ARSIPJARINGAN

DateTitleContentTags
Juli 13, 2020Omnibus Law Bahayakan Investasi Berkelanjutan di  IndonesiaPress Release Koalisi   Masyarakat   Sipil   Indonesia   Jakarta,   13   Juli   2020   –   Koalisi   masyarakat   sipil   Indonesia   …, ,
Juni 11, 2020RCEP Justru akan Memperburuk Krisis Kesehatan dan Ekonomi di Tengah PandemiRilis RCEP Jakarta, 11 Juni 2020 – Wabah Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 7 juta …, , , ,
Mei 13, 2020Surat Terbuka Rakyat Indonesia Kepada Presiden dan DPRYth. Presiden Republik Indonesia Yth. Ketua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Yth. Ketua dan …, ,
April 3, 2020DPR Krisis Kemanusiaan, Hentikan Pembahasan Omnibus Law dan Pemindahan Ibu Kota Negara, Ditengah Krisis Covid-19Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Jakarta, 2 April 2020 – Koalisi Masyarakat …, ,
Maret 30, 2020Rakyat Indonesia mendesak DPR RI menghentikan fungsi legislasi, fokus laksanakan fungsi anggaran dan pengawasan!Rilis Fraksi Rakyat Indonesia 30 Maret 2020, DPR RI melalui Sidang Paripurna telah memutuskan untuk …, ,
Maret 12, 2020Tunduk Pada WTO, Omnibus Law Ancam Kedaulatan PanganSiaran Pers Jakarta, 12 Maret 2020 – Omnibus Law “melucuti” empat undang-undang penting sektor pangan …, , , , ,
Februari 26, 2020Demokrasi Dihabisi: Omnibus Law Mematikan DemokrasiPernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka Fraksi Rakyat Indonesia (FRI)   Fraksi Rakyat …, , , ,
Januari 30, 2020Omnibus Law RUU CILAKA: Aturan Berawatak Kolonial  KERTAS  POSISI FRAKSI RAKYAT INDONESIA (FRI) JAKARTA — Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan …, , , ,
Oktober 22, 2019Waspadai Potensi Eksploitasi oleh Asing dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi RegionalJAKARTA, KOMPAS — Perundingan perjanjian dagang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP yang kini hampir …, , ,
Oktober 16, 2019Industrialisasi Pangan Menghancurkan Kedaulatan PanganSiaran Pers Hari Pangan Sedunia 2019 Jakarta 16 Oktober 2019-Dalam momentum hari pangan dunia 2019 …, , , , , , ,
Oktober 1, 2019Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi MassaRilis Tim Advokasi untuk Demokrasi Polisi Kembali Melakukan Tindakan Represif Dalam Menangani Aksi-aksi Massa   …,
September 24, 2019Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Yang Menjerat PetaniRILIS MEDIA / PRESS RELEASE TUNDA PENGESAHAN RUU SISTEM BUDIDAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN (RUU SBPB) YANG MENJERAT …, , , ,
September 24, 2019Pernyataan Sikap Peringatan Hari Tani Nasional 2019 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)Bersatu Melawan Perampasan Tanah, Jalankan Reforma Agraria Pada penutupan periode pertama Kepemimpinan Joko Widodo kita disuguhi …,
Agustus 15, 2019GERAK LAWAN Gerakan Rakyat Melawan Neo Imperialisme dan Neo Kolonialisme“SEMBILAN RENUNGAN, MENJELANG PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI 16 AGUSTUS 2019” Pidato “Visi Indonesia” yang dibacakan …, , ,
Agustus 1, 2019Rilis Media Koalisi Kedaulatan Benih Petani  “Perlindungan dan Pemberdayaan Sistem Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah”  Kasus penangkapan 14 petani …, , ,
Juli 3, 2019Negosiator Indonesia: “Deal Sulit Di Dapat, RCEP Semakin Tidak Ambisius”Jakarta, 2 Juli 2019. Koalisi masyarakat sipil Indonesia untuk keadilan ekonomi (Koalisi MKE) mendapatkan kesempatan …, , , , ,
Maret 25, 2019Kaji Ulang IEU CEPA Harus Dilakukan Atas Dasar HAM, Bukan Karena SawitJAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji …, ,
Maret 22, 2019Pernyataan Sikap Koalisi MKE Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPAPernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Terhadap Perundingan Indonesia EU CEPA Kaji Ulang IEU …, , , , ,
Maret 17, 2019Harapan Jelang Debat Cawapres, Lindungi Akses Obat MurahJakarta – Koalisi Obat Murah menyuarakan harapan menjelang debat cawaprespada Minggu (17/3/2019) yang salah satu topiknya adalah …, ,
