Selasa , 14 Agustus 2018
iden

Judical Review UU Perjanjian Internasional

Perjalanan

Judical Review UU Perjanjian Internasional

22 Januari

22 Januari

Catatan Pertemuan IGJ dengan IHCS (David Sitorus)

Hari / Tanggal  Rabu / 17 Januari 2018.
Agenda Pembahasan pendaftaran JR UU PI ke Mahkamah Konstitusi RI.
Waktu 15.00 wib s/d 16.30 wib.
Tempat Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Turut Hadir Rachmi Hertanti (IGJ), Henry Oliver David Sitorus (IHCS), Rahmat Maulana Sidik (IGJ).

Ringkasan Pertemuan :

Pertemuan dengan David Sitorus (IHCS) dimaksudkan untuk membahas kembali pendaftaran JR UUPI ke Mahkamah Konstitusi RI.

Sepakat bahwa untuk pendaftaran JR UUPI ini akan dimasukkan gugatannya pada tanggal 6 February 2018.

Untuk rapat konsolidasi akhir membahas pendaftaran JR UUPI ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018.

Mengenai konpers akan dilaksanakan pada saat pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstistusi. Dengan teknis, sebagian orang memasukkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan sebagian lagi melaksanakan konpers.

Selain konpers, juga akan membuat release bersama dengan rekan-rekan mengenai JR UUPI ini.

Yang akan diundang kembali pada pertemuan pembahasan akhir untuk pendaftaran gugatan, antara lain : KNTI, IGJ, IHCS, SPI, SP, dan API.

                           Timeline Pertemuan untuk Pendaftaran JR UUPI di MK

Aktivitas Periode 2018
January February
29 6  
Rapat konsolidasi akhir pendaftaran gugatan JR UU PI di Mahkamah Konstitusi RI bersama kawan-kawan CSO
Pendaftaran gugatan & Konpers JR UUPI
Bertemu expert setelah pendaftaran gugatan JR UU PI

 BRIEFING-PAPER-UUPI

13 Februari

13 Februari

Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Draft JR UU PI Jilid II Finalisasi

13 Maret

13 Maret

==Notulensi Meeting With Expert==

Hari / Tanggal Selasa, 13 Maret 2018
Agenda Pertemuan dengan ahli untuk masukan perbaikan Judicial Review Undang-Undang Perjanjian Internasional di Mahkamah Konstitusi
Tempat Kantor Indonesia for Global Justice (IGJ)

Jalan Laboratorium No. 7, Komplek PLN Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, 12760

Waktu 14.30 wib s/d 18.35 wib
Turut Hadir Bpk. Irfan Hutagalung (Dosen UIN Syarif Hidayatullah), Lutfiyah Hanim (TWN), David Sitorus (IHCS) Ibrahim Sumantri (Lawyer IHCS), Priadi Talman (IHCS), Megawati (IGJ), Rachmi Hertanti (IGJ), Dwik Susilo (IGJ), Rahmat Maulana Sidik (IGJ)
Notulis Rahmat Maulana Sidik

 

Ringkasan pertemuan :

Irfan Hutagalung (Dosen UIN Jakarta)

Para pemohon pertama sekali harus melihat adanya landasan hak konstitusional untuk mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi ini dengan melihat Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

  1. Perorangan warga negara Indonesia;
  2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  3. badan hukum publik atau privat; atau
  4. lembaga negara.

Para pemohon harus dengan baik menyampaikan kerugian konstitusionalnya, dengan berlandaskan hak konstitusional yang sudah dicantumkan pada Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang perlu dipahami, bukan saja kerugian konstitusional secara riil yang dirasakan, tapi berpotensi atau dianggap merugikan hak konstitusional akibat keberadaan Undang-Undang bisa dijadikan landasan untuk mengajukan permohonan Undang-Undang Perjanjian Internasional ini.

