Senin , 24 September 2018
iden

Tag Archives: Petani

FTA’s Highlight Agustus 2018

FTAs Hightlight ini adalah monitoring IGJ yang dilakukan secara berkala setiap satu bulan, yang berisi mengenai sorotan singkat peristiwa-peristiwa yang terjadi disepanjang bulan mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah, termasuk perkembangan putaran perundingan perjanjian perdagangan bebas dan isu mengenai perdagangan global.   Selengkapnya >>>  FTA HIGHLIGHT AGUSTUS

Read More »

Siaran Pers Gerak Lawan : “Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia”

Siaran Pers Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme) “ Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia ” Jakarta, 16 Agustus 2018-Pada Oktober 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF. Pertemuan Tahunan itu dilakukan  di  tengah  situasi  meningkatnya  ketimpangan,  pemiskinan  dan pelanggaran HAM yang justru diakibatkan oleh kehadiran Bank Dunia maupun Institusi Keuangan Internasional sejenis. Hari ini Bank Dunia juga …

Read More »

Ombudsman Awasi Revisi Aturan Pemerintah Terkait Rekomendasi WTO

  Penulis: Michael Reily Editor: Ekarina Penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk hewan di WTO akan dilematis bagi kepentingan petani dan agenda kedaulatan pangan. Ombudsman Republik Indonesia akan mengawasi perubahan aturan yang  dilakukan pihak pemerintah terkait rekomendasi World Trade Organization (WTO) dalam  Dispute Settlement 477 dan 478 tentang produk hortikultura, hewan, dan produk hewan.  Dalam sengketa tersebut, Indonesia diberikan 18 rekomendasi untuk …

Read More »

Sanksi Dagang AS Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat (AS) dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO, akan dilematis bagi kepentingan petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif IGJ, …

Read More »

IGJ : Posisi Indonesia Dilematis, Menghadapi Ancaman “Perang Dagang” AS

Jakarta, Gatra.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO jadi dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif Indonesia …

Read More »

Menyoal Kebijakan Pangan di Indonesia

Problematik impor pangan di Indonesia sangat kompleks, tidak hanya disebabkan perjanjian internasional yang mengikat Indonesia baik Bilateral, Regional maupun Multilateral. Melainkan, tata kelola niaga impor dalam negeri juga menemukan masalah yang serius. Terlebih, ketika pada Maret 2018 lalu adanya laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang dituangkan dalam IHPS II 2017 telah menemukan 10 kesalahan dalam tata niaga impor pangan di …

Read More »

CATATAN AWAL TAHUN 2018 INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE

Daya Saing Indonesia Dalam Perdagangan Global Mengandalkan ekspor bahan mentah tidak memberikan Indonesia nilai tambah seperti yang diperoleh oleh negara kopetitif lainnya.   Sepanjang tahun 2017 pertumbuhan ekonomi berjalan cenderung stagnan tanpa adanya akeselerasi, dibandingkan tahun 2016. Struktur perekonomian masih didominasi oleh kekuatan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 58,1 %. Secara umum perkembangan Indonesia mengalami kenaikan …

Read More »

Kumpulan Informasi Oganisasi Perdagangan Dunia WTO

  Materi-materi yang berkaitan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Perundingan Akses Pasar Produk-produk Non Pertanian / NAMA (Non Agricultural Market Accsess) Apa dan Mengapa Kelompok G-33 Sekilas tentang GATS (General Agreement Trade in Services) / Perjanjian Umum di Bidang Jasa Sekilas tentang WTO ( World Trade Organisation ) Sekilas tentang Perjanjian Perjanjian Pertanian WTO-AoA (Agreement on Agriculture) Read more : …

Read More »

Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait JR UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada 5 Nopember 2014. Beberapa pasal yang dikabulkan adalah: Pasal 59 yang memuat ketentuan yang mewajibkan negara memberikan kemudahan bagi petani untuk mendapat tanah pertanian dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Dengan adanya putusan tersebut, frasa ‘hak sewa’ tidak …

Read More »