagai pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sekaligus kontrak karya (KK), adalah salah satunya. Contoh lain, perusahaan tersebut meminta diskon bea keluar, dari semula 7,5% menjadi 5%.

13 MEI

13 MEI

Anggota Komisi I DPR Papua Wilhelmus Pigai meminta manajemen PTFI menghentikan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya karena proses negosiasi masih berlangsung. Karena itu, Wilhelmus meminta manajemen PT Freeport tetap membuka ruang untuk negosiasi dengan serikat pekerja, dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai mediator. Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans Pera) Mimika, per 9 Mei, 178 dari total 2.700 Karyawan PTFI (di luar perusahaan privatisasi dan sub kontraktor) telah masuk dalam daftar PHK perusahaan sebagai dampak dari aksi mogok kerja yang mereka lakukan.

15 MEI

15 MEI

  • Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hassanudin Abrar Saleng menyebut upaya pemerintah Indonesia mengambil alih 51% saham Freeport terkendala oleh: 1) Kontrak Karya (KK) belum berakhir sehingga tiap perubahan harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. 2) Kedua, prosedur penawaran divestasi, kepada BUMN belum jelas. 3) Ketiga; kesepakatan untuk menentukan nilai wajar saham Freeport hingga kini belum jelas dasarnya.
  • Pakar Tambang Bawah Tanah dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ridho Kresna Wattimena mengungkapkan, kalau pun pemerintah berhasil menguasai tambang bawah tanah Freeport dan memberikan pengelolaan kepada holding pertambangan BUMN, namun belum tentu pemerintah mampu mengelolanya sebaik Freeport. Karena jenis tambang bawah tanah Freeport merupakan block caving yang belum ada perusahaan swasta nasional maupun BUMN yang sudah pernah mengelola. Selain itu, secara best practise tidak banyak tambang bawah tanah yang menggunakan metode serupa di dunia. Experience cuma ada di Freeport Indonesia, dari Chili dan Afrika.
  • Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah belum siap membeli saham 51% meski denga membentuk holding BUMN (PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah). Dia memperkirakan ekuitas BUMN yang akan dilebur ke Inalum hanya sekitar Rp 58,1 triliun. Padahal nilai 51% saham Freeport bisa mencapai Rp 105 triliun-Rp 110 triliun. Ia menyebut jika memaksa mereka membeli saham Freeport, jumlah utang akan jauh di atas ekuitas.

17 MEI

17 MEI

Sebanyak 840 karyawan PTFI yang melakukan mogok telah diberhentikan. PTFI mengklaim tindakan itu sesuai prosedur setelah manajemen menghimbau karyawan yang mogok untuk kembali bekerja setelah lima hari mangkir dan telah dilakukan dua kali pemanggilan untuk bekerja. PTFI mengklaim mogok yang dilakukan karyawan itu ilegal lantaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Karyawan yang melakukan aksi dinilai manajemen tidak masuk kerja. Oleh sebab itu dilakukan upaya panggilan dan himbauan agar kembali bekerja. Namun karyawan yang mangkir kerja lima hari berturut-turut tanpa alasan dan menolak kembali bekerja serta setelah menerima dua kali surat pemanggilan, akan dianggap mengundurkan diri secara sukarela. Mogok dilakukan sebagai langkah protes atas keputusan perusahaan yang meminta beberapa pekerja untuk cuti sementara.
 

23 MEI

23 MEI

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia berjalan sesuai rencana dan tidak ada hal yang luar biasa terjadi.

24 MEI

24 MEI

Pakar pertambangan ITB Ridho K Wattimena mengatakan kegiatan tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia dengan metode “block caving” memiliki risiko yang tinggi, berjangka waktu panjang, dan membutuhkan investasi besar Metode ‘block caving’ seperti yang digunakan Freeport membutuhkan biaya rata-rata 10-20 miliar dolar AS dan penambangannya juga tidak boleh terhenti, karena akan meningkatkan tegangan dan bisa mengakibatkan runtuhnya terowongan.
 

26 MEI

26 MEI

Negosiasi Pemerintah dan PTFI tidak sama sekali memasukan tenaga kerja dalam materi yang dibicarakan, kendati PTFI baru melakukan PHK terhadap ratusan pekerjaan. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, sekaligus ketua juru runding dengan Freeport, Teguh Pamudji mengatakan persola negosiasi yang hanya mengacu kepada 4 persolan sebagaimana yang telah diarahkan oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan. 1) pemerintah akan memberikan kepastian investasi melalui kebijakan fiscal. 2) keharusan divestasi sebesar 51 persen oleh perusahaan. 3) perpanjangan paska 2021. 4) Pembangunan shelter.
 

