Senin , 24 April 2017
iden

Fokus Freeport

COUNTDOWN

ANCAMAN FREEPORT GUGAT PEMERINTAH INDONESIA KE ARBITRASE INTERNASIONAL

Apa saja yang terjadi sejak Freeport mengancam ke Arbitrase Internasional?

Prolog

Prolog

Pada 12 Januari 2017 Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor konsentrat sehingga PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak dapat melakukan ekspor konsentrat. Sehari sebelumnya Pemerintah menerbitkan PP1/2017, Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2017 dan No. 6 tahun 2017.

10 FEBRUARI

10 FEBRUARI

PPemerintah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Freeport dan AMMAN sekaligus mengubah KK menjadi IUPK. Freeport dikabarkan menghentikan aktivitas dan merumahkan karyawan
 

17 FEBRUARI

17 FEBRUARI

 Freeport mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada Menteri ESDM mengenai tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya (KK) oleh Pemerintah Indonesia

18 FEBRUARI

18 FEBRUARI

 Chappy Hakim, mengundurkan diri dari posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI)  

19 FEBRUARI

19 FEBRUARI

Freeport dikabarkan menolak rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat yang diberikan ESDM

20 FEBRUARI

20 FEBRUARI

Freport menggelar Press Conference: menolak perubahan KK menjadi IUPK, memberi waktu 120 hari kepada Pemerintah RI untuk mencari win-win solutions (sejak pemerintah menerima pemberitahuan pada 17 FEBRUARI). Jika tidak ada titik temu, PTFI akan menggugat Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional. 

21 FEBRUARI

21 FEBRUARI

Pejabat ramai-ramai menegaskan sikap atas ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan oleh PT Freeport Indonesia.

22 FEBRUARI

22 FEBRUARI

Trend penurunan harga saham Freeport McMoran Inc di bursa AS terus terjadi, pada Selasa atau Rabu (22/2/2017) dini hari, saham Freeport McMoran Inc berakhir melemah sebesar 5,23 persen di posisi 14,13 dollar AS per saham
 

23 FEBRUARI

23 FEBRUARI

  • Jokowi mengeluarkan pernyataan: Pemerintah dan Freeport masih negosiasi. Wapres juga mengeluarkan pernyataan: berharap konflik tidak perlu sampai arbitrase internasional dan lebih mengedepankan penyelesaian damai.
  • Menteri Ketenagakerjaan meminta PHK tidak digunakan menekan Pemerintah RI. Disnakertrans dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika menyampaikan sebanyak 1.087 karyawan PT Freeport Indonesia di Papua dan karyawan perusahaan-perusahaan terkait telah dirumahkan per 23/2/2017.
  • Clayton Allen Wenas (Toni Wenas) akan mengisi posisi yang ditinggalkan Cheppy Hakim.
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan pembentukan holding BUMN sektor tambang yang rencananya diarahkan untuk membeli saham PT Freeport Indonesia
 

24 FEBRUARI

24 FEBRUARI

Luhut Binsar Pandjaitan: jika Pemerintah menang Arbitrase maka pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Inalum (Persero) akan mengambil alih tambang tersebut.
 

27 FEBRUARI

27 FEBRUARI

  • Pemerintah menyiapkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola tambang Freeport, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Antam), dengan skema kerja sama Inalum dengan Antam, atau Inalum-Antam dengan private sector
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumpulkan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerima Uskup Gereja Timika, John Philip. Kedatangan John menemui Menteri ESDM terkait nasib masyarakat
  • Papua dan lingkungan sekitar tambang PT Freeport Indonesia (PT FI) yang telah puluhan tahun menambang emas dan tembaga di Timika. Mereka meminta hak masyarakat mendapat tempat yang sama penting dalam seluruh negosiasi.
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertemu dengan Bupati Timika, Eltinus Omaleng. Eltinus mengatakan bahwa masyarakat Papua mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Aturan tersebut menyatakan perusahaan tambang yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun diwajibkan mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen. Namun, dalam hal ini, Eltinus mewakili masyarakat Papua menginginkan kepastian besaran yang akan didapat masyarakat ulayat di Papua dari 51 persen divestasi saham.
  • Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengatakan, perseroan siap dan mampu untuk menyerap divestasi saham Freeport. Menurut dia, kemungkinan, dananya bisa didapat dari pinjaman perbankan.
  • Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana membentuk tim bersama guna menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Hal tersebut diputuskan setelah Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SPKEP) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri.
 

