• id Indonesia
  • en English
Kamis, Maret 30, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home IGJ On Media

IGJ: Akses kepada Broadband Isu Krusial dalam Perundingan FTA

Juli 24, 2017
in IGJ On Media, Uncategorized
Reading Time: 1 min read
IGJ: Akses kepada Broadband Isu Krusial dalam Perundingan FTA
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Warta Ekonomi.co.id, Jakarta – Peneliti senior Indonesia for Global Justice (IGJ) Olisias Gultom mengatakan bahwa dalam konteks free trade agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas ada beberapa isu yang dianggap sebagai hambatan dalam perdagangan digital, misalnya akses kepada broadband isu ini terkenal dengan istilah net neutrality.

“FTA hendak mendorong agar akses terhadap broadband ini tidak dibatasi yang kemudian merugikan perusahaan aplikasi (over the top) OTT,” ujar Olisias di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Namun, tentunya akses kepada broadband ini kata Olisias akan sangat sensitif bagi penyelenggara jaringan internet yang selama ini telah mengeluarkan banyak investasi membangun infrastruktur.

Olisias menambahkan hambatan selanjunya cross border data flows. Menurutnya, bagi negara industri hal tersebut adalah suatu kegiatan yang tidak boleh dibatasi lantaran dalam perdagangan digital aliran data secara bebas merupakan objek yang paling terpenting.

Namun, dalam kepentingan nasional di beberapa negara cross border data flows tidak bisa dilakukan sebebas-bebasnya.

“Sehingga terkadang di beberapa negara cross border data flows akan berhadapan dengan tindakan pembatasan oleh negara berupa penerapan aturan ketat mengenai perlindungan data pribadi, internet protocol (IP) protection, dan penerapan data localization,” tutupnya.

PDF 📄
Previous Post

MATERI DISKUSI FTA DAN DIGITAL

Next Post

Pemerintah Harus Mempertegas Posisi Tawar Isu E-Commerce Dalam RCEP

Related Posts

KEPAL : DPR SAHKAN PERPPU CIPTA KERJA, INI MERUPAKAN PELANGGARAN KONSTITUSI
Pres Release & Statement

KEPAL : DPR SAHKAN PERPPU CIPTA KERJA, INI MERUPAKAN PELANGGARAN KONSTITUSI

Maret 26, 2023
Intervention on US-IPEF at Bali Nusa Dua
Kampanye

Intervention on US-IPEF at Bali Nusa Dua

Maret 21, 2023
Load More
Next Post
Pemerintah Harus Mempertegas Posisi Tawar Isu E-Commerce Dalam RCEP

Pemerintah Harus Mempertegas Posisi Tawar Isu E-Commerce Dalam RCEP

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2698 shares
    Share 1079 Tweet 675
  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2682 shares
    Share 1073 Tweet 671
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2237 shares
    Share 895 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1195 shares
    Share 478 Tweet 299
  • Isu Lingkungan Hidup dan Iklim di WTO: Untungkan Negara Maju, Rugikan Negara Berkembang

    1153 shares
    Share 461 Tweet 288
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.