Sabtu , 25 Maret 2017
iden

Fokus Freeport

COUNTDOWN

ANCAMAN FREEPORT GUGAT PEMERINTAH INDONESIA KE ARBITRASE INTERNASIONAL

Apa saja yang terjadi sejak Freeport mengancam ke Arbitrase Internasional?

Prolog

Prolog

Pada 12 Januari 2017 Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor konsentrat sehingga PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak dapat melakukan ekspor konsentrat. Sehari sebelumnya Pemerintah menerbitkan PP1/2017, Peraturan Menteri ESDM No. 5 tahun 2017 dan No. 6 tahun 2017.

10 FEBRUARI

10 FEBRUARI

PPemerintah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk Freeport dan AMMAN sekaligus mengubah KK menjadi IUPK. Freeport dikabarkan menghentikan aktivitas dan merumahkan karyawan
 

17 FEBRUARI

17 FEBRUARI

 Freeport mengirimkan surat pemberitahuan tertulis kepada Menteri ESDM mengenai tindakan wanprestasi dan pelanggaran Kontrak Karya (KK) oleh Pemerintah Indonesia

18 FEBRUARI

18 FEBRUARI

 Chappy Hakim, mengundurkan diri dari posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI)  

19 FEBRUARI

19 FEBRUARI

Freeport dikabarkan menolak rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat yang diberikan ESDM

20 FEBRUARI

20 FEBRUARI

Freport menggelar Press Conference: menolak perubahan KK menjadi IUPK, memberi waktu 120 hari kepada Pemerintah RI untuk mencari win-win solutions (sejak pemerintah menerima pemberitahuan pada 17 FEBRUARI). Jika tidak ada titik temu, PTFI akan menggugat Pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional. 

21 FEBRUARI

21 FEBRUARI

Pejabat ramai-ramai menegaskan sikap atas ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan oleh PT Freeport Indonesia.

22 FEBRUARI

22 FEBRUARI

Trend penurunan harga saham Freeport McMoran Inc di bursa AS terus terjadi, pada Selasa atau Rabu (22/2/2017) dini hari, saham Freeport McMoran Inc berakhir melemah sebesar 5,23 persen di posisi 14,13 dollar AS per saham
 

23 FEBRUARI

23 FEBRUARI

  • Jokowi mengeluarkan pernyataan: Pemerintah dan Freeport masih negosiasi. Wapres juga mengeluarkan pernyataan: berharap konflik tidak perlu sampai arbitrase internasional dan lebih mengedepankan penyelesaian damai.
  • Menteri Ketenagakerjaan meminta PHK tidak digunakan menekan Pemerintah RI. Disnakertrans dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika menyampaikan sebanyak 1.087 karyawan PT Freeport Indonesia di Papua dan karyawan perusahaan-perusahaan terkait telah dirumahkan per 23/2/2017.
  • Clayton Allen Wenas (Toni Wenas) akan mengisi posisi yang ditinggalkan Cheppy Hakim.
  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merencanakan pembentukan holding BUMN sektor tambang yang rencananya diarahkan untuk membeli saham PT Freeport Indonesia
 

24 FEBRUARI

24 FEBRUARI

Luhut Binsar Pandjaitan: jika Pemerintah menang Arbitrase maka pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Inalum (Persero) akan mengambil alih tambang tersebut.
 

27 FEBRUARI

27 FEBRUARI

  • Pemerintah menyiapkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola tambang Freeport, yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Antam), dengan skema kerja sama Inalum dengan Antam, atau Inalum-Antam dengan private sector
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumpulkan para advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerima Uskup Gereja Timika, John Philip. Kedatangan John menemui Menteri ESDM terkait nasib masyarakat
  • Papua dan lingkungan sekitar tambang PT Freeport Indonesia (PT FI) yang telah puluhan tahun menambang emas dan tembaga di Timika. Mereka meminta hak masyarakat mendapat tempat yang sama penting dalam seluruh negosiasi.
  • Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertemu dengan Bupati Timika, Eltinus Omaleng. Eltinus mengatakan bahwa masyarakat Papua mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017. Aturan tersebut menyatakan perusahaan tambang yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun diwajibkan mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen. Namun, dalam hal ini, Eltinus mewakili masyarakat Papua menginginkan kepastian besaran yang akan didapat masyarakat ulayat di Papua dari 51 persen divestasi saham.
  • Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengatakan, perseroan siap dan mampu untuk menyerap divestasi saham Freeport. Menurut dia, kemungkinan, dananya bisa didapat dari pinjaman perbankan.
  • Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana membentuk tim bersama guna menangani pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Hal tersebut diputuskan setelah Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SPKEP) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri.
 

3 MARET

3 MARET

  • Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Timika mendatangi Komnas HAM, dan meminta diikutsertakan dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport
  • Komisioner Komisi Nasional HAM Nur Kholis menilai selama dua bulan perdebatan antara Pemerintah RI dan PT Freeport Indonesia (PT FI) tak menyentuh nasib masyarakat adat. Padahal di kawasan pertambangan di Timika ada masyarakat adat yang harus diajak berunding. Ia juga meminta pemerintah tidak melayani ancaman Freeport yang ingin membawa persoalan ke arbitrase internasional. Jika Freeport hengkang, akan sulit meminta pertanggung jawaban untuk memulihkan kondisi lingkungan akibat pertambangan.
 

7 MARET

7 MARET

  • Lebih dari sebulan 309 pekerja PT Smelting Gresik melakukan mogok kerja.
  • Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk menyampaikan beberapa hal di antaranya mengenai perampasan lahan suku Amungme oleh Freeport.
  • Sekitar seratus karyawan PT Freeport Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

8 MARET

8 MARET

  • Jonan mengumpulkan para mantan Menteri ESDM, yakni Soebroto (1978-1988), Kuntoro Mangkusubroto (1998-1999), Purnomo Yusgiantoro (2000-2009), Darwin Zahedy saleh (2009-2011), dan Chairul Tanjung
  • ESDM dan PT Freeport Indonesia sepakat memperpanjang negosiasi hingga enam bulan ke depan, dalam rangka mencari titik temu pengelolaan tambang Grasberg. Dalam negosiasi itu, Freeport diwakili ‎Direktur Eksekutif Tony Wenas dan Direktur Clementino Lamury
 

10 MARET

10 MARET

Freport mengatakant tambang PT Freeport Indonesia sudah mulai beroperasi pun demikian dengan smelter di Gresik