• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Publikasi Rilis Media

IGJ: Paket WTO Mengancam Pangan di ASEAN

November 30, 2013
in Rilis Media
Reading Time: 2 mins read
IGJ: Paket WTO Mengancam Pangan di ASEAN
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Siaran Pers

Indonesia for Global Justice

www.igj.or.id

IGJ: Paket WTO Mengancam Pangan di ASEAN

 Denpasar, 29 November 2013. Indonesia for Global Justice menilai hasil kesepakatan Paket Bali dalam Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO) di Bali pada 3-9 Desember 2013 akan berdampak kekacauan pengelolaan pangan di ASEAN.

Pada konferensi kali ini, Kelompok negara berkembang (G33) mengajukan Proposal Public Stockholding untuk kepentingan keamanan pangan yang bertujuan untuk membolehkan peningkatan subsidi pertanian bagi negara berkembang. Namun, perkembangan perundingan di Jenewa gagal menyepakati proposal tersebut.

Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik, menyatakan, “Paket Bali dan ASEAN Economic Community 2015 adalah ancaman serius terhadap masa depan pemenuhan hak atas pangan bagi rakyat di kawasan ASEAN.” Hal tersebut disampaikan Riza dalam pembukaan “Forum Regional Kedaulatan Pangan: ASEAN Economy Community 2015 dan Hak atas Pangan” yang berlangsung pada 29 – 30 Desember 2013 di Denpasar, Bali.

Berdasarkan pengamatan IGJ, disebutkan bahwa akibat serbuan impor pangan, mayoritas negara ASEAN mengalami penurunan pertumbuhan produksi pangan utamanya seperti beras. Disebutkan sepanjang tahun 2007-2011 perlambatan tersebut mencapai -0,3%. Hal ini mengancam angka pengangguran di beberapa negara ASEAN, khususnya produsen besar beras, yang ditunjukan dengan penurunan angka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Tercatat di tahun 2010-2011, di Indonesia terjadi penurunan dari 38,3% menjadi 33,9%, Filipina dari 33,6% menjadi 33%, Thailand dari 41,3% menjadi 40,5%, dan Vietnam dari 49,5% menjadi 48,4%.

 “Oleh karena itu, sudah seharusnya G33, khususnya negara-negara tergabung di ASEAN perlu membangun sinergi dan soliditas kuat untuk melindungi petani, nelayan dan pangan dari kesepakatan liberalisasi WTO”, tegas Riza.

Sebagai informasi, Paket Bali WTO akan membahas 3 isu utama, yaitu Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan Paket pembangunan untuk negara terbelakang.***

Informasi lebih lanjut, sila menghubungi:

 M. Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ/ 0818-773515

 Indonesia for Global Justice : Jl. Tebet Barat XIII No.17 Jakarta Selatan.

Ph/Fax: 021-8297340.

PDF 📄
Previous Post

IGJ: Jenewa Gagal, Bali ‘Dipaksa’ Menghasilkan Konsensus WTO

Next Post

Govt urged to protect agriculture sector in WTO talks

Related Posts

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB
IGJ On Media

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB

Februari 6, 2023
TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Load More
Next Post

Govt urged to protect agriculture sector in WTO talks

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2604 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.