Kemudian, berkaitan dengan yang disampaikan oleh sdr. David Sitorus dan yang ada dalam permohonan ini, bahwa pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan ini diantaranya Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Perjanjian Internasional. Dan yang jadi batu uji itu adalah Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945. Untuk Pasal 28D UUD 1945 ini apakah tepat dijadikan batu uji pengujian Undang-Undang perjanjian Internasional ini?. Kalau bagi saya, lebih tepat lagi kerugian konstitusional para pemohon dikaitkan dengan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan masalah :  “perekonomian  nasional  diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan  prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,  kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan  ekonomi nasional”. Jadi, dampaknya bisa lebih sinkron dalam merumuskan kerugian konstitusional nya dengan kondisi sektor nasional. Misalnya, petani yang tidak berdaulat dalam pangan dan berdampak pada kemandirian serta kesejahteraan petani. Contoh lainnya, begitu juga dengan petambak garam yang dengan adanya perjanjian perdagangan bebas menjadi banjir impor garam di Indonesia, sehingga tidak bisa menentukan arah kesejahteraan dan tidak demokrasi dalam ekonomi.

Dari Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, para pemohon dapat meng-elaborasikan yang disebut dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional ini tidak cocok dan/atau bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, jangan lupa para pemohon juga menunjukkan perjanjian internasional yang disahkan dalam regulasi nasional dan mengikat yang lahir akibat dari Undang-Undang Perjanjian Internasional ini. Sehingga, hakim bisa lebih mudah memahami bahwa ada kerugian konstitusional para pemohon akibat dari berlaku nya Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Kalau saya melihat ada persoalan yang muncul sebenarnya dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional ini. Karena, Pasal 10 ini justru memberikan kualifikasi yang memiliki dampak yang luas bagi kehidupan rakyat hanya terbatas pada persoalan yang disebutkan pasal 10 tersebut. Sementara, Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 tidak memberikan kualifikasi tertentu dampak yang meluas itu. Lantas, apakah soal-soal perdagangan, ekonomi, pajak berganda, pendidikan tidak merupakan dampak yang meluas  bagi kehidupan masyarakat?. Justru itu hanya disahkan melalui peraturan presiden yang tidak membutuhkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengesahannya.

Sehingga, Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional telah mengunci perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang membawa dampak luas bagi kehidupan rakyat.

Karena UUD 1945 membuka kriteria persetujuan yang meluas bagi kehidupan rakyat yang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sementara Undang-Undang Perjanjian Internasional menutup itu dalam Pasal 10 Undang-Undang a quo.

Soal yang lainnya adalah, ketika Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang  menimbulkan akibat  yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban  keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau  pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan De wan Perwakilan Rakyat”. Namun, justru dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional tidak menggunakan kata “persetujuan” malah yang digunakan adalah “pengesahan” oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dari sini, juga muncul persoalan karena berarti kata “pengesahan” itu hanya membuat Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk dalam sebuah Undang-Undang terhadap sebuah perjanjian internasional menjadi hukum nasional. Bukan memberikan kata setuju atau tidak terhadap perjanjian internasional yang akan diadopsi menjadi hukum nasional.

Sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menentukan kriteria dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 ini. Bukan justru dibatasi kriteria nya dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional.

Dewan Perwakilan Rakyat punya hak lebih dari pada Pemerintah untuk menyetujui atau menolak sebuah perjanjian internasional yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945.

Mengenai Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Internasional ini menghilangkan kata persetujuan menjadi pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal ini juga menerangkan tentang bagaimana Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional itu.

Mengenai pengikatan sebuah negara dalam perjanjian internasional, ada yang disebut dengan istilah customary maksudnya kalau sebuah negara telah menerima kebiasaan internasional dalam mengesahkan sebuah perjanjian internasional dan tidak ada sedikit pun menolaknya, maka bagi negara tersebut menjadi “legal obligatory” untuk terus mengikuti hukum kebiasaan internasional dalam consent to be bound.

Namun, sebaliknya jika sebuah negara secara tegas tidak pernah menerima hukum kebiasaan internasional dalam mengikatkan diri pada sebuah perjanjian internasional, maka negara ini disebut “persistent object” dan hukum kebiasaan internasional tidak berlaku bagi negara tersebut.

