Minggu , 24 Maret 2019
iden

Tag Archives: ISDS

Tandatangani BIT Indonesia-Singapura, Masyarakat Sipil Pertanyakan Komitmen Review BIT Pemerintah

Jakarta, 21 November 2018. Ditengah ketiadaan informasi yang pasti mengenai keberlanjutan proses review yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment treaty/BIT) sejak 2013, tiba-tiba pada 11 Oktober 2018, Indonesia menandatangani Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) dengan Singapura. Hal ini mengusik kembali pertanyaan kelompok masyarakat sipil di Indonesia mengenai komitmen Pemerintah untuk melakukan konstruksi ulang posisi …

Read More »

PERUNDINGAN Antisipasi Dampak Negatif

JAKARTA, KOMPAS–Indonesia telah merampungkan perundingan perjanjian bilateral dan regional dengan sejumlah negara. Perdagangan dan investasi diperkirakan akan meningkat di masa mendatang, namun dampak negatif dari perjanjian itu tetap perlu dicermati dan diantisipasi. Dalam setahun, Indonesia merampungkan tiga perundingan Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif (CEPA). Indonesia-Chile CEPA selesai pada Desember 2017, Indonesia-Australia selesai pada IA-CEPA Agustus 2018, dan Indonesia-European Free Trade …

Read More »

Pemerintah Didesak Batalkan BIT Indonesia-Singapura

KBRN, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi, mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak meratifikasi Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty) dengan Singapura karena penandatanganan perjanjian tersebut mengancam kedaulatan negara. Desakan ini dilakukan untuk menyikapi penandatanganan Perjanjian BIT antara Indonesia dengan Singapura pada Kamis lalu (11/10/2018) di Bali disela-sela pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia. Perjanjian BIT memuat salah satu instrument Bank …

Read More »

Laporan Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives, Semarang, 1-4 September 2018.

Sebanyak lebih dari tujuh puluh aktivis dari berbagai NGO di 10 negara Asia Pasifik menghadiri Asia Pasifik Gathering on Human Rights and Extractives mulai dari Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia hingga Papua Nugini, termasuk juga Kanada dan Jerman. Pertemuan solidaritas, tukar pengalaman dan keterampilan mengenai HAM dan daya rusak Industri ekstraktif ini berlangsung mulai tanggal 1 hingga 4 September …

Read More »

Rilis Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Perundingan ASEAN RCEP ke-23 Bangkok, 2018

  RCEP Hanya Muluskan Agenda Korporasi dan Investor Bukan Agenda Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Bangkok, 23 July 2018-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi merupakan gabungan dari Civil Society Organization(CSOs) Indonesia ikut menyoroti perundingan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ke-23 di Bangkok, Thailand. Beberapa perwakilan CSOs yang ikut ke Bangkok, Thailand diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan, …

Read More »

Perundingan Indonesia-EU CEPA, Indonesia dilarang berikan batasan Investasi

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perundingan kelima Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dilakukan pada 9 Juli-13 Juli 2018 membuahkan kesepakatan penting. Salah satunya terkait aturan perlindungan investor asing termasuk pilihan mengenai mekanisme sengketanya. Direktur eksekutif dari Indonesia Global Justice (IGJ), Rahmi Hartanti mengatakan, dalam pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat sipil Indonesia dengan negosiator Indonesia di Brussels, terdapat beberapa poin yang disampaikan kepada …

Read More »

Gugatan Konstitusional Terhadap Hukum Perjanjian Internasional No.24 / 2000

  Pakar Pemerintah: “BIT Memiliki Konsekuensi Mendasar” Tertutupnya partisipasi dan akses publik terhadap informasi serta draft teks perjanjain di dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional telah mengancam demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Terlebih lagi, perjanjian perdagangan bebas dan investasi internasional ini disahkan tanpa memerlukan persetujuan DPR RI sehingga hilangnya fungsi kontrol rakyat/DPR atas kekuasaan Pemerintah. Selengkapnya >>>ARTIKEL …

Read More »

Surat EU-Komisi tentang TRIPS Plus

  Kepada: Ibu Cecilia Malmstrom, Komisioner, Perdagangan, Komisi Eropa CC: Direktur Jenderal Perdagangan, Jean-Luc Demarty Deputi Direktur Jenderal, Maria Helena Konig Deputi Direktur Jenderal, Sandra Gallina   Ibu Komisioner Malmstrom, Indonesia for Global Justice dan Indonesia AIDS Coalition merupakan organisasi non-pemerintah yang focus terhadap isu akses terhadap obat. Di sini kami ingin menyampaikan posisi kami terhadap perundingan Comprehensive Economic Partnership …

Read More »

Investor Gugat Negara, Buruh Makin Sengsara

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 masih menyisakan persoalan bagi buruh di Indonesia. Kebijakan ini dianggap sebuah kebijakan yang tidak adil dan semakin mengekang hak upah bagi buruh. Selama ini peninjauan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten dilakukan satu tahun sekali walaupun kenaikan upah tidak begitu signifikan dengan harga kebutuhan hidup yang selalu meningkat. Sebaliknya PP ini mengatur peninjauan kenaikan …

Read More »

Civil groups demand CEPA bring fair outcome

Jakarta | Thu, February 22 2018 Several civil groups have called for transparency in the negotiation between Indonesia and the European Union over the comprehensive economic partnership agreement (CEPA) to ensure the deal would bring equitable and sustainable development. The demands come at a time when Indonesia and the EU are carrying out the fourth CEPA negotiation in Surakarta, Central …

Read More »