Maret 15, 2019EKSPOR – IMPOR DPR Didesak Tunda Ratifikasi Perjanjian Perdagangan InternasionalJAKARTA, KOMPAS – Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk …, ,
Maret 14, 2019Tunda Pembahasan Ratifikasi dan Perundingan FTA Di Tahun Politik 2019Rilis Media Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Surat Terbuka Koalisi Pada DPR RI:  “Tunda …, ,
Agustus 16, 2018Siaran Pers Gerak Lawan : “Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia”Siaran Pers Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Melawan Neokolonialisme dan Imperialisme) “ Menggagas Alternatif Dunia tanpa Bank Dunia ” Jakarta, 16 Agustus …, , , , , ,
April 6, 2018Update Perundingan KTM ke-11 WTO, RCEP dan IEU CEPAJAKARTA, 19 Januari 2018 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) melakukan audiensi dengan …, , ,
Februari 27, 2018AEPF: Korporasi Tak Boleh Kendalikan Perjanjian Ekonomi IndonesiaRILIS.ID, Jakarta— Asia-Europe People Forum (AEPF) meminta perundingan putaran ke-4 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement …, , ,
Februari 27, 2018Investasi Asing Meningkatkan Praktik Perbudakan di Atas Kapal?Trubus.id — Tanggal 22 Februari menjadi pertemuan keempat pemerintah Indonesia dalam perundingan IEU-CEPA di Solo, Jawa Tengah, …, , , , ,
Februari 27, 2018Aliansi Mahasiswa & Masyarakat di Solo Berunjuk Rasa Menolak Perjanjian Ekonomi Indonesia-Uni EropaTRIBUNWOW.COM – Puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa–Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Ekonomi melakukan aksi unjuk …, , ,
Februari 23, 2018Put people and the planet first! say EU and Indonesian civil society representatives to trade agreement negotiatorsOn February 22, 2018 // Solo, Indonesia. Today, over 20 representatives from civil society organisations …
Februari 22, 2018Masyarakat Sipil Minta CPO Keluar dari Topik Negosiasi IEU-CEPAJAKARTA – Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa …, , ,
Februari 22, 2018Civil groups demand CEPA bring fair outcomeJakarta | Thu, February 22 2018 Several civil groups have called for transparency in the …, , , ,
Februari 22, 2018Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPAJAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa …, , , ,
Februari 22, 2018Indonesian, European NGOs collaborate to respond to IEU-CEPAJakarta  – Some 50 Indonesian and European non-governmental organizations (NGOs) are collaborating to respond to …, , ,
Februari 15, 2018“Jelang Perundingan IEU CEPA, Kelompok Masyarakat Sipil Menggugat UU Perjanjian Internasional Ke Mahkamah Konstitusi”JAKARTA, 14 Februari 2018. Menjelang perundingan Indonesia European Comprehenshive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pada …
Oktober 10, 2017Democratic Deficit on FTA NegotiationsDa Nang, Vietnam  9 – 10 October 2017 Mega FTA & Investment Treaty  We, CSOs, …, , , , ,
Maret 23, 2016Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU MinerbaUndang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) masuk dalam program legislasi …
Maret 18, 2016INTERNATIONAL SOLIDARITY MISSION TO HONDURAS: JUSTICE FOR BERTA CÁCERES AND COPINHPRESS RELEASE   INTERNATIONAL SOLIDARITY MISSION TO HONDURAS: JUSTICE FOR BERTA CÁCERES AND COPINH March …
November 20, 2014Media Release Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Kebijakan Global (Icfp) Merespond Pertemuan G20“Pertumbuhan Ekonomi Tidak Menjawab Semua Masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan”           …
Oktober 17, 2014Rapor Merah Kebijakan Politik Luar Negeri SBYCatatan Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri (ICFP) RAPOR MERAH KEBIJAKAN POLITIK LUAR …
Desember 20, 2013Gerak Lawan menerima tantangan Gita Wirjawan terkait paket BaliKepada Yth. Bapak Gita Irawan Wirjawan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Di tempat  Kami membaca pernyataan …