Dalam ratifikasi perjanjian internasional terdapat problem juga, karena ratifikasi yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang tidak diperlakukan sebagaimana pembentukan Undang-Undang lainnya. Tidak ada RDPU (Rapat Dengar Pendapat), konsultasi dan intinya menghilangkan peran serta masyarakat didalamnya. Tiba-tiba ratifikasi perjanjian internasional sudah disahkan dan berlaku secara luas layaknya Undang-Undang lainnya.

Lutfiyah Hanim (Peneliti TWN)

Memang ada perbedaan dalam melakukan pengikatan terhadap perjanjian internasional di masing-masing negara. Contoh di Amerika ketika melakukan sign (tandatangan) terhadap perjanjian internasional, maka itu belum berlaku bagi negara Amerika tersebut. Sebab, belum mendapat persetujuan dari Parlemen Amerika. Jika Parlemen Amerika menolak, maka tidak bisa berlaku perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah.

Perjanjian BIT (Bilateral Investment Treaty) bisa dimasukkan dalam permohonan untuk menguatkan adanya masalah dalam perjanjian internasional yang dibentuk tanpa peran serta masyarakat dan kebanyakan perjanjian itu dibentuk melalui Keppres/Perpres.

Poin-poin kesepakatan pertemuan:

Ahli yang akan dihadirkan di persidangan untuk permohonan uji materi ini diantaranya dari latar belakang Hukum Tata Negara, Hukum Internasional/Hubungan Internasional, dan yang memahami dampak Perdagangan Bebas.

Ahli dalam permohonan uji materi ini sudah ada dua : pertama, Bpk. Irfan Hutagalung, kedua, Lutfiyah Hanim.

Hari jum’at setelah sholat jum’at, perbaikan permohonan uji materi perjanjian internasional ini akan dimasukkan kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 28D UUD 1945 tetap dimasukkan sebagai batu uji dalil permohonan uji materi ini. namun, Pasal 84, Pasal 85 UU Perdagangan akan dihapuskan karena bisa berpotensi menjadi menguji dua Undang-Undang. Dan Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian juga tetap dimasukkan sebagai salah satu pasal yang diuji.

Isi Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dapat dijadikan landasan konstitusional para pemohon untuk membuat kerugian konstitusional nya. Tetapi tidak menyebutkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 nya melainkan isi dan makna dalam pasal nya saja yang disebutkan.

Para pemohon harap mengirimkan kembali kerugian konstitusionalnya yang terbaru.

==Terimakasih==

 

16 Maret

16 Maret

Perbaikan Permohonan Uji Materiil Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia tahun 1945

Draft Perbaikan JR UU PI (FINAL)

19 Maret

19 Maret

Sidang Panel Perbaikan Permohonan Judicial Review UU Perjanjian Internasional

Senin, 19 Maret 2018 telah dilangsungkan sidang panel kedua uji materi UU No.  24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang dipimpin oleh hakim panel I Dewa Gede Palguna selaku hakim ketua dan hakim anggota Saldi Isra serta Wahiduddin Adams.  Dipihak pemohon dihadiri kuasa hukum nya Priadi, Ibrahim Sumantri dan Rahmat Maulana Sidik. Sidang panel masih dalam rangka pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim I Dewa Gede Palguna.

