Jakarta, 10 Juli 2025 – Sebanyak 60 organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), termasuk 14 organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, menandatangani surat terbuka yang mendesak seluruh pemerintah anggota RCEP untuk menolak dimasukkannya mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) ke dalam perjanjian tersebut.
Adapun 14 organisasi masyarakat sipil Indonesia yang turut serta adalah: Indonesia for Global Justice (IGJ), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, Kesatuan Perjuangan Rakyat, Puanifesto, Indonesia Aids Coalition, Serikat Petani Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Resistance and Alternatives to Globalization (RAG), Sahita Institute, Perkumpulan INISIATIF, FIAN Indonesia, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia.
ISDS itu sendiri merupakan mekanisme dalam perjanjian perdagangan internasional yang memungkinkan investor asing menggugat pemerintah ke tribunal internasional jika mereka menilai kebijakan negara mengurangi potensi keuntungan atau diterbitkan tanpa konsultasi memadai — meskipun kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan publik seperti perlindungan buruh, kesehatan masyarakat, atau lingkungan hidup.
Sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, telah menghadapi tuntutan kompensasi hingga miliaran dolar melalui ISDS, setelah menerbitkan kebijakan publik yang progresif seperti regulasi harga obat, perlindungan lingkungan dan buruh atau reformasi sektor energi.
Dalam negosiasi awal RCEP, desakan publik berhasil mendorong pengecualian ISDS dari teks perjanjian. Namun demikian, RCEP tetap menyisakan klausul untuk membuka kembali pembahasan ISDS dalam dua tahun setelah implementasi, yang kini menimbulkan kekhawatiran serius dari masyarakat sipil.
“ISDS telah menjadi senjata korporasi untuk membungkam negara yang menjalankan kewajibannya dalam melindungi kepentingan publik. Di Indonesia, kita telah menyaksikan langsung bagaimana investor asing menggugat kebijakan publik dan membebani negara hingga triliunan rupiah. Mekanisme ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, perlindungan hak buruh, dan kelestarian lingkungan. RCEP tidak boleh menjadi pintu masuk kembali bagi ISDS. Pembahasan ISDS harus dihentikan untuk melindungi ruang demokrasi dalam pembuatan kebijakan publik,” ujar Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ).
Surat terbuka tersebut juga menyoroti peningkatan jumlah kasus ISDS secara global yang kini mencapai 1.368 perkara, dengan nilai kompensasi yang terus membebani anggaran publik negara berkembang, khususnya negara berpenghasilan rendah.
Fakta-fakta penting yang disampaikan dalam surat antara lain:
- Negara seperti India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Ekuador telah membatalkan perjanjian investasi yang memuat ISDS.
- Australia dan Selandia Baru memiliki kebijakan nasional yang secara tegas menolak ISDS.
- Uni Eropa dan Inggris menarik diri dari Energy Charter Treaty karena ISDS digunakan oleh perusahaan bahan bakar fosil untuk menentang kebijakan iklim.
- PBB dan OECD mengidentifikasi ISDS sebagai hambatan besar terhadap aksi global mengurangi emisi karbon.
- Dorongan berkelanjutan terhadap kepentingan mineral kritis di Asia Tenggara dapat memicu lobi oleh perusahaan tambang multinasional untuk memasukkan ISDS dalam RCEP–meskipun ada ancaman hukum belakangan ini terhadap upaya Indonesia untuk mengolah bahan mentah secara domestik.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, masyarakat sipil mendesak semua negara anggota RCEP untuk menolak dimulainya kembali pembahasan ISDS dan memastikan bahwa kebijakan publik tetap berada di bawah kedaulatan negara, bukan dikendalikan oleh kepentingan investor asing.
Informasi lebih lanjut, silahkan kontak:
- Rahmat Maulana Sidik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) – Rahmat.maulana@igj.or.id.
- Salsabila Nur Azizah, Perwakilan Koalisi MKE – salsabilaaziziah@proton.me.
***