Selasa , 27 Juni 2017
iden

Tahun 2017, Konferensi Tingkat Menteri WTO Ke-11 Akan Berlangsung Di Buenos Aires

Artikel Monitoring IGJ

 

Tahun 2017, Konferensi Tingkat Menteri WTO Ke-11

Akan Berlangsung Di Buenos Aires

 

25 Januari 2017. Rapat Dewan Umum WTO resmi menunjuk Argentina sebagai negara tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Menteri WTO ke-11 di Buenos Aires pada Desember 2017 mendatang. Penunjukan ini merupakan konsekuensi dari pengunduran diri Uruguay sebagai salah satu negara yang turut menawarkan untuk menjadi host country KTM WTO ke-11.

KTM Ke-11 akan difokuskan untuk meletakkan batu pemijak selanjutnya bagi komitmen-komitmen yang telah diambil  di Bali dan Nairobi pada 2013 dan 2015 silam. Roberto Azevedo menyampaikan bahwa pertemuan Heads of Delegation (HoD) sebagai perwakilan masing-masing negara anggota WTO terfokus pada pembahasan ruang lingkup isu bagi putaran perundingan di Buenos Aires. Ruang lingkup isu yang dirundingkan memperhatikan posisi dan kepentingan perdagangan masing-masing negara secara berimbang dan tidak memihak, baik negara maju, negara berkembang, hingga negara kurang berkembang.

Dalam pertemuan HoD dan rapat Dewan Umum sebelumnya, sejumlah negara berkembang menyatakan bahwa prioritas pembahasan harus diberikan kepada progress dari komitmen-komitmen putaran Doha yang luput dalam perundingan KTM ke-10 di Nairobi. Atensi lebih turut perlu diberikan terhadap komitmen public stockholding dan Mekanisme Perlindungan Khusus (Special Safeguard Mechanism) sebagai instrument defensif bagi negara berkembang untuk membuat kebijakan-kebijakan perdagangan dengan tujuan melindungi komoditas pertanian yang peka terhadap gejolak.

Kedua isu ini bertalian erat dengan aspek ketahanan pangan dalam negeri negara berkembang. Benin, representasi least developed countries (LDC) menggarisbawahi kepentingan untuk mengadakan kemajuan di dalam seluruh komitmen yang dijalankan. Benin menyerukan signifikansi pelaksanaan komitmen pembebasan kuota dan perlakuan kewajiban (duty-free quote-free) yang khusus diberikan bagi produk-produk negara LDC yang level sosio-ekonominya masih jauh tertinggal dari negara lainnya.

Tuntutan negara-negara yang tergabung dalam blok LDC tidak berhenti disana. Perundingan KTM ke-11 nanti diharapkan dapat membawa perubahan yang substansial terkait penghapusan total dukungan yang menghambat perdagangan (trade-distorting support) dalam konteks pertanian. Negara-negara ini menginginkan independesi sepenuhnya untuk mengatur komoditas pertanian dalam negeri.

Negara LDC turut mengedepankan pentingnya pendekatan multilateral dalam mengatasi persoalan subsidi perikanan dan penguatan kebijakan dalam mengeliminasi kegiatan penangkapan ikan yang illegal dan tidak dilaporkan. Selain itu, eksekusi Special and Differential Treatment sebagai perlakuan khusus bagi negara berkembang guna mengamankan kepentingan nasional perlu diangkat kembali sebagai langkah proteksionisme.

Pernyataan yang disampaikan Benin selaku representatif blok LDC disambut baik oleh Nepal, yang turut pula menyatakan bahwa implementasi dari Bali dan Nairobi Ministrial Declaration patut dijadikan parameter, dan isu-isu Putaran Doha harus dikembalikan dalam titik sentral pembahasan KTM Ke-11.

Menyoroti agenda-agenda implementasi output KTM WTO di Bali dan Nairobi, Ketua Dewan Umum dari Norwegia menginformasikan pada negara anggota WTO bahwa akan terdapat satu sesi yang khusus didedikasikan untuk membahas ekspansi perdagangan elektronik (e-commerce).

Ketua Dewan menanggapi usulan negara berkembang dengan notifikasi bahwa Komite pertanian di WTO telah menyelenggarakan pertemuan khusus menyoal bantuan pangan. Permintaan-permintaan negara LDC mengenai duty-free quote-free telah menjadi agenda yang akan diusung dalam pertemuan Komite Perdagangan dan Pembangunan. Special and Differential Treatment yang menjadi bagian dalam Paket Bali telah dibahas dalam lima pertemuan namun belum ada satupun resolusi tertulis yang rampung.

Pembahasan tentang preferential rules of origin sebagai mekanisme yang digunakan untuk menentukan asal produk dalam rangka mendapatkan fasilitas tarif preferensial juga menemui kendala karena belum tercapai konsensus bersama mengenai metode kalkulasi tingkat utilization rate. Selain itu, perjanjian mengenai fasilitas perdagangan baru disetujui oleh 94 negara anggota, atau 85% dari kuorum persetujuan yang dibutuhkan agar perjanjian fasilitas perdagangan dapat diimplementasikan.

Di luar konsentrasi isu-isu yang akan dibahas, internal struktur WTO mengalami penggantian personil di beberapa komitenya. Didier Chambovey selaku Ambassador Swiss kini menempati ketua Negotiating Group on Market Access of Non-Agricultural Products serta Hector Cima selaku Ambassador Argentina menduduki jabatan Kepala Council for Trade In Services in Special Session. Perwakilan dari Malaysia, Mariam Salleh, turut menempati posisi sebagai Ketua Komisi Persiapan Pelaksanaan Fasilitas Perdagangan.

Proses seleksi Ketua Dewan Umum yang baru juga akan dimulai dengan habisnya masa jabatan inkumben Robert Azevedo.

Variasi agenda di atas menunjukan kompleksitas proses menuju putaran perundingan di Buenos Aires mendatang, dan terjalnya jalan yang harus ditapaki bagi negara-negara anggota WTO yang berasal dari blok negara berkembang dan least developed countries untuk mempertahankan posisi dan kepentingannya dalam forum prestisius ini.***

Sumber: “Buenos Aires to Host WTO’s MC11 Next Year” by Kanaga Raja,

http://twn.my/title2/wto.info/2016/ti161008.htm

Ringkasan oleh:

Grace Shinta

Mahasiswa FHUI, Intern IGJ Januari-Februari 2017

Email: gracese@hotmail.co.id

 

Mentor:

Megawati

Koordinator Pengelolaan Pengetahuan & Kampanye IGJ

Email: eghanandaku@gmail.com

 

Check Also

Kekhawatiran Anggota WTO Terhadap Persyaratan Muatan Lokal

  26 Januari 2017. Pertemuan komite Trade-Related Investment Measures (TRIMS) WTO yang dilaksanakan pada 17 …

Tinggalkan Balasan