Memasuki materi sidang, hakim ketua meminta kuasa hukum pemohon untuk menyampaikan perbaikan permohonan dengan pertimbangan saran-saran dari majelis hakim pada sidang panel sebelumnya. Berlaku sebagai kuasa hukum pemohon Priadi menyampaikan perbaikan yang meliputi perbaikan judul menjadi lebih spesifik dengan tidak hanya menyebutkan undang-undang nya saja melainkan menyebutkan pasal yang diujimaterilkan menjadi Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Uji Materiil Pasal 2, Pasal 9, ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengenai para pemohon, Priadi menegaskan bahwa tidak ada pengurangan. Kuasa hukum berpendapat masing-masing lembaga yang menjadi pemohon mempunyai kerugian konstitusional yang spesifik.  Perbaikan pada bab pendahuluan juga dielaborasi dengan masukan hakim terkait sejarah perjanjian internasional dan bagaimana hukum kebiasaan internasional mempengaruhi  hukum perjanjian internasional yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan kerugian konstitusional dan disampaikan pula bahwa kerugian konstitusional para pemohon sudah lebih spesifik terhadap perjanjian internasional mana yang merugikan para pemohon.  Selain ituss dengan kelengkapan para pemohon berdasarkan bukti awal yang telah dimasukkan dan akan ditambahkan dengan bukti tambahan berikutnya,  kedudukan para pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Masuk pada pokok perkara, Priadi memaparkan bahwa pada persidangan sebelumnya majelis hakim meminta MoU dicabut karena bukan bentuk dari sebuah perjanjian internasional dan diikuti oleh kuasa hukum dan pemohon. Meskipun disini Priadi tetap menyatakan MoU termasuk dalam jenis-jenis perjanjian internasional berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun tetap dicabut dengan alasan adanya kemungkinan pembuktian yang sulit. Lalu mengenai fakta hukum telah lebih diperjelas urutan tata fakta hukumnya sendiri.

Selanjutnya disampaikan kuasa hukum pemohon Ibrahim Sumantri yang menitikberatkan pada legal standing pemohon dimana ada beberapa perjanjian internasional yang merugikan.  Dijelaskan lebih lanjut setelah diteliti dan dipelajari, perjanjian tersebut muncul karena perjanjian internasional itu sendiri didasari oleh undang-undang yang diajukan permohonan  a quo.  Dipaparkan juga dalam petitum sudah disesuaikan dengan saran majelis hakim agar dijadikan satu kesatuan.

Hakim Ketua memberikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan kuasa hukum pemohon yang berkaitan dengan petitum 2.3 berkenaan dengan frasa “menimbulkan akibat hukum yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara” apakah untuk diartikan lebih luas yang selanjutnya dibenarkan oleh ibrahim sumantri.

Hakim menyatakan menerima perbaikan permohonan dan terkait bukti yang diajukan pemohon telah diperiksa dan diverivikasi yaitu bukti P-1 sampai dengan P-15 dinyatakan sah.

Sidang dinyatakan selesai dan mengenai kelanjutan permohonan uji materil akan ditentukan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi.

Perbaikan Permohonan PERKARA NO 13 PUU – XVI 2018

risalah_sidang_9908_PERKARA NOMOR 13.PUU-XVI.2018 19 MARET 2018

 

 

6 April

6 April

Resume Sidang Pleno Judicial Review
Undang-Undang Perjanjian Interrnasional

Resume Poin-Poin Sidang JR UU PI 0504

30 April

30 April

Pengesahan Tidak Sama Dengan Persetujuan

Senin, 30 April 2018-Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Permohonan ini diajukan  oleh sembilan organisasi masyarakat sipil diantara nya:  Indonesia for Global Justice, IHCS, Serikat Petani Indonesia, Solidaritas Perempuan, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Bina Desa, FIELD, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Aliansi Petani Indonesia, lima orang petambak garam.

Persidangan kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari para pemohon. Para pemohon menghadirkan dua ahli dalam persidangan ini yakni Bapak Irfan Hutagalung selaku Ahli Hukum Hubungan Internasional dan pengajar di UIN Jakarta, juga Ibu Cenuk Sayekti selaku Ahli Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional di Universitas Lancang Kuning.

Disampaikan oleh Bapak Irfan Hutagalung selaku ahli Hukum Hubungan Internasional, bahwa Undang-Undang Perjanjian Internasional membuat ketentuan yang berbeda dan menimbulkan pertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UUD 1945 menentukan kewenangan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui tindakan Presiden dalam membuat perjanjian internasional. Tetapi, dalam batang tubuh UU Perjanjian Internasional persetujuan DPR tidak lagi disebut-sebut.

