Jumat , 19 Januari 2018
iden

Tinjauan Kritis Atas UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional dan UU No 7/2014 tentang Perdagangan

Kegagalan Undang-Undang Dalam Membatasi Kekuasaan Pemerintah Atas Pengikatan Kepada Perjanjian Perdagangan Bebas.

 

Ketika rakyat merasa dirugikan atas pengikatan negara kepada sebuah perjanjian internasioal dan menganggap bahwa perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945, apa yang harus dilakukan? Apakah system hukum nasional bisa menjawabnya ?

Selengkapnya  Download disini  Atau Baca di Bawah ini

Check Also

Pemerintah perlu segera atasi ketimpangan akses digital di Indonesia

Jakarta – Pemerintah perlu mengatasi permasalahan ketimpangan akses digital antara berbagai wilayah di Nusantara yang …

Tinggalkan Balasan