Selasa , 21 November 2017
iden

Surat penolakan RCEP

Kepada Yth.
Kawan-kawan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia
 
Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat telah membawa perubahan konstelasi blok perdagangan global. Prioritas Trump adalah ingin membatalkan Perjanjian Trans-Pacific Partnerhsip (TPP). Pembatalan TPP oleh Amerika akan membuat TPP semakin tidak menarik dan pada akhirnya pusat perhatian global saat ini ada pada perjanjian ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ini lah yang pada akhirnya mendorong Negara-negara industry seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Australia ingin mengimpor teks TPP ke dalam Perjanjian RCEP, bahkan beberapa diantaranya akan mendorong standar RCEP melebihi TPP.
 
Negosiasi ASEAN RCEP sendiri sudah memasuki putaran ke-16 yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-10 Desember 2016, di Tangerang, Indonesia. Saat ini tidak banyak publik yang sadar akan RCEP dan bagaimana dampaknya jika TPP dibatalkan oleh AS. ASEAN RCEP akan membawa dampak buruk yang sama dengan TPP. Pilihan prioritas Pemerintah Indonesia terhadap RCEP harus segera ditolak.
Untuk itu kami hendak mengajak kawan-kawan semua untuk ikut menandatangani surat penolakan masyarakat sipil terhadap ASEAN RCEP, dengan mengklik link dibawah ini dan mengisi form yang tersedia. Tandatangan terhadap surat ini paling lambat dikumpulkan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 https://goo.gl/forms/ 4NJENEs8iLu3llh82  

Surat Versi Bahasa Indonesia
Surat Terbuka Masyarat Untuk Pemerintah dalam 16 Negara RCEP
 
NOV/DEC 2016
 
Hormat kami, Menteri Perdagangan dan Para Negosiator dari berbagai negara,
 
Mengambil Pesan dari TPP, RCEP harus ditolak
 
Ini panggilan mendesak oleh….organisasi masyarakat sipil di negara-negara Asia dan Pasifik yang bernegosiasi dalam  Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang meliputi 10  Negara Anggota ASEAN dengan China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru.
 
Surat ini datang ditengah momen politik yang sangat penting, setelah pemilu AS tampak jelas bahwa TPP tidak akan diratifikasi oleh Amerika Serikat terlepas adanya dorongan besar sejak Februari 2016, ketika perjanjian tersebut telah ditandangari oleh 12 negara.
 
Hal ini jelas bahwa TPP telah ditolak keras oleh orang-orang Amerika sendiri dan juga oposisi yang luas datang dari negara anggota TPP lainnya yang berada di antara dua sisi pasifik. Berdasarkan teks TPP, Jika Amerika Serikat tidak meratifikasi TPPA, maka TPPA tidak bisa berlaku. 
 
Kompleksnya Negosiasi RCEP oleh kenyataan bahwa ada 6 negara yang merupakan bagian dari TPP yang berupaya untuk memasukkan teks TPPA ke RCEP dan bahkan kadang-kadang upayanya melampaui TPPA. Beberapa contoh pendapat dibawah ini bagaimana Konten TPP diusulkan dalam RCEP:
 
1. Di Bab Investasi, terlepas dari beberapa perlindungan, semua substansi TPP dan terutama ketentuan ISDS (Investor- State Dispute Settlement) telah diusulkan dalam Bab RCEP yang bocor
2. Di soal Jasa, sebagai contoh semua substansi bab telekomunikasi dalam TPP telah diusulkan dalam RCEP berdasarkan bab RCEP yang bocor.
3. Dalam draft teks RCEP yang bocor, mengenai istilah E-Commerce. Semua aturan bab E-Commerce dalam TPP terlihat diusulkan dan semua ide E commerce yang terlihat dalam RCEP datang dari TPP, sehingga usulannya sama persis dengan teksnya.
4. Di bab Hak Intelektual dalam RCEP, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa lainnya mendorong substansi utama yang lebih kuat dalam ketentuan hak Intelektual TPP.
 