Beliau juga menambahkan dalam keterangan nya bahwa frase pengesahan tidak sama dengan frase persetujuan, karena pertama, persetujuan DPR patutlah tidak diwujudkan dalam bentuk UU. Karena, persetujuan haruslah produk tindakan sepihak DPR bukan tindakan dua belah pihak. Kedua, Pasal 9 UU Perjanjian Internasional sesungguhnya mengatur tentang cara pengikatan (consent to be bound) terhadap perjanjian internasional. Ini karena dalam pasal tersebut mengatur tentang pengesahan. Sehingga, tidak dapat disamakan antara pengesahan dengan persetujuan sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal UUD 1945.

Senada dengan itu, Cenuk Sayekti selaku ahli Hukum Ekonomi Internasional mengatakan bahwa peranan legislative menjadi krusial dalam proses pembuatan perjanjian ekonomi internasional, khususnya perjanjian perdagangan internasional yang berdampak luas. Keterlibatan legislative tidak saja merupakan bentuk pengawasan atas kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif dalam membuat perjanjian perdagangan dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional, tetapi juga bentuk peran aktif melindungi kepentingan nasional.

Penting nya mekanisme persetujuan DPR dalam perjanjian internasional harus dianggap sebagai fungsi check and balances terhadap lembaga eksekutif, sebagaimana juga telah ditegaskan dalam konstitusi UUD 1945. Karena dengan menghilangkan persetujuan DPR itu, secara otomatis rakyat akan tergadaikan hak-hak nya untuk menyampaikan aspirasi nya dalam pemberlakuan sebuah perjanjian internasional. Padahal, dampak nya begitu terasa terhadap kehidupan rakyat. Seperti di sektor Perekonomian, perdagangan, investasi, pajak, pendidikan dan lainnya. Beberapa perjanjian perdagangan bebas yang diberlakukan melalui Keppres tanpa mekanisme persetujuan DPR ternyata memiliki dampak luas bagi rakyat, seperti : ASEAN-China Free Trade Agreement yang diratifikasi melalui Keppres No. 48 Tahun 2004, ASEAN Trade in Goods (ATIGA), ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA).

Mei

Mei

Undang-Undang Perjanjian Internasional Sudah Semestinya di Revisi

Selasa, 22 Mei 2018. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Perjanjian Internasional, persidangan kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli para pemohon dan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Para pemohon melakukan uji materi Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1) UU Perjanjian Internasional, karena Pasal-Pasal tersebut mereduksi frase “Persetujuan” dalam UUD 1945 dengan frase “Pengesahan” sehingga semangat nya tidak lagi didasari oleh Pasal 11 UUD 1945.

Dalam persidangan ini, Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum sebagai Ahli Hukum Tata Negara menjelaskan kepada majelis hakim bahwa semua perjanjian internasional, baik antarnegara maupun bukan antarnegara (organisasi internasional), harus dibuat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang disahkan tanpa persetujuan DPR yaitu melalui Keputusan Presiden adalah bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945, sehingga layak, pantas dan adil dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan pengertian persetujuan DPR hendaknya dipahami sesuai pengertian Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 yaitu proses pembahasan bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, sebelum ditandatangani Presiden sebagai tanda pengesahan.

Beliau juga menyampaikan bahwa perjanjian internasional sangat berhubungan erat dengan hak asasi rakyat, sehingga segala hal yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat harus dimintakan persetujuan nya kepada rakyat (dalam hal ini DPR).  Tidak hanya itu, membuka ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi nya dalam suatu pemberlakuan perjanjian internasional menjadi sangat penting dalam konteks negara hukum dan hak asasi manusia.

Senada dengan itu, Ibu Lutfiyah Hanim selaku pengamat hukum internasional dan aktivis hak asasi manusia juga menyampaikan banyak perjanjian internasional seperti Bilateral Investment Treaty (BIT) yang hanya disahkan melalui Keputusan Presiden dan atau Peraturan Presiden. Bila disahkan melalui mekanisme Keppres atau Perpres maka itu kewenangan mutlak Presiden dan upaya kontrol DPR dalam memberikan persetujuan itu menjadi hilang. Padahal, akibat dari pemberlakuan perjanjian investasi itu sangat terasa pada kehidupan masyarakat dan negara.

