Selasa , 21 November 2017
iden

Tinjauan Kritis Atas UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional dan UU No 7/2014 tentang Perdagangan

Kegagalan Undang-Undang Dalam Membatasi Kekuasaan Pemerintah Atas Pengikatan Kepada Perjanjian Perdagangan Bebas.

 

Ketika rakyat merasa dirugikan atas pengikatan negara kepada sebuah perjanjian internasioal dan menganggap bahwa perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945, apa yang harus dilakukan? Apakah system hukum nasional bisa menjawabnya ?

Selengkapnya  Download disini  Atau Baca di Bawah ini

Check Also

Perundingan RCEP Tidak Perlu Dilanjutkan

JAKARTA-Koalisi masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak melanjutkan perundingan perdagangan …

Tinggalkan Balasan