Minggu , 25 Februari 2018
iden

IGJ On Media

Mengapa Vietnam Ngotot Menghambat Ekspor Mobil Indonesia

“ASEAN harus menetapkan kawasan perdagangan bebas di ASEAN dengan memakai skema CEPT sebagai mekanisme utama dalam jangka waktu 15 tahun, mulai 1 januari 1993 dengan tarif efektif antara 0 persen sampai 5 persen.” Petikan ini merupakan perjanjian yang tertuang dalam Singapore Declaration of 1992, sekaligus menjadi tonggak awal berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau biasa dikenal ASEAN Free Trade Area …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta CPO Keluar dari Topik Negosiasi IEU-CEPA

JAKARTA – Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa menandatangani pernyataan sikap mengenai perundingan Indonesia European Union – Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang putaran IV perundingannya dilakukan di Solo, Jateng pada 19-23 Februari 2018. Dalam pernyataan tersebut, sejumlah organisasi tersebut mendesak para pihak yang bernegosiasi untuk tidak memasukkan ketentuan apapun di bawah CEPA …

Read More »

Civil groups demand CEPA bring fair outcome

Stefani Ribka The Jakarta Post Jakarta | Thu, February 22 2018 | 02:04 am PREMIUM Several civil groups have called for transparency in the negotiation between Indonesia and the European Union over the comprehensive economic partnership agreement (CEPA) to ensure the deal would bring equitable and sustainable development. The demands come at a time when Indonesia and the EU are …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini harus …

Read More »

Indonesian, European NGOs collaborate to respond to IEU-CEPA

Jakarta  – Some 50 Indonesian and European non-governmental organizations (NGOs) are collaborating to respond to the Indonesia- European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA) being discussed by the Indonesian and EU governments. “More than 50 NGOs from Indonesia and Europe have signed civil society statements against IEU-CEPA,” Climate Change Campaign Manager of the Indonesian Forum for the Environment Yuyun Harmono said …

Read More »

Aktivis: Jangan Atur Kelapa Sawit Dalam I-UE CEPA

JAKARTA- sia-Europe People Forum (AEPF) meminta negosiator dari Indonesia dan Uni Eropa tidak memasukan pembahasan tentang kelapa sawit dalam perundingan putaran ke-4 Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), di Solo, Jawa Tengah 19-23 Februari. Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yuyun Harmono mengatakan, perundingan I-UE CEPA seharusnya tidak memasukan ketentuan apapun yang membatasi kapasitas negara untuk mengatur …

Read More »

Akses Pasar tak Terbatas Dikritik

JAKARTA (HN) -Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan ketidaksetujuannya terkait akses pasar tidak terbatas yang lazimnya muncul dalam perundingan perdagangan internasional. Hal tersebut dinilai bakal meningkatkan ketimpangan. “Perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa akan mendorong akses pasar yang tidak terbatas dan hak VIP bagi investor,” kata Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti di Jakarta, Selasa (20/2). Menurut Rachmi, hal tersebut dinilai bakal mengonsentrasikan pasar …

Read More »

Masyarakat Sipil Minta Transparansi Mengenai IEU-CEPA

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat sipil yang terdiri dari sekitar 50 organisasi di Indonesia dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan terkait perundingan Perjanjian Kemitraan Komprehensif UE-Indonesia,  Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Paul de Clerck, Coordinator Economic Justice Programme, Friends of the Earth Europe, mengatakan pernyataan masyarakat sipil ini sebagai concern agar IEU-CEPA didekati sebagai sarana untuk melayani kepentingan umum. “Hal ini …

Read More »

Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan

Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan (SP) dan …

Read More »

UU Perjanjian Internasional Inkonstitusional

Jakarta, 14 Februari 2018 – Sembilan lembaga swadaya masyarakat dan lima orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi mengajukan judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi. Mereka diantaranya, Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesian Human Rights and Social Justice (IHCS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kesatuan Nelayan …

Read More »