Permohonan uji materi Undang-Undang Perjanjian Internasional ini diajukan oleh sembilan organisasi masyarakat sipil (IGJ, IHCS, SPI, API, KIARA, Solidaritas Perempuan, KNTI, FIELD, Bina Desa) dan 5 orang petambak garam, yang seluruhnya memiliki kesadaran bahwa perjanjian internasional yang diikatkan dan diberlakukan di Indonesia memiliki dampak langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat. Contoh nya impor garam, skema impor garam ini berlangsung karena ada mekanisme pengikatan diri pada sebuah perjanjian internasional. Dan pintu masuk bagi terbuka nya mekanisme pengikatan dan pemberlakuan perjanjian internasional itu melalui UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ini.

risalah_sidang_10035_PERKARA NOMOR 13.PUU-XVI.2018 22 MEI 2018

25 Juni

25 Juni

Summary Sidang

25 Juni 2018 di Mahkamah Konstitusi

 “Ahli Pemerintah Sepakat Pasal 10 UU PI Membatasi Kewenangan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

 IGJ-Jakarta, 28 Juni 2018-Persidangan uji materi Undang-Undang Perjanjian Internasional kembali digelar di gedung Mahkamah Konstitusi RI.  Kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Pemerintah. Yang dihadirkan oleh Pemerintah dalam persidangan ini, yakni Prof. Bagir Manan (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran) dan Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia). Sedangkan, dua orang ahli  lagi hanya akan memberikan keterangan secara tertulis, yakni Dr. Eddy Pratomo dan Abdulkadir Jailani.

Dari sisi pemohon turut hadir oleh Rachmi Hertanti (Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice) bersama Aditya (FIELD) dan kuasa hukum nya yakni Ibrahim Sumantri.

Salah satu Ahli dari Pemerintah yakni Prof. Bagir Manan menjelaskan bahwa praktik hubungan luar negeri secara asasi mutlak dimiliki oleh Presiden sebagai representative suatu Negara. Sebagaimana pendapat Hakim Agung Amerika Serikat “The President alone has the power to speak or listen as a representative of the nation”. Termasuk dalam keputusan membuat, turut serta, atau mengundurkan diri dari suatu perjanjian internasional (treaties atau executive agreements) semata- mata atas inisiatif pemegang kekuasaan eksekutif.

Bila dikaitkan dengan Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945, maka Presiden memiliki kewenangan untuk membuat, membentuk dan mengikatkan diri pada perjanjian internasional yang bersifat tidak memiliki dampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan tidak mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Perjanjian internasional dibuat tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan lazim disebut sebagai executive agreement dan atau kewenangan Presiden.

Sehingga, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disebut dalam Pasal 11 Ayat (2) memiliki sifat Check and Balances atas aktivitas executive dalam suatu perjanjian internasional. Dan tidak memiliki hak-hak paling utama sebagai kekuasaan legislatif seperti hak inisiatif dan hak amandemen dalam perjanjian internasional. Sementara, bentuk undang-undang perjanjian internasional yang disetujui Dewan perwakilan rakyat semata-mata tumbuh berdasarkan praktik ketatanegaraan Indonesia sendiri.

Selanjutnya, Prof. Bagir Manan menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bukanlah undang-undang yang mengikat umum atau mengikat perorangan atau bisa disebut bukan undang-undang materiil. Ini perlu disampaikan agar mengetahui ada tidak nya legal standing para pemohon dalam judicial review UU di Mahkamah Konstitusi.

Prof. Bagir Manan juga berpendapat mengenai Pasal 2 UU Perjanjian Internasional yakni mengenai frase “Konsultasi” Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau menjelaskan bahwa check and balances hanya dilakukan kepada Presiden bukan kepada Menteri dalam hal perjanjian internasional ini. Karena, Menteri hanya pembantu Presiden sehingga hubungan nya dengan Dewan Perwakilan Rakyat hanya bersifat konsultatif bukan memperoleh persetujuan.

