Rabu , 13 Desember 2017
iden
epa04964748 United States Trade Representative Michael Froman (C) is flanked by international counterparts during the closing press conference after an agreement was reachef by twelve Trans-Pacific Partnership (TPP) member countries, in Atlanta, Georgia, USA, 05 October 2015. Twelve Pacific Rim countries reached an agreement 05 October on a trade pact that will lift most duties on trade and investment, set new business standards and protect intellectual property rights. The TPP countries include the United States, Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Peru, Chile, Japan, Vietnam, Malaysia, Singapore and Brunei. EPA/ERIK S. LESSER

Jokowi Diminta tidak Buat Komitmen Apa Pun terkait TPP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo tidak membuat komitmen apa pun terhadap kerja sama Trans-Pasific Partnership (TPP) dalam pertemuan US-ASEAN Summit pada 15-16 Februari 2016 di Kalifornia, Amerika Serikat.

Sekelompok organisasi masyarakat sipil ini mengingatkan Jokowi tidak kembali membuat pernyataan politik yang akan merugikan Indonesia pada masa depan terkait TPP. Research and Knowledge Management Manager dari Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan, perjanjian TPP menuai banyak protes dari berbagai masyarakat di belahan dunia, khususnya anggota TPP.

Masyarakat Indonesia, lanjutnya, menilai perjanjian TPP hanya akan lebih banyak mendulang kerugian bagi Indonesia ketimbang manfaatnya.

“Seharusnya, Presiden Jokowi lebih fokus pada keberhasilan implementasi agenda pembangunan nasional, bukan pada TPP,” ujarnya di kantor IGJ, Jalan Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Senin (15/2).

Ia melanjutkan, keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam menjawab persoalan pembangunan nasional masih dipertanyakan.

“Misalnya, implementasi paket kebijakan terkait peningkatan daya saing, implementasi Nawacita, strategi pencapaian 17 agenda SDGs, maupun implementasi kedaulatan pangan,” lanjutnya.

IGJ bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Human Right for Social Justice (IHS), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Koalisi untuk Obat Murah (KOM), Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), menyuarakan penolakannya terhadap TPP.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/16/02/15/o2ksab383-jokowi-diminta-tidak-buat-komitmen-apapun-terkait-tpp

Check Also

Pemerintah perlu segera atasi ketimpangan akses digital di Indonesia

Jakarta – Pemerintah perlu mengatasi permasalahan ketimpangan akses digital antara berbagai wilayah di Nusantara yang …

Tinggalkan Balasan