Senin , 26 Juni 2017
iden

Usaha Untuk Menghambat Putaran Doha, Negara Maju Dorong e-commerce dan Global Value Chain

Artikel Monitoring IGJ

 

Usaha Untuk Menghambat Putaran Doha, Negara Maju Dorong

e-commerce dan Global Value Chain

 

25 Januari 2017. Pada tanggal 14 oktober 2016, SUNS mewawancarai perwakilan dari WTO, yang mana pada wawancara tersebut, salah satu perwakilan WTO menyatakan bahwa negara-negara maju pada pertemuan tingkat menteri World Trade Organization (KTM-WTO) di Buenos Aires tahun depan akan menolak mandat serta program kerja dari isu Doha yang belum selesai, mereka nantinya akan bersama-sama berusaha untuk mendorong dua tujuan utama mereka yaitu electronic commerce/digital trade, dan peraturan untuk usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari jaringan produksi global.

 

Sebelumnya pada 13 oktober 2016, Swiss membawa permasalahan jaring produksi global ketengah diskusi WTO dengan cara mengajukan sebuah proposal terbatas untuk mengadakan pertemuan informal untuk mendiskusikan restriksi serta perbedaan pada non-preferential Rules of Origin (ROO), yang mana memberikan biaya pemenuhan yang signifikan bagi perusahaan yang berkeinginan mengikuti jaringan produksi global, khususnya  usaha kecil menengah dan mereka yang beroperasi di dalam ekonomi yang kurang memadai.

 

Kedua pokok pembahasan yang tidak berhubungan diantara UMKM serta Jaring produksi global disatu sisi, dan e-commerce serta perkembangannya di sisi lain, menunjukkan bagaimana negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Kanada, dan Australia diantara yang lainnya meningkatkan tekanan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang lebih miskin untuk menyingkir atau mengubur isu-isu yang belum selesai pada program kerja Doha.

 

Sebelumnya pembahasan mengenai ROO untuk memfasilitasi usaha kecil dan menengah pada jaring produksi global mempunyai preseden pembahasan yang tidak selesai mengenai harmonisasi dari non-preferential rules of origin dan preferential rules of origin yang menuju pada kerangka kesepakatan yang lemah, serta tidak mengikat sebagai keputusan pada pertemuan tingkat Menteri di Nairobi pada Desember 2015. Sebenarnya pengharmonisasian ROO  sebagai isu yang sangat fundamental dari perdagangan global seharusnya telah dikonklusikan pada tahun 1998 didalam perjanjian Putaran Uruguay. Nantinya ROO akan menjadi tameng utama untuk eksportir produk tekstil dan pakaian serta barang dari bahan dasar kulit di negara berkembang dan negara kurang berkembang. Ide ini sendiri telah didukung oleh beberapa penelitian.

 

Pun berhadapan dengan program kerja pengharmonisasian ROO, pasal 9 kesepakatan WTO sendiri telah menyatakan dengan jelas bahwa program kerja pengharmonisasian tersebut harus diinisiasi secepatnya setelah memasuki pelaksanaan dari kesepakatan WTO yang sebisa mungkin akan selesai dalam kurun waktu 3 tahun setelah diinisiasi. Namun salah satu negara maju yaitu Amerika Serikat yang terus melaksanakan restriksi pada produk tekstil dan pakaian, serta kulit dan produk berbahan dasar kulit telah berhasil membuat pengadang jalan dalam program kerja WTO dibawah komite ROO, dan oleh karena itu telah berhasil menghalangi usaha anggota komite tersebut selama 18 tahun kebelakang.

