• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home news

IGJ: Perkembangan Davos Membahayakan Kinerja Ekonomi Pemerintahan Pasca Pemilu

Januari 29, 2014
in news, Rilis Media
Reading Time: 2 mins read
IGJ: Perkembangan Davos Membahayakan Kinerja Ekonomi Pemerintahan Pasca Pemilu
1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Jakarta, 28 Januari 2014. Indonesia for Global Justice menilai WTO Mini Ministerial Meeting yang berlangsung di Davos (25/1) telah salah menjawab perkembangan ekonomi dunia. Dilaksanakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia, pertemuan ini hendak mengimplementasikan Perjanjian Trade Facilitation yang dihasilkan dalam Paket Bali WTO dengan mendorong ratifikasi protocol perjanjian oleh seluruh anggota WTO.
Perjanjian Trade Facilitation hendak menghapus berbagai hambatan perdagangan di perbatasan. Hal ini akan semakin mendorong peningkatan impor ke negara-negara berkembang, terlebih lagi dengan penguatan pertumbuhan ekonomi global pada 2014.
Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik, menyatakan, “Perjanjian Trade Facilitation akan semakin membuka pasar Indonesia sehingga serbuan Impor semakin tinggi, sementara kinerja ekspor Indonesia tidak juga membaik. Kinerja ekspor di sepanjang Jan-Nov 2013 belum lebih baik dari 2012 dimana terjadi penurunan sebesar -5,19% yoy”.
Berdasarkan pengamatan IGJ, buruknya neraca perdagangan Indonesia masih menjadi momok negative dalam perekonomian nasional hari ini. Pada Jan-Nov 2013 neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan defisit sebesar US$ 5,6 Miliar.
 “Implementasi Perjanjian Trade Facilitation akan semakin mendorong perekonomian Indonesia terpuruk. Jika Pemerintahan SBY tetap memaksa untuk mengeluarkan Keppres guna meratifikasi perjanjian trade facilitation, maka rezim kabinet kedepan akan semakin babak belur menghadapi ancaman perburukan ekonomi nasional”, tegas Riza.
Untuk itu Indonesia for Global Justice mendorong agar rezim pemerintahan Indonesia ke depan tidak menjadikan agenda liberalisasi sebagai kebijakan utama rezim pemerintahan Indonesia pada periode 2014-2019.
WTO Mini Ministerial Meeting di Davos pada (25/01) yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan, hendak membawa misi implementasi Paket Bali WTO sebagai salah satu kebijakan ekonomi Pemerintahan SBY dalam perdagangan dunia.***
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Riza Damanik, Direktur Eksekutif IGJ
Di 0818773515 /  riza.damanik@igj.or.id
Sekretariat Indonesia for Global Justice
Jl.Tebet Barat XIII No.17, Jakarta 12810
Tel&Fax: +62-21-8297340
Email: igj@igj.or.id
PDF 📄
Previous Post

IGJ: Davos Mendorong Keterpurukan Ekonomi Indonesia

Next Post

Point Analisis Kritis RUU Perdagangan

Related Posts

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB
IGJ On Media

LAPORAN PENILAIAN KESETARAAN DAN AKSEPTABILITAS SISTEM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL INDONESIA SERTA PLN TERHADAP SPS ADB

Februari 6, 2023
TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi
Gerak Lawan

TERASI PANGAN: Hak-Hak Petani Dikebiri, Pemerintah Dukung UPOV 1991 yang Melindungi Korporasi dan Investasi

Januari 24, 2023
Load More
Next Post
Point Analisis Kritis RUU Perdagangan

Point Analisis Kritis RUU Perdagangan

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2604 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.