Selasa , 21 November 2017
iden

Hati-hati, TPP Bisa Bikin RI di Bawah Kontrol Korporasi Multinasional

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membatalkan niatnya membawa Indonesia bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). Sebab, perjanjian perdagangan bebas itu bisa membuat Indonesia berada di bawah kontrol korporasi multinasional.

Research and Monitoring Manager Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menjelaskan bahwa ada mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dan standar perlindungan terhadap investasi asing yang wajib dilakukan oleh setiap negara anggota TPP.

Mekanisme ISDS adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh investor asing untuk menggugat negara akibat penerapan kebijakan yang dianggap merugikan. Akibatnya, negara kehilangan keleluasaan untuk membuat kebijakan yang melindungi rakyatnya bila kebijakan itu bertentangan dengan kepentingan investor asing.

“Hal ini tentunya berdampak terhadap policy space yang dimiliki oleh negara, sehingga fungsi negara dalam membuat kebijakan untuk melindungi kepentingan publik dan hak-hak rakyatnya menjadi tersandera. Bisa dipastikan kebijakan untuk kepentingan publik yang bertentangan dengan kepentingan investor akan diabaikan,” kata Rachmi dalam konferensi pers di Kantor IGJ, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Rachmi mengungkapkan, kebijakan yang rawan digugat oleh korporasi multinasional adalah kebijakan-kebijakan untuk melindungi industri nasional yang berbasis pada usaha rakyat. “Kemajuan dan pembangunan industri nasional akan terhambat. Perlindungan hak-hak rakyat oleh negara akan semakin hilang atas nama investasi,” tuturnya.

Dia menambahkan, keuntungan yang diperoleh Indonesia dari TPP tidak seberapa dibanding apa yang harus dikorbankan. Indonesia bukan negara yang perekonomiannya berorientasi pada ekspor, melainkan ke pasar domestik. Produk yang diyakini pemerintah bakal melonjak ekspornya bila Indonesia bergabung ke TPP, yakni tekstil dan alas kaki, nilainya juga tak seberapa. Kedua produk tersebut hanya 5% dari total nilai ekspor Indonesia.

Bila hanya ingin memperluas akses pasar, itu bisa diperoleh tanpa harus bergabung dalam TPP. Daya saing produk Indonesia juga bisa ditingkatkan tanpa harus ikut TPP. Lagipula, Indonesia sudah menyepakati banyak sekali perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) baik secara bilateral maupun multilateral. Banyak juga di antara negara-negara anggota TPP yang sudah terikat FTA dengan Indonesia. Artinya, akses pasar untuk produk Indonesia tetap sangat luas meski tak ikut TPP.

Karena itu, IGJ bersama sejumlag organisasi masyarakat lain seperti KIARA, JATAM, Semar UI, IKAPPI, hingga FITRA mendesak Jokowi untuk tidak membuat komitmen apapun terkait TPP, menolak ajakan Presiden AS Barrack Obama untuk bergabung ke TPP, dan fokus saja pada kebijakan pembangunan nasional, khususnya penguatan perekonomian rakyat kecil seperti petani, nelayan, buruh, pedagang kecil.

 http://finance.detik.com/read/2016/02/15/151410/3142360/4/hati-hati-tpp-bisa-bikin-ri-di-bawah-kontrol-korporasi-multinasional

(hns/hns)

Check Also

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan

JAKARTA-Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan perundingan perdagangan …

Tinggalkan Balasan