Minggu , 21 Juli 2019
iden

Tag Archives: Tambang

IGJ: Mekanisme ISDS Harus Dihindari Indonesia

AKURAT.CO, Indonesia for Global Justice (IGJ) kembali mengingatkan bahwa Indonesia masih berpotensi untuk dapat digugat oleh investor asing di lembaga arbitrase internasional. Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti menuturkan, hal ini dikarenakan Perjanjian Perdagangan dan Investasi internasional Indonesia masih mengatur mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS), yaitu mekanisme yang memberikan hak kepada investor untuk dapat menggugat negara di arbitrase internasional. “Walaupun Pemerintah Indonesia sudah …

Read More »

IGJ Sebut Kemenangan Atas Churchill Mining di Arbitrase Jadi Pelajaran Berharga

Kabar24.com,JAKARTA — Indonesia for Global Justice (IGJ) menyambut baik penolakan permohonan Annulment Award Churcill Mining atas putusan Arbitrase Internasional yang kedua pada tahun ini. Dalam putusan International Centre for Settlement of Investment Disputes (Icsid) sebelumnya, pada 22 Desember 2016, Majelis Arbitrase tidak menerima gugatan Churchill dikarenakan 34 dokumen perizinan tambang yang dijadikan dasar sengketa oleh Churchill dianggap tidak otentik dan …

Read More »

Laporan Asia Pacific Gathering On Human Rights and Extractives, Semarang, 1-4 September 2018.

Sebanyak lebih dari tujuh puluh aktivis dari berbagai NGO di 10 negara Asia Pasifik menghadiri Asia Pasifik Gathering on Human Rights and Extractives mulai dari Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia hingga Papua Nugini, termasuk juga Kanada dan Jerman. Pertemuan solidaritas, tukar pengalaman dan keterampilan mengenai HAM dan daya rusak Industri ekstraktif ini berlangsung mulai tanggal 1 hingga 4 September …

Read More »

Perwakilan 10 Negara Asia Pasifik Mendukung Perjuangan Petani Kendeng

[Rembang, 05 September 2018] – Lebih dari 70 aktivis yang terdiri atas pejuang perempuan, perwakilan masyarakat adat dan pemuka agama, termasuk perwakilan masyarakat korban tambang dan industri ekstraktif mengunjungi Jaringan Masyarkat Peduli Pegunungan Kendeng yg selama ini berjuang menolak tambang dan pabrik semen. Para aktivis dan masyarakat korban tambang ini merupakan perwakilan dari sepuluh Negara di Asia Pasifik, mulai dari …

Read More »

Solidaritas Asia Pasifik untuk Mendukung Pemilu Indonesia Bebas dari Oligarki Ekstraktif

(Semarang, Indonesia, 2 September 2018) Sebanyak lebih dari tujuh puluh aktivis dari berbagai NGO di 10 negara Asia Pasifik menghadiri Asia Pasifik Gathering on Human Rights and Extractives mulai dari Pakistan, India, Myanmar, Thailand, Filipina, Indonesia hingga Papua Nugini, termasuk juga Kanada dan Jerman. Pertemuan solidaritas, tukar pengalaman dan keterampilan mengenai HAM dan daya rusak Industri ekstraktif ini berlangsung mulai …

Read More »

UU Minerba Direvisi – Perlu ada Strategi Untuk Menghindar Dari Gugatan ISDS

UU Minerba Direvisi: “Perlu Ada Strategi Untuk Menghindar Dari Gugatan ISDS” Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) No.4/2009 masuk menjadi daftar UU yang akan direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada indikasi bahwa tahun 2016 ini pembahasan selesai dan bisa segera disahkan. Terhadap rencana pembahasan perubahan UU Minerba dari materi versi pemerintah, Indonesia for …

Read More »

Netherlands – Indonesia BIT rolls back implementation of new Indonesian mining law: The case of Newmont Mining vs Indonesia

TNI | 12 November 2014 Netherlands – Indonesia BIT rolls back implementation of new Indonesian mining law The case of Newmont Mining vs Indonesia Hilde van der Pas Riza Damanik The case of Newmont Mining vs Indonesia is a powerful example of how investment agreements, particularly Bilateral Investment Treaties (BITs), are used by companies to get exemptions from government regulations …

Read More »

Kasus Newmont Mining VS Pemerintah Indonesia, November 2014

Pada July 2014, Perusahaan tambang tembaga Newmont menuntut pemerintah Indonesia di pengadilan International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). Tutntutan ini berdasarkan Perjanjian Investasi Bilateral antar pemerintah Indonesia-Belanda yang diumumkan pembatalannya beberapa bulan sebelumnya. Newmont meminta kompensasi karena UU baru yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai pelarangan ekspor bahan mineral yang tidak diproses telah merugikan operasinya di Tambang …

Read More »