Hanya presiden yang memperoleh atau tidak memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat. Hasil konsultasi akan dilaporkan pada presiden sebagai pemegang kekuasaan membuat, memasuki, atau turut serta dalam perjanjian internasional. Presidenlah yang akan menentukan atau memutuskan pengajuan naskah perjanjian internasional untuk memperoleh persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Menarik nya, Prof. Bagir Manan membenarkan dalil permohonan para pemohon mengenai Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bahwa Pasal tersebut telah membatasi perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang atau memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Ahli Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana memberikan penjelasan dengan mendahului pada 7 pertanyaan. Pertama adalah apa pengertian dari frasa perjanjian internasional lainnya? Kedua, siapakah organ yang memegang kekuasaan untuk membuat perjanjian internasional? Ketiga, apakah ada keharusan presiden mendapat persetujuan dari DPR dalam membuat perjanjian internasional? Keempat,  mengapa ada perjanjian internasional yang pengesahannya dilakukan dengan keputusan atau peraturan presiden? Kelima, apa makna konsultasi ke DPR sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perjanjian Internasional? Keenam, apa ada pembedaan dalam istilah perjanjian internasional? Ketujuh, apakah masyarakat dapat lebih terlibat atau berpartisipasi dalam keikutsertaan Indonesia dalam suatu perjanjian internasional?

Prof. Hikmahanto menjelaskan bahwa lahir nya Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 dengan frasa yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, Tidak terlepas dari pengalaman buruk Indonesia ketika presiden menandatangani letter of intent yang ditujukan kepada International Monetary Fund pada tanggal 31 Oktober 1997. Ketika itu, Indonesia dalam kondisi yang sangat membutuhkan likuiditas karena terjadinya krisis moneter.

Beliau juga mengemukakan bahwa kekuasaan untuk berhubungan dengan Negara lain dalam hal perjanjian internasional dipegang oleh seorang Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Karena, beliau menganggap Presiden merupakan organ yang paling berhak berhubungan dengan Negara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945. Dan beliau juga berpendapat bahwa perlu nya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam suatu perjanjian internasional agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden. Ini mengingat lembaga keppresidenan yang berbeda dengan mungkin DPR, Mahkamah Agung, dan lembaga negara lainnya, hanya diisi oleh satu orang, yaitu yang menjabat sebagai presiden. Oleh karenanya kondisi ini sangat rentan untuk disalahgunakan.

Namun, beliau juga menjelaskan bahwa di banyak negara, tidak semua perjanjian internasional harus disetujui oleh lembaga legislatif. Di samping akan memberi beban yang terlalu banyak pada lembaga legislatif, juga birokrasi akan menjadi panjang, bahkan berimplikasi pada biaya. Intinya adalah tidak akan realistis bila semua perjanjian internasional harus dibawa ke lembaga legislatif untuk mendapat persetujuan. Bila ini terjadi, maka akan menjadikan kepala pemerintahan tidak lincah dalam melakukan hubungan dengan negara lain.

Uji materi ini dilakukan oleh 9 organisasi masyarakat sipil Indonesia diantara nya : Indonesia for Global Justice, SPI, IHCS, Solidaritas Perempuan, KIARA, FIELD, Bina Desa, API, dan 5 orang petambak garam. Karena, melihat dampak yang timbul dari pengikatan perjanjian internasional terhadap sector perekonomian, perdagangan, pendidikan, penanaman modal asing, pajak. Sehingga, diajukan untuk ditinjau ulang oleh Hakim Konstitusi khusus nya terhadap Pasal 2, Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1) UU Perjanjian Internasional terhadap Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya, tahap dari persidangan ini yakni memberikan kesimpulan (conclution) yang sudah harus diserahkan kepada Hakim Konstitusi paling lambat pada 4 Juli 2018.

Penyusun:

Rahmat Maulana Sidik

Indonesia for Global Justice

Email. Rmaulanasidik55@gmail.com

Website. www.igj.or.id

risalah_sidang_10074_PERKARA NOMOR 13.PUU-XVI.2018 tgl 25 Juni 2018