Sabtu , 21 September 2019
iden

Tag Archives: binding treaty

IGJ Sebut Kemenangan Atas Churchill Mining di Arbitrase Jadi Pelajaran Berharga

Kabar24.com,JAKARTA — Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik penolakan permohonan Annulment Award Churcill Mining atas putusan Arbitrase Internasional yang kedua pada tahun ini. Dalam putusan International Centre for Settlement of Investment Disputes (Icsid) sebelumnya, pada 22 Desember 2016, Majelis Arbitrase tidak menerima gugatan Churchill dikarenakan 34 dokumen perizinan tambang yang dijadikan dasar sengketa oleh Churchill dianggap tidak otentik dan …

Read More »

Harapan Baru dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional

JAKARTA, KOMPAS— Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dinilai oleh Tim Advokasi Keadilan Ekonomi menjadi suatu harapan baru. Pasal itu menjadi sangat penting karena berdampak luas bagi masyarakat. Keputusan itu menjadi kemenangan konstitusional rakyat atas UU Perjanjian Internasional (UU PI). Hal itu mengemuka dalam acara …

Read More »

PERUNDINGAN Antisipasi Dampak Negatif

JAKARTA, KOMPAS–Indonesia telah merampungkan perundingan perjanjian bilateral dan regional dengan sejumlah negara. Perdagangan dan investasi diperkirakan akan meningkat di masa mendatang, namun dampak negatif dari perjanjian itu tetap perlu dicermati dan diantisipasi. Dalam setahun, Indonesia merampungkan tiga perundingan Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif (CEPA). Indonesia-Chile CEPA selesai pada Desember 2017, Indonesia-Australia selesai pada IA-CEPA Agustus 2018, dan Indonesia-European Free Trade …

Read More »

BIT Indonesia-Singapura: “Kedaulatan Indonesia Terancam Oleh Gugatan Investor Asing”

Jakarta, 17 Oktober 2018. Pada 11 Oktober 2018 di Bali disela-sela pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Indonesia dan Singapura menandatangani Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) untuk melindungi investasi Singapura yang akan masuk ke Indonesia. Hal ini karena, bersamaan dengan penandatanganan BIT Indonesia-Singapura, mereka juga menandatangani MoU Kerjasama Investasi terkait dengan investasi di beberapa sektor seperti Industri 4.0, wisata, fintech, dan pendidikan. Kami, …

Read More »

CIVIL SOCIETY UNITED ON NEXT STEPS FOR IGWG ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS

GLOBAL CAMPAIGN Civil society members of the Treaty Alliance, The Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity, and Trade Unions proposal for the Conclusions and Recommendations of the Report of the 4th session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations (TNCs) and other business enterprises with respect to human rights (OEIGWG). This week, we …

Read More »

Laporan Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives, Semarang, 1-4 September 2018.

Sebanyak lebih dari tujuh puluh aktivis dari berbagai NGO di 10 negara Asia Pasifik menghadiri Asia Pasifik Gathering on Human Rights and Extractives mulai dari Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia hingga Papua Nugini, termasuk juga Kanada dan Jerman. Pertemuan solidaritas, tukar pengalaman dan keterampilan mengenai HAM dan daya rusak Industri ekstraktif ini berlangsung mulai tanggal 1 hingga 4 September …

Read More »

Perwakilan 10 Negara Asia Pasifik Mendukung Perjuangan Petani Kendeng

[Rembang, 05 September 2018] – Lebih dari 70 aktivis yang terdiri atas pejuang perempuan, perwakilan masyarakat adat dan pemuka agama, termasuk perwakilan masyarakat korban tambang dan industri ekstraktif mengunjungi Jaringan Masyarkat Peduli Pegunungan Kendeng yg selama ini berjuang menolak tambang dan pabrik semen. Para aktivis dan masyarakat korban tambang ini merupakan perwakilan dari sepuluh Negara di Asia Pasifik, mulai dari …

Read More »

Solidaritas Asia Pasifik untuk Mendukung Pemilu Indonesia Bebas dari Oligarki Ekstraktif

(Semarang, Indonesia, 2 September 2018) Sebanyak lebih dari tujuh puluh aktivis dari berbagai NGO di 10 negara Asia Pasifik menghadiri Asia Pasifik Gathering on Human Rights and Extractives mulai dari Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia hingga Papua Nugini, termasuk juga Kanada dan Jerman. Pertemuan solidaritas, tukar pengalaman dan keterampilan mengenai HAM dan daya rusak Industri ekstraktif ini berlangsung mulai …

Read More »

Gugatan Konstitusional Terhadap Hukum Perjanjian Internasional No.24 / 2000

  Pakar Pemerintah: “BIT Memiliki Konsekuensi Mendasar” Tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjain di dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional telah mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih lagi, perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional ini disahkan tanpa memerlukan persetujuan DPR RI sehingga hilangnya fungsi kontrol rakyat/DPR atas kekuasaan Pemerintah. Selengkapnya >>>ARTIKEL …

Read More »

MK lanjutkan sidang UU Perjanjian Internasional

Elshinta.com – Mahkamah konstitusi pada Selasa (22/5) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Mahkamah kembali menggelar sidang perkara pengujian UU Perjanjian Internasional dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pihak pemohon dan DPR,” ujar juru bicara MK, Fajar Laksono melalui pesan …

Read More »