Senin , 21 Agustus 2017
iden

Kaji Ulang Perjanjian Investasi Bilateral

PENELITI dari Indonesia for Global Justice, Rachmi Hertanti, meminta pemerintah mengkaji ulang perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaty/BIT). Saat ini, Indonesia telah terikat dalam 64 BIT yang justru menguntungkan investor asing, tetapi di sisi lain dapat melemahkan kepentingan nasional.

“Kerugian negara dengan adanya penerapan BIT muncul akibat adanya korporasi transnasional yang bergerak di bawah legalisasi negara. Padahal, BIT itu kan sifatnya hanya G2G (government to government),“ kata Rachmi saat konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, regulasi BIT membuat perusahaan asing berani menggugat pemerintah di pengadilan internasional. Dia mencontohkan perusahaan asal Inggris, Churchill Mining, yang menggugat pemerintah Indonesia melalui lembaga arbitrase internasional. Churchill bisa menggugat pemerintah akibat adanya klausul yang memperbolehkan hal tersebut dalam investasi bilateral kedua negara. “Akibat gugatan Churchill itu, negara berpotensi dirugikan Rp14,4 triliun. Angka itu kan setara dengan subsidi pangan,“ kata dia. (Jay/E-3)

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/

Check Also

Pernyataan Sikap Indonesia for Global Justice (IGJ) Solidaritas Perjuangan untuk Petani Kendeng Lestari

Kasus Semen Kendeng: “Legalisasi Negara Atas Kejahatan Korporasi” Jakarta, 1 April 2017 Meninggalnya Ibu Patmi, …

Tinggalkan Balasan