Kamis , 16 Agustus 2018
iden

Tag Archives: WTO

Ombudsman Awasi Revisi Aturan Pemerintah Terkait Rekomendasi WTO

  Penulis: Michael Reily Editor: Ekarina Penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk hewan di WTO akan dilematis bagi kepentingan petani dan agenda kedaulatan pangan. Ombudsman Republik Indonesia akan mengawasi perubahan aturan yang  dilakukan pihak pemerintah terkait rekomendasi World Trade Organization (WTO) dalam  Dispute Settlement 477 dan 478 tentang produk hortikultura, hewan, dan produk hewan.  Dalam sengketa tersebut, Indonesia diberikan 18 rekomendasi untuk …

Read More »

Indonesia ajukan ‘panel kepatuhan’ bahas permintaan retaliasi AS

Muhammad Latief JAKARTA Indonesia mengajukan pembentukan compliance panel atau panel kepatuhan pada World Trade Organization (WTO) untuk menilai secara independen permintaan nilai retaliasi sebesar Rp5 triliun dari Amerika Serikat (AS) atas larangan kebijakan impor hortikultura yang diterapkan pemerintah. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan pada dasarnya Indonesia sudah mematuhi rekomendasi dari Badan Penyelesaian Sengketa WTO untuk …

Read More »

Sanksi Dagang AS Ancam Kedaulatan Pangan Indonesia

Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat (AS) dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO, akan dilematis bagi kepentingan petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif IGJ, …

Read More »

IGJ : Posisi Indonesia Dilematis, Menghadapi Ancaman “Perang Dagang” AS

Jakarta, Gatra.com – Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikultura dan produk daging di WTO jadi dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. Direktur Eksekutif Indonesia …

Read More »

Fact Sheet IGJ : Memahami Kasus Sanksi Dagang Amerika Serikat US$350 Juta Terhadap Indonesia

“Sanksi Dagang: AS menyatakan akan melakukan countermeasure atau retaliation terhadap Indonesia dalam bentuk penangguhan konsesi tarif (baca: pengenaan tariff) dan kewajiban terkait lainnya (termasuk kewajiban mengenai MFN) di bawah GATT 1994 atas produk Indonesia senilai US$350 Juta” 8 Mei 2014, New Zealand dan Amerika Serikat mengajukan protes terhadap Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait dengan Kebijakan pembatasan impor …

Read More »

Rilis Media IGJ : Kedaulatan Pangan Indonesia Terancam Demi Lolos Dari Retaliasi AS

Jakarta, 9 Agustus 2018. Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai strategi yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus impor hortikulturan dan produk daging di WTO akan dilematis bagi kepentingan Petani Indonesia dan agenda kedaulatan pangan. Hal ini karena baik pelaksanaan putusan panel WTO maupun sanksi dagang AS sama-sama memberikan hasil yang tidak menguntungkan bagi petani. …

Read More »

Kurangi Defisit Dagang, Indonesia Akan Seleksi Impor

JAKARTA – Pemerintah berupaya mengurangi defisit neraca perdagangan, yang sepanjang tahun ini (Januari–Mei) mencapai 2,83 miliar dollar AS, dengan cara mengurangi kebergantungan pada impor dan mendorong ekspor. Upaya yang akan dilakukan adalah selektif mengimpor barang. Impor barang per sektor industri akan disaring oleh pemerintah. Kemudian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank diminta bantuannya untuk mendongkrak ekspor. Menteri Keuangan, …

Read More »

Negara Berkembang Tuntut Implementasi Fleksibilitas TRIPS

Dalam sidang WTO yang dilakukan pada bulan Februari 2018, terdapat tarik-menarik kepentingan antara negara-negara berkembang versus negara maju. Tuntutan yang dilayangkan oleh negara-negara berkembang dan LDCsd terkait penerapan fleksibilitas TRIPS adalah untuk memastikan kelancaran pasokan obat generik dengan harga yang terjangkau. Selain itu mereka juga menuntut negara maju untuk melakukan transfer teknologi. Download Artikel >>>ARTIKEL MONITORING IGJ 2018-NEGARA BERKEMBANG TUNTUT …

Read More »

Update Perundingan KTM ke-11 WTO, RCEP dan IEU CEPA

JAKARTA, 19 Januari 2018 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) melakukan audiensi dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI (Bapak Iman Pambagiyo).Dalam audiensi ini Koalisi MKE bermaksud untuk meminta perkembangan informasi atas 3 hal : Pertama, perkembangan hasil perundingan KTM ke-11 WTO di Buenos Aires, Argentina; Kedua, perkembangan perundingan RCEP ; dan Ketiga, perkembangan perundingan IEU – …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini …

Read More »