3 MARET

3 MARET

  • Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Timika mendatangi Komnas HAM, dan meminta diikutsertakan dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport
  • Komisioner Komisi Nasional HAM Nur Kholis menilai selama dua bulan perdebatan antara Pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia (PT FI) tak menyentuh nasib masyarakat adat. Padahal di kawasan pertambangan di Timika ada masyarakat adat yang harus diajak berunding. Ia juga meminta pemerintah tidak melayani ancaman Freeport yang ingin membawa persoalan ke arbitrase internasional. Jika Freeport hengkang, akan sulit meminta pertanggung jawaban untuk memulihkan kondisi lingkungan akibat pertambangan.
 

7 MARET

7 MARET

  • Lebih dari sebulan 309 pekerja PT Smelting Gresik melakukan mogok kerja.
  • Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menyampaikan beberapa hal di antaranya mengenai perampasan lahan suku Amungme oleh Freeport.
  • Sekitar seratus karyawan PT Freeport Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

8 MARET

8 MARET

  • Jonan mengumpulkan para mantan Menteri ESDM, yakni Soebroto (1978-1988), Kuntoro Mangkusubroto (1998-1999), Purnomo Yusgiantoro (2000-2009), Darwin Zahedy saleh (2009-2011), dan Chairul Tanjung
  • ESDM dan PT Freeport Indonesia sepakat memperpanjang negosiasi hingga enam bulan ke depan, dalam rangka mencari titik temu pengelolaan tambang Grasberg. Dalam negosiasi itu, Freeport diwakili ‎Direktur Eksekutif Tony Wenas dan Direktur Clementino Lamury
 

10 MARET

10 MARET

Freport mengatakant tambang PT Freeport Indonesia sudah mulai beroperasi pun demikian dengan smelter di Gresik

11 MARET

11 MARET

  • Ketua Tim Negosiasi antara Pemerintah dan PTFI, Teguh Pamudji, menegaskan negosiasi tidak sekadar melihat persoalan bisnis, tetapi mengedepankan kesejahteraan rakyat Papua.
  • Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pembahasan dalam negosiasi menyangkut stabilisasi investasi. Negosiasi akan berlangsung enam bulan, jika tidak ada titik temu maka, Freeport dapat kembali ke KK, namun tidak dapat ekspor.

13 MARET

13 MARET

  • Usai kunjungan ke US, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan polemik PT Freeport Indonesia menjadi perhatian investor Amerika Serikat, salah satunya berkaitan dengan bagaimana Indonesia menciptakan lingkungan yang menggambarkan kepastian usaha dan investasi pada saat kita bertujuan untuk menaikan pertumbuhan ekonomi.
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr di Kantor Kemenko Polhukam.
  • Dikabarkan Wapres US akan ke Indonesia pada April, dengan tujuan membahas isu-isu terorisme, komitmen kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik sebagai penyeimbang kekuatan China, kedatangan Pence disebut-sebut juga akan menyinggung mengenai PT Freeport Indonesia.
  • Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang berharap negosiasi Pemerintah Indonesia dan Freeport bisa diselesaikan secpeatnya agar tidak berlarut dan terus berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Menurutnya permasalahan Freeport harus disikapi bijak karena akan jadi acuan investor lain.

14 MARET

14 MARET

  • Negosiasi dilakukan kembali di kantor Kementerian ESDM pada Selasa (14/3/2017), rombongan Freeport diwakili Direktur Freeport Clementino Lamury dan Direktur Eksekutif Freeport Tony Wenas.
  • Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian ESDM Hadi Djuraid mengatakan, pemerintah tetap tegas ingin mengubah KK menjadi IUPK dengan kompensasi memberikan perpanjangan izin ekspor selama 5 tahun dan sapanjang masa itu Freeport diwajibkan untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter. Namun Freeport Indonesia masih keberatan atas desakan pemerintah untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

20 MARET

20 MARET

  • Gerakan Pemuda (GP) Ansor megapresiasi dan mendukung ketegasan sikap Pemerintah Indonesia terkait proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Sikap tegas ini menunjukkan kedaulatan Indonesia terhadap penguasaan sumber saya alamnya.
  • Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtar Tompo mengatakan Pemerintah Indonesia dan Freeport sama-sama “bermain” mengakali regulasi berkaitan dengan polemic yang berlangsung. Ia mengungkapkan, ada surat rekomendasi yang bertentangan dengan dua keputusan rapat pada tanggal 7 Januari lalu. Salah satu keputusan Komisi VII itu melarang dikeluarkannya izin ekspor konsentrat karena Freeport telah melanggar izin mereka yang tertuang dalam UU Minerba, juga pelanggaran kontrak karya 1991. Namun pemerintah mengeluarkan surat agar PTFI bisa ekspor konsentrat. Selain bertentangan dengan keputusan Komisi VII, kejanggalan lain adalah surat tersebut keluar pada masa 120 hari PTFI dan pemerintah melakukan negosiasi. Ia juga menyebut pada 16 Februari, PTFI mengajukan perpanjangan ekspor konsentrat lagi. Bukan menolak, pemerintah malah langsung menyetujuinya dengan mengirimkan surat balasan pada tanggal 17 Februari.
  • Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, pembahasaan tiga pekan belum menemukan titik temu karena pemerintah dan Freeport masih kukuh akan argumennya masing-masing. Menurutnya, ada contoh lain di mana perubahan status izin usaha tidak mengganggu kelanjutan investasi sebuah perusahaan tambang.Yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang mau berkomitmen investasi sebesar US$9 miliar selepas status KK-nya berubah menjadi IUPK pada Februari silam. Apalagi, AMNT juga diharuskan menciutkan luas lahan tambang, sama seperti kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada Freeport. Amman kehilangan 41 ribu hektare dan hanya 25 ribu hektare yang dipertahankan. Pemerintah memberikan pilihan, jika tidak mau berubah, jangan ekspor seperti PT Vale Indonesia Tbk yang tetap mempertahankan status KK, namun mereka melakukan sendiri pemurniannya.

