Minggu , 24 Maret 2019
iden

Gugatan Konstitusional Terhadap Hukum Perjanjian Internasional No.24 / 2000

 

Pakar Pemerintah: “BIT Memiliki Konsekuensi Mendasar”

Tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjain di dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional telah mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih lagi, perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional ini disahkan tanpa memerlukan persetujuan DPR RI sehingga hilangnya fungsi kontrol rakyat/DPR atas kekuasaan Pemerintah.

Selengkapnya >>>ARTIKEL OPINI Gugatan Konstitusional Terhadap Hukum Perjanjian Internasional No.24 Tahun 2000

Check Also

Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019

  Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI: …

Tinggalkan Balasan