• id Indonesia
  • en English
Selasa, Februari 7, 2023
  • TENTANG KAMI
Indonesia for Global Justice
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
“A Global Justice Order through Social Movements”s
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • ARTICLE MONITORING
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
No Result
View All Result
Indonesia for Global Justice
No Result
View All Result
Home Kampanye Bisnis & Ham

Indonesia Harus Proaktif di Forum Intergovernmental Working Group Jenewa

Oktober 24, 2017
in Bisnis & Ham, Human Right, IGJ On Media, Uncategorized
Reading Time: 2 mins read
Indonesia Harus Proaktif di Forum Intergovernmental Working Group Jenewa

Ilustrasi - Bisnis

1.8k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta lebih aktif dalam pertemuan ketiga Open-Ended Intergovernmental Working Group on TNCs And Other Bussines Enterprises with Respect and Human Right di Jenewa yang digelar pada 23—27 Oktober 2017.

“Pertemuan ini sangat penting bagi dunia, terlebih Indonesia, di mana aktivitas bisnis khususnya perusahaan transnasional menujukkan relasi yang sangat jelas dengan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Budi Afandi, Koordinator Riset dan Monitoring Indonesia for Global Justice (IGJ), dalam siaran pers yang dilansir Senin (23/10/2017).

Lebih lanjut Budi menjelaskan pertemuan ketiga ini sangat fundamental karena akan membicrakan substani dari treaty. “Meski proses ini masih panjang, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah Indoneia unuk aktif sedari awal,” tegasnya.

Pembukaan acara dilakukan di kantor komisi hak asasi manusia di PBB dan diikuti oleh perwakilan sejumlah negara serta organisasi masyarakat sipil dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Sebelumnya, dalam beberapa pertemuan dengan CSO, Kementerian Luar Negeri Indoneia mengatakan Indonesia mendukung dibentuknya binding treaty yang dimaksud, tetapi berusaha untuk realistis, karena tidak ingin mengganggu investasi dan perdagangan.

Budi melanjutkan, dalam konteks bisnis, Pemerintah Indonesia terus membicarakan pentingnya investasi dan perdaaganga global.

“Kami melihat bagaimana pemerintah ingin melakukan deregulasi untuk kepentingan dan kemudahan investasi dan perdagangan. Namun, apakah mereka membicarakan soal hak asasi manusia dalam kaitannya dengan itu? Tidak sama sekali,” kata Budi.

Padahal, kata Budi, data-data menunjukkan banyaknya pelanggaran HAM yang berkaitan dengan bisnis. Sementara itu, korban atau komunitas terdampak tidak memiliki ruang yang menjamin hak mereka untuk mendapatkan pemulihan atau dapat membawa persoalan ke meja hukum.

“Sejauh ini, berbagai ruang hanya memberikan solusi yang tidak mengikat, atau tidak cukup kuat untuk menekan perusahaan dalam semua rantai produksinya. Karenanya binding treaty ini sangat penting untuk menegaskan bahwa segala kebijakan bisnis berada di bawah kepentingan hak asasi manusia, harus ada analisas hak asasi manusia dan mekanisme complain yang memberi ruang bagi korban terdampak untuk menempuh jalur hukum,” pungkas Budi.

Sumber >>>

http://kabar24.bisnis.com/read/20171023/19/702184/indonesia-harus-proaktif-di-forum-intergovernmental-working-group-jenewa

PDF 📄
Tags: Binding TreatyEkonomiHak Asasi ManusiaHUMAN RIGHTJenewa
Previous Post

A Paper of IGJ for The Human Rights Treaty on TNCS and Other Business

Next Post

IGJ: Liberalisasi E-Commerce Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar

Related Posts

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945
Publikasi

Sustainble Trade dalam perspektif Amanat Konstitusi: Kajian terhadap Pasal 33 UUD 1945

Juli 22, 2021
Rangkaian Pertemuan IGJ Dengan Anggota Parlemen dan Politisi Indonesia
Laporan

Rangkaian Pertemuan IGJ Dengan Anggota Parlemen dan Politisi Indonesia

Juni 11, 2021
Load More
Next Post
IGJ: Liberalisasi E-Commerce Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar

IGJ: Liberalisasi E-Commerce Jangan Hanya Menguntungkan Pemain Besar

Please login to join discussion

covid-19 widget

Popular Post

  • Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    Penghapusan Status B3 FABA dan SBE dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Tinjauan Sustainable Trade

    2604 shares
    Share 1042 Tweet 651
  • Ahli Tekankan Pentingnya Persetujuan DPR dalam Perjanjian Internasional

    2590 shares
    Share 1036 Tweet 648
  • Penenggelaman Kapal Asing

    2236 shares
    Share 894 Tweet 559
  • DIPLOMASI VAKSIN COVID-19 INDONESIA: “Tantangan Akses Publik Atas Vaksin dan Layanan Kesehatan Berkeadilan”

    1192 shares
    Share 477 Tweet 298
  • Cerita Dari Pelosok Negeri: Aksi Kolektif Gerakan Sosial Indonesia Merespon Covid19

    1106 shares
    Share 442 Tweet 277
  • PERDAGANGAN & INVESTASI
  • BISNIS & HAM
  • DIGITAL EKONOMI
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • IGJ ON MEDIA
    • JARINGAN
    • KEGIATAN IGJ
    • KUMPULAN BERITA
  • PUBLIKASI
    • BUKU
    • PRES RELEASE & STATEMENT
    • ARTICLE MONITORING
    • BRIEFING PAPER
    • INFOGRAFIS
  • OPINI
  • id Indonesia
  • en English

Indonesia For Global Justice© 2020

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.