21 MARET

21 MARET

– PT Freeport Indonesia mengajukan usulan pada pemerintah mengenai perubahan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Ketua Tim Perundingan Freeport Teguh Pa‎mudji mengatakan, usulan tersebut disampaikan dalam perundingan yang digelar antara PTFI dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa 21 Maret 2017.
 

23 MARET

23 MARET

– Pengamat Hukum Sumber Daya Alam, Ahmad Redi, Indonesia kuat di Arbitrase dan sangat mungkin menang. Kekuatan tersebut terkait persoalan lingkungan, suku dan masyarakat adat.

24 MARET

24 MARET

  • Pemerintah Indonesia merencanakan Pemda dan Suku di Papua akan mendapat bagian 5 persen saham PT Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi 51 persen. Bagian ini diniatkan berbentuk berbentuk dividen, namun masih harus menunggu proses negosiasi kedua pihak.
  • Ada tiga point utama yang jadi perhatian pemerintah dalam negosiasi. Pertama mengenai tahapan divestasi 51 persen. Jika proses berhasil akan ada joint management yang dipimpin Indonesia. Kedua mengenai pembangunan smelter yang harus ada kemajuan. Ketiga mengenai aturan pajak, jika Freeport mau nail down (tetap), Freeport harus bayar 42 persen all the way.

28 MARET

28 MARET

– Manajemen PTFI melakukan sosialisasi kepada pekerjanya mengenai perubahan program perbaikan jam kerja menyusul efisiensi yang dilakukan sejak Januari.

30 MARET

30 MARET

Negosiasi pemerintah dan PT Freeport Indonesia dikabarkan mulai mencapai titik temu. Menurut Menteri ESDM, Jonan, Freeport telah bersedia mengubah kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin akan mulai aktif bulan April depan, dan mendapat masa uji coba IUPK selama enam bulan. Jika selama jangka waktu itu Freeport tidak ingin melanjutkan IUPK, bisa kembali menjadi kontrak karya (KK). Namun, jika statusnya KK maka Freeport harus terlebih dulu menyelesaikan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) agar dapat ekspor mineral.

31 MARET 2017

31 MARET 2017

  • IUPK Freeport dikabarkan mulai aktif pada April. Freeport juga mendapat masa uji coba IUPK Sementara selama enam bulan. Jika dalam periode itu Freeport tidak ingin melanjutkan IUPK, mereka dapat kembali pada KK dan tidak dapat ekspor jika belum menyelesaikan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Dengan aktifnya IUPK, Freeport mendapatkan izin ekspor konsentrat dari pemerintah dengan wajib membayar bea keluar. Ekspor konsentrat terhitung sejak 10 Februari dan berakhir pada 10 Oktober 2017. Surat rekomendasi diberikan ESDM untuk jangka waktu ekspor selama delapan bulan dan kuota ekspor sebanyak 1,113 juta ton untuk satu tahun.
  • Freeport juga menerima pengurangan luas wilayah tambangnya. Luas wilayah operasi yang tadinya 2,6 juta menciut jadi sekitar 2.000 hektare. Sementara kesepakatan mengenai divestasi dan system perpajakan belum tercapai. Freeport masih menginginkan pajaknya menggunakan sistem pajak tetap (naildown). Pemerintah menginginkan (prevailing).
  • Negosiasi yang semula disepakati enam bulan sejak awal Februari lalu, diubah lagi menjadi delapan bulan.
  • Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam telah resmi mengajukan gugatan atas PP 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba ke Mahkamah Agung pada Kamis (30/3).