Dengan runtuhnya TPPA, tidak ada pembenaran untuk mengikuti teks TPP dalam RCEP karena tidak ada mandat untuk itu. Ini lebih irasional ditengah ketiadaan TPPA, beberapa negara asia harus menanggung beban dari negara-negara maju dalam TPPA yang mestinya tidak akan harus ditanggung lagi.
 
Teks RCEP yang bocor sejauh ini memiliki banyak masalah yang mendasar yang berdampak secara negatif  ke semua sektor masyarakat di negara-negara anggota RCEP.
 
Kami menyerukan kepada pemerintah yang berpartisipasi dalam RCEP, untuk mengenali kondisi yang kritis ini dan tidak membawa konten racun dari TPP ke RCEP dan sebagai gantinya menghentikan perundingan RCEP.
 
Kami mendorong untuk meninjau kembali hubungan perdagangan antara 16 negara ini. Sebuah model baru yang harus didasari oleh kerjasama bukan kompetisi. Salah satu yang menempatkan kebutuhan pembangunan di kawasan ini diatas korporasi-korporasi dan menempatkan orang-orang dan lingkungan ditengahnya yang mengakui kebijakan ekonomi yang bekerja secarai inklusif. Tidak hanya dalam segi dampak ke konstituen yang berbeda tetapi juga mengitegrasikan kepentingan sosial dan lingkungan di dunia.
 
 
Hormat Kami,
 
(nama-nama organisasi yang menandatangani)

English Version

Civil Society Open letter to Governments in the 16 RCEP Countries

Nov/Dec 2016

Dear Trade Ministers & Negotiators from the RCEP countries,

Subject: Take the message from the TPP, RCEP must be rejected

This is an urgent call by ..…. civil society organisations across the Asian and Pacific countries negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which includes the 10 ASEAN Member States with China, Japan, South Korea, India, Australia and New Zealand.
This letter comes at a very important political moment, when in the aftermath of the US elections it seems clear that the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) will not be ratified by the USA, in spite of its big push since February 2016 when the agreement was signed by the 12 countries.
It is clear that the TPPA has been soundly rejected by the American people and there has also been widespread opposition to it in other TPP countries on both sides of the Pacific. According to the TPPA text, if the US does not ratify it, the TPPA cannot come into force.
The current negotiations in RCEP are complicated by the fact that there are 6 countries which are part of the TPPA and there have been many attempts to import TPPA texts into RCEP and sometimes even an attempt to go beyond the TPPA. A few examples below bear testimony to how TPPA wording is being proposed in RCEP.
In the investment chapter, apart from a few safeguards, all the TPPA’s substantive and main investor-to-state dispute settlement (ISDS) provisions have been proposed in the leaked RCEP investment chapter.
In services, for example, all the substantive TPPA telecommunications chapter rules have been proposed in RCEP according to the leaked RCEP text.
In RCEP’s leaked draft e-commerce terms of reference, all the TPPA ecommerce chapter rules appear to be proposed and all the RCEP ecommerce ideas appear to come from the TPPA, therefore proposing an exact match of the texts
In the leaked RCEP intellectual property (IP) chapter, Japan, South Korea and some others are pushing many of the main substantive stronger IP provisions of the TPPA
With the demise of the TPPA, there is no justification for adhering to the TPPA texts in RCEP because these have no mandate. This is even more irrational in the absence of the TPPA as Asian countries (including least developed countries (LDCs)) would end up carrying the load that other rich countries in the TPPA (US, Canada) will not have to bear any more.
The RCEP texts which have leaked so far have many fundamental problems that will negatively impact all sectors of society in RCEP countries. 
We call upon the governments participating in the RCEP, to recognize this critical moment and not to bring the toxic content of the TPPA into the RCEP and instead to stop the RCEP negotiations.
We urge you to revisit the trade relations between the 16 countries. A new model must be based on cooperation and not competition, one that puts the development needs of the region above that of corporations, and puts people and the environment at its centre, that recognizes economic policy can work only if it is inclusive, not only in terms of the impact on different constituencies but also if it integrates the social and environmental concerns of the world.

Sincerely,

Signed


Check Also

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan Jakarta, 30 Oktober 2017. Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan …

Tinggalkan Balasan