29 MEI

29 MEI

Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Papua Lukas Enembe akan melakukan pertemuan terkait divestasi 51 persen dan pengenaan fiskal bagi PT Freeport Indonesia. Pertemuan itu merupakan bagian dari negosiasi antara pemerintah dengan Freeport mengenai perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

31 MEI

31 MEI

  • Pemerintah mengkaji dokumen yang diberikan PT Freeport Indonesia, mengenai IUPK, terus kedua mengenai stabilitas investasi, yang ketiga regulasi yang mereka mau dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
  • Peraturan Pemerintah (PP) mengenai peralihan KK menjadi IUPK (berlaku umum); Freeport sudah menyampaikan usulan resmi pada pemerintah terkait stabilitas investasi jangka panjang dan perpanjangan kontrak yang diinginkannya, yakni hingga 2041. Sementara pemerintah mengkaji pembuatan regulasi baru itu, Freeport berkomitmen membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) yang dijanjikan rampung dalam jangka waktu 5 tahun, atau sampai 2022.

8 JUNI

8 JUNI

Sebanyak 3.000 karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) dinyatakan mengundurkan diri (terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terjadinya mogok sejak awal Mei 2017. Mereka dinyatakan mengundurkan diri itu lantaran tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas. Hingga saat ini Freeport sudah mem PHK 5.000 karyawan. Sebelumnya, 2.000 karyawan masuk program efisiensi yang bergulir sejak Februari lalu, lantaran ada yang mengambil paket pensiun dini dan terkena furlough.

10 JUNI

10 JUNI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengisyaratkan akan memberi jaminan perpanjangan masa kontrak selama 10 tahun hingga 2031 kepada PT Freeport Indonesia.

11 JUNI

11 JUNI

  • PTFI berharap akan mendapat kepastian mengenai perpanjangan hingga 2041 pada Oktober 2017 mendatang yang merupakan batas waktu negosiasi yang disepakati, juga batas waktu berakhirny IUPK Sementara dan Izin Ekspor Konsentrat untuk Freeport. Klaim perusahaan AS itu, perpanjangan dalam kerangka jaminan kepastian investasi adalah hal yang sangat dibutuhkan mengingat mereka akan menggelontorkan dana lebih dari US$17 miliar untuk pengembangan tambang bawah tanah di Tembagapura, Papua dan pembangunan smelter ekspansi di Gresik, Jawa Timur. Puncak produksi tambang bawah tanah akan mulai pada 2022 dan pembangunan smelter memakan waktu 4-5 tahun ke depan.
  • Permohonan perpanjangan sudah pernah diajukan Freeport sejak 2015 lalu. Pasalnya dalam KK disebutkan adanya hak perpanjangan 2×10 tahun secara berturut-turut. Hanya saja kala itu pemerintah terbelenggu dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur, permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum masa operasi berakhir, artinya pada 2019 mendatang. Aturan ini sendiri sudah direvisi dengan PP1/2017 sehingga permohonan perpanjangan paling cepat dilakukan 5 tahun sebelum berakhirnya masa operasi.

13 JUNI

13 JUNI

Komisi VII DPR-RI menggelar rapat kerja tertutup dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan stakeholder sektor tambang (termasuk Freeport). Pejabat yang hadir dalam rapat itu antara lain Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot, Presiden Direktur Amman Rachmat Makkasau, dan Direktur Freeport Indonesia Clementino Lamury.

15 JUNI

15 JUNI

Badan usaha Milik Negara (BUMN) Tambang, PT Antam (Persero) Tbk menyatakan siap jika diperintahkan untuk mengakuisisi tambang milik PT Freeport Indonesia, di Grasberg, Papua. Namun, pembelian tersebut harus dalam skema holding BUMN tambang, sebab Antam belum mampu (mengakuisisi tambang Freeport) jika maju sendiri.

17 JUNI

17 JUNI

Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengatakan, Komisi VII akan mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait enam dugaan pelanggaran PT Freeport Indonesia di Papua, temuan itu dituangkan dalam hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kontrak karya tahun anggaran 2013-2015. Pendalaman akan dilakukan DPR melalui panja penegakan hukum lingkungan hidup yang akan di mulai seusai idul fitri.

19 JUNI

19 JUNI

Kementerian ESDM mengakui negosiasi dengan PT Freeport Indonesia sudah menemukan titik terang karena Freeport sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter selama lima tahun ke depan. Namun masih perlu membahas lokasi dan besaran bea ekspor ketika pembangunan smelter dilakukan