Minggu , 26 Mei 2019
iden

Tag Archives: COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Karena Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini …

Read More »

Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA

Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar Hak Asasi Manusia, Bukan Kepentingan Industri Sawit Jakarta, 21 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya kepentingan industri sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dibawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership …

Read More »

Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi Tentang IA CEPA

Kejar Target Finalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas, Pemerintah Perdagangkan Hidup dan Hak Rakyat Jakarta, 4 Maret 2019. Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak mensahkan perjanjian Indonesia-Australia CEPA tanpa membuka konsultasi dengan publik secara luas. Hal ini dikarenakan selama perundingan selalu dilakukan secara tertutup dan tidak transparan mengenai isi teksnya. Bahkan dalam prosesnya, koalisi ini juga …

Read More »

Rilis Kelompok Masyarakat Sipil : Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia

Rilis bersama Kelompok Masyarakat Sipil mengenai Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (CEPA) EFTA-Indonesia Indonesia dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA-European Free Trade Association), yang terdiri atas Swiss, Norwegia, Eslandia, Liechtenstein berniat menandatangani perjanjian dagang pada tanggal 16 Desember 2018. Perundingan perdagangan tersebut telah dirundingkan secara tertutup dan rahasia sejak 2010. Organisasi masyarakat sipil telah menyampaikan keprihatinan atas beberapa substansi yang dirundingkan, …

Read More »

Isu Akses Terhadap Obat Murah Dalam People’s Forum Brussels

Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia dan Eropa mengadakan People’s Forum di Brussels, Belgia, pada 9-13 Juli 2018 dalam rangka memberikan respon dan intervensi dalam perundingan ke-5 Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang sedang berlangsung. Beberapa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang hadir dalam People’s Forum ini adalah Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Konfederasi Perjuangan Rakyat …

Read More »

COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TPP PREAMBLE

COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP PREAMBLE Download Link >>> https://www.mfat.govt.nz/assets/CPTPP/Comprehensive-and-Progressive-Agreement-for-Trans-Pacific-Partnership-CPTPP-English.pdf  

Read More »

Statement of Trade Justice Pilipinas

Trade Justice Pilipinas is alarmed over reports that the European Union is wavering on its commitment to protect and promote human rights in the context of its long-term strategic partnership with the Philippines. The statements made by Stefano Manservisi, Director General of the European Commission for International Cooperation and Development that the EU will modify the standard text of the future agreements …

Read More »

Pemerintah Kaji Dampak Rancangan TPP Bagi Pasar Domestik

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah mengkaji dampak dari kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) terhadap pasar domestik Indonesia. Sebelumnya, sebanyak 11 negara penggagas baru saja merampungkan rancangan akhir kesepakatan terkait perdagangan bebas antar-kawasan tersebut. “Nanti akan dilihat dulu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui selepas mengikuti konferensi pers terkait penyelundupan 71 ribu ekor benih lobster di Kantor Bea dan Cukai, Bandara Soekarno …

Read More »

IGJ Tuding Perjanjian Perdagangan Bebas Tidak Transparan dan Langgar HAM

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Indonesia for Global Justice (IGJ) menegaskan perjanjian perdagangan bebas yang sedang dibahas pemerintah Indonesia dengan sejumlah pihak mengalami “defisit demokrasi” karena cenderung kurang transparan dan mengancam hak asasi manusia (HAM). “Negosiasi tentang perdagangan bebas dan perjanjian investasi umumnya kerap dilakukan di balik pintu tertutup, dengan sedikit akses terhadap informasi dan ruang intervensi bagi masyarakat sipil dan jutaan …

Read More »