2 APRIL

2 APRIL

Masyarakat adat yang tergabung dalam Masyarakat Adat Independen (MAI) mendesak pemerintah menutup operasi tambang PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Alasannya, masyarakat adat dua suku besar Amungme dan Kamoro mengklaim telah menjadi korban kompromi pemerintah dan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu selama 50 tahun. Sekretaris MAI sekaligus Perwakilan dari Suku Kamoro, Ronny Nakiaya mengungkapkan, ada empat tuntutan MAI kepada pemerintah Indonesia. Pertama, tutup Freeport. Kedua, segera audit hasil kekayaan Freeport dan mewajibkan membayar upah atau pesangon pekerja sesuai ketentuan berlaku. Tuntutan ketiga, Freeport dan pemerintah Indonesia harus bertanggungjawab mengembalikan kerugian alam yang sudah dirusak. Terakhir, membiarkan masyarakat yang menentukan masa depan pertambangan di Tanah Papua

3 APRIL

3 APRIL

Hingga 3 April 2017, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan belum mendapatkan permohonan izin ekspor tersebut Freeport.

4 APRIL

4 APRIL

Perundingan selanjutnya akan membahas kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2021, pembangunan smelter, dan divestasi saham 51 persen. Untuk itu pemerintah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian ESDM, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya.

6 APRIL

6 APRIL

  • Pemerintah mengklaim tiga point yang tidak bisa ditawar dalam negosiasi dengan Freeport adalah perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%.
  • Negosiasi dibagi dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka pendek focus pada perubahan KK menjadi IUPK dan setelah empat pekan berunding, Freeport sepakat menerima IUPK dengan meminta perpanjangan waktu perundingan dari enam bulan sejak Februari menjadi delapan bulan sejak Februari. Kementerian ESDM menyanggupi permintaan tersebut, sehingga waktu tersisa terhitung sejak April ini menjadi enam bulan.Selama enam bulan tersisa kedua belah pihak akan melakukan perundingan jangka panjang, dengan pokok bahasan; stabilitas investasi yang dituntut FI sebagai syarat menerima IUPK, kelangsungan operasi FI, dan divestasi saham 51%. Perundingan jangka panjang dimulai pekan kedua Aprildengan melibatkan instansi/lembaga terkait, di antaranya Kemenkeu, BKPM, Kemendagri, Pemrov Papua -termasuk di dalamnya Pemkab Timika dan wakil masyarakat adat di Timika. Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, FI bisa kembali ke KK dengan konsekwensi tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.
  • Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menyebut sikap pemerintah tidak konsisten menghadapi Freeport, terbukti dengan diberikannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara yang tidak ada dasar hukumnya.

7 APRIL

7 APRIL

  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan akan mencabut izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia jika pembangunan smelternya tidak ada kemajuan (90 persen per sequence, tidak ada kemajuan target fisik). Smelter dapat dibangun di Papua atau Gresik, pembangunan di Gresik yang diklaim sudah 14 persen, akan dihitung 0% setelah mendapatkan izin ekspor terbaru.
  • Jonan juga mengatakan peluang ke arbitrase internasional sudah tidak ada karena Freeport sudah menyetujui menjadi IUPK. Sementara perubahan penuh status Kontrak Karya (KK) Freeport ke IUPK memang masih dalam tahap dirembuk, sehingga alternatifnya adalah IUPK sementara.

10 APRIL

10 APRIL

  • Tokoh masyarakat Suku Amungme Pieter Yan Magal mendukung penuh proses negosiasi lanjutan antara Pemerintah dengan manajemen PT Freeport Indonesia guna memastikan kelanjutan operasi perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu di wilayah Tembagapura, Mimika, Papua. Menurut dia, keberadaan PT Freeport dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya selama 50 tahun di bumi Cenderawasih Papua telah memberikan sumbangsih yang besar bagi masyarakat Papua.
  • Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan belum menerbitkan izin ekspor mineral konsentrat untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) lantaran belum mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
  • Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menjelaskan, berdasarkan komunikasi terakhir yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot selaku penanggung jawab pemberian rekomendasi ekspor tersebut, ia belum juga mendapat surat rekomendasi tersebut.
  • Menteri ESDM mengubah PermenESDM Nomor 5/2017 dengan PermenESDM Nomor 28/2017 yang ditetapkan pada 30 Maret 2017. Permen yang baru hanya mengubah Pasal 19 Permen ESDM 05/2017 dan memberi kewenangan Menteri ESDM memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang berlaku selama waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi. Pasal 19 ayat 5 Permen yang baru, disebutkan bahwa KK tetap berlaku meski perusahaan tambang sudah mengantongi IUPK. Selain itu, dalam pasal 19 ayat 17, perusahaan tambang diberikan keleluasan untuk kembali ke KK yang berlaku hingga 2021 jika merasa tak puas dengan IUPK.