 

Terhadap pengaruh yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap WTO, sekretaris dan Direktur Jenderal berturut-turut, termasuk Direktur Jendral saat ini Roberto Azevedo, tinggal dalam diam dan tidak menjuluki maupun mempermalukan Amerika Serikat atas apa yang telah mereka perbuat disaat terdapat negara berkembang atau beberapa negara maju yang mengajukan keberatan disaat negosiasi terhadap pengharmonisasian terhadap ROO berlangsung. Apa yang dilakukan oleh Direktur Jendral WTO pada kasus di atas sangat berbeda pada beberapa kasus lain, sebagai contoh saat negara Uni Afrika pada April 2014 menolak untuk menandatangani kesepakatan mengenai fasilitas protokol perdagangan yang mana bukan merupakan isu utama untuk perkembangan mereka.

 

Saat ini proposal yang telah diajukan Swiss tersebut yang menggembar-gemborkan mengenai pengaturan bagi usaha kecil dan menengah untuk melegitimasikan jaringan produksi global menyatakan bahwa harmonisasi program kerja tersebut telah dibahas lebih dari 20 tahun, dimana proposal tersebut menyatakan bahwa segala usaha telah dilakukan namun belum menghasilkan sesuatu  seperti yang diekspektasikan, argumentasi ini dikemukakan tanpa mendiskusikan alasan yang mendasari kenapa  program kerja pengharmonisasian tersebut gagal menghasilkan sesuatu, dan anggota atau anggota-anggota mana yang menghalangi terbentuknya hasil tersebut.

 

Pun proposal Swiss ini yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan untuk UMKM di jaringan produksi global memberikan efek  untuk mengulangi kebohongan bila “perjanjian fasilitasi perdagangan” sebenarnya berkontribusi sebesar US$1 Miliar dalam memfasilitasi perdagangan sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Jendral (DG) WTO. Contohnya yaitu pada 7 Oktober 2016 di pertemuan Incheon dimana Azvedo berkata kepada hadirin bahwa “perjanjian fasilitasi perdagangan” akan memotong biaya perdagangan dan birokrasi yang diperlukan, yang mana dapat mendorong ekspor global sampai dengan  1 miliar dolar per tahun. Kebohongan ini sendiri layaknya apa yang dikenal dengan Gobbelsian lieulangilah kebohongan tersebut seribu kali sampai kebohongan itu menjadi kenyataan”, dimana Azevedo terus mengulang perihal US$1 miliar sebagai pendapatan dari “perjanjian fasilitasi perdagangan” tanpa memberikan bukti yang nyata.

 

Sampai saat ini tidak jelas mengapa terus mengutip hal tersebut, bila beberapa pakar ekonomi sendiri menyatakan bahwa itu memberikan beban berat kepada negara-negara berkembang tanpa memberikan keuntungan yang pasti. Kendati demikian, proposal dari Swiss itu sendiri memberikan contoh bagaimana negara maju siap untuk menaikkan taruhan mereka bila itu menyangkut konsen utama mereka, sedangkan berdiam diri saat menyangkut prioritas pembangunan bagi negara-negara berkembang.

 

Di sisi lain perwakilan dari Panama Alfredo Suescum telah menjadwalkan pertemuan pada 18 Oktober untuk mendiskusikan mengenai e-commerce dan perkembangannya yang mana tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pertemuan menteri ke-sepuluh WTO di Nairobi, pada December 2015, yang mana ini jelas bahwa Suescum telah melewati mandat yang diberikan dengan mengadakan pertemuan 18 Oktober tersebut. Isu yang tersebar saat ini adalah antara negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang keberatan terhadap langkah menyolok yang dilakukan oleh Suescum dengan menyepelekan keputusan tingkat menteri di Nairobi.

 

Diringkas dari sumber: http://twn.my/title2/wto.info/2016/ti161016.htm  

 

Ringkasan oleh:

Reinaldo Pelawi

Mahasiswa FHUI, Intern IGJ Januari-Februari 2017

Email: gracese@hotmail.co.id

 

Mentor:

Megawati

Koordinator Pengelolaan Pengetahuan & Kampanye IGJ

Email: eghanandaku@gmail.com

 

Check Also

NGO criticizes privileges enjoyed by Freeport Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia For Global Justice (IGJ) has criticized the privileges being enjoyed …

Tinggalkan Balasan