Senin , 21 Agustus 2017
iden

Pemerintah Perlu Lindungi Produsen Pangan

MedanBisnis – Jakarta. Pemerintah perlu melindungi produsen pangan skala kecil di berbagai daerah sebagai dasar kebijakan untuk mencapai kedaulatan pangan di Tanah Air. “Aliansi untuk Desa Sejahtera menegaskan kembali perlunya perlindungan bagi para produsen pangan skala kecil di tengah situasi perlambatan ekonomi, keterbukaan ekonomi dan dampak perubahan iklim,” kata Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko di Jakarta, Jumat (16/10).
Dia memaparkan, para petani, nelayan dan pekebun kecil sejatinya adalah pusat dari kedaulatan pangan yang pernah dijanjikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sedangkan program terkait pangan pemerintah, menurut Tejo, masih berkutat dengan upaya menggenjot produktivitas semata, yang dinilai mengulang kesalahan pemerintahan sebelumnya.

Ia menyoroti minimnya perlindungan terhadap 26 juta keluarga petani, 2,2 juta nelayan tradisional dapat terlihat dari semakin berkurangnya lahan produksi sebesar 110 ribu hektare lahan pangan/tahun, serta wilayah tangkap dan pemijahan ikan akibat konversi dan reklamasi. “Serta gagalnya mengidentifikasi peran penting perempuan dalam sistem produksi pangan, terutama di perikanan,” paparnya.

Sebelumnya, LSM Indonesia for Global Justice menyatakan paham liberalisasi perekonomian telah mengganggu stabilitas harga pangan nasional sehingga pemerintah seharusnya menjauhi paham tersebut.

“Liberalisasi pasar yang terjadi dalam era ekonomi abad 21 ini telah menghilangkan kontrol negara atas sistem pangan yang berdaulat,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice Riza Damanik di Jakarta, Selasa (13/10).

Menurut dia, era liberalisasi pangan dan pertanian dimulai sejak berlakunya perjanjian WTO yang mendorong pembukaan pasar pertanian melalui penghapusan tarif dan melarang negara untuk membuat kebijakan pangan dan pertanian yang berdampak terhadap distorsi harga pangan global.
Padahal, ia mengingatkan bahwa hampir di sepanjang tahun 2015, persoalan mengenai stabilitas harga pangan terus mewarnai media di Indonesia.

Kondisi pelemahan ekonomi global yang ditunjukan melalui penurunan harga komoditas di pasar global, lanjutnya, memiliki dampak sensitif terhadap stabilitas harga pangan nasional.

“Paket deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nampaknya belum mampu menjawab persoalan itu, bahkan semakin melonggarkan ketentuan impor yang akhirnya banjir impor pangan pun tetap tak terbendung,” katanya.

Dia menyimpulkan bahwa selama sistem pangan nasional terintegrasi ke dalam pasar global yang terus mengalami ketidakpastian, maka selama itu pula persoalan pangan akan terus terjadi. (ant)

Baca juga di >> http://gres.news/news/social/101900-wrong-focus-on-boosting-food-production/0/

Check Also

Izin Pertambangan I Freeport Inginkan Perjanjian Tertulis soal Stabilitas Fiskal dan Hukum

Pemerintah Tolak Tawaran Freeport Jaminan investasi bagi perusahaan tam­bang, termasuk Freeport, telah diakomodir dalam Peraturan …

